Sidang Isbat Kemenag Tanpa Perwakilan PP Muhammadiyah

Merdeka.com - Sidang Isbat penentuan 1 Ramadan telah selesai digelar pada 1 April 2022 kemarin. Berdasarkan pemantauan hilal, Pemerintah memutuskan 1 Ramadan jatuh pada 3 April.

Meski demikian, sidang Isbat tersebut menyisakan cerita. PP Muhammadiyah mengaku tidak menerima undangan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk menghadiri sidang Isbat yang dipusatkan di Gedung Kemenag. Padahal biasanya, sidang Isbat turut diikuti organisasi Islam.

"Tidak ada surat dari Kemenag kepada PP Muhammadiyah dan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah untuk menghadiri Sidang Itsbat," kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, kepada wartawan, Minggu (3/4).

Dr Sriyatin Tidak Mewakili PP Muhammadiyah

Mu'ti menjelaskan, sesuai aturan yang berlaku di Muhammadiyah, biasanya mereka yang diundang menghadiri acara termasuk sidang Isbat di Kemenang harus membawa Surat Tugas resmi dari PP Muhammadiyah/Majelis sesuai Surat Undangan.

Kemenag menyebut nama Dr. KH. Sriyatin Siddiq, MA sebagai perwakilan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Tetapi PP Muhammadiyah menganggap kehadiran Dr Sriyatin tidak mewakili dan bukan merupakan representasi resmi PP. Muhammadiyah.

"Karena tidak ada undangan dan tidak ada surat tugas," jelas Mu'ti.

Justru, kata Mu'ti, pihaknya mendapatkan informasi ada surat Kemenag kepada Kepala Pengadilan Agama Palangka Raya, Kalimantan Tengah tertanggal 21 Maret. Isi surat itu meminta agar menugaskan Dr. Sriyatin untuk menghadiri Sidang Itsbat.

"Jadi kehadiran beliau dalam Sidang Itsbat tidak mewakili PP Muhammadiyah," tegas Mu'ti.

Kemenag Pastikan Muhammadiyah Diundang

Terpisah, Kemenang melalui Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais-Binsyar) memastikan sidang isbat awal Ramadan 1443 H diikuti perwakilan ormas Islam, termasuk NU dan Muhammadiyah.

"Sejumlah perwakilan ormas Islam mengikuti sidang isbat awal Ramadan 1443 H, termasuk NU dan Muhammadiyah," tegas Adib di Jakarta, Sabtu (2/4) kemarin.

"Bahkan, perwakilan dari Lembaga Falakiyah NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan Persis memberikan tanggapan dan saran dalam sidang isbat yang dipimpin Menag," sambungnya.

Menurut Adib, sebagaimana biasa, sidang isbat mengundang perwakilan ormas Islam. Selain itu, duta besar negara sahabat, LAPAN, BRIN, BMKG, dan juga Tim Unifikasi Kalender Hijriah Kemenag. Hanya, karena pandemi, sidang digelar hybrid, ada yang mengikuti secara luring dan daring.

"KH. Abd. Salam Nawawi, MA dari Lembaga Falakiyah NU dan Dr. KH. Sriyatin Siddiq, MA dari Majelis Tarjih Muhammadiyah mengikuti secara daring. Sedang KH. Syarif Ahmad Hakim dari Persis mengikuti secara luring di Auditorium HM Rasjidi Kemenag," jelasnya.

Sidang Isbat lalu dipimpin oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Abdullah Jaidi, yang juga hadir mengikuti sidang isbat mengatakan, setelah mendengarkan laporan terkait hasil hisab dan rukyatul hilal, Menag lalu meminta masukan dari perwakilan ormas.

"Sebelum menetapkan awal Ramadan, Menag selaku pimpinan sidang telah meminta pertimbangan dari berbagai ormas Islam," ujar KH Abdullah Jaidi saat telekonferens Hasil Sidang Isbat Awal Ramadan 1443 H di Jakarta, 1 April 2022.

Tiga perwakilan ormas yang memberikan pertimbangan, yaitu: KH. Abd. Salam Nawawi, MA (Lajnah Falakiyah NU), Dr. KH. Sriyatin Siddiq, MA (Majelis Tarjih Muhammadiyah), dan KH. Syarif Ahmad Hakim (Persis).