Status tersangka pengunggah video Polisi terima suap dinilai janggal

Merdeka.com - Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Maluku Utara, Syawal Abdul menilai janggal penetapan tersangka terhadap Adlun Fiqri pengunggah video anggota Polantas menerima suap. Dia pun meminta mahasiswanya itu untuk melaporkan hal tersebut ke Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) Unkhair.

"Saya meminta kepada mahasiswa atas nama Adlun Fiqri untuk melapor ke Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) Unkhair yang dipusatkan di Fakultas Hukum apabila merasa dirugikan untuk mendapat bantuan hukum," katanya di Ternate, Sabtu (3/10), seperti dilansir Antara.

Dia mengatakan menyangkut dengan uang titipan ke pengadilan maka perlu diklarifikasi, apakah benar uang dititipkan ke pengadilan. Selain itu, denda harus diselesaikan di pengadilan, kemudian besaran denda juga sesuai dengan pelanggaran.

Syawal mengungkapkan, undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas menyebutkan tidak ada titipan uang ke anggota kepolisian yang bertugas di lapangan, tetapi langsung ke pengadilan dan besaran denda sesuai dengan pelanggaran.

"Sesuai pencermatan bahwa selama ini tidak ada titipan di anggota lantas, karena dalam UU titipan tersebut langsung ke pengadilan," ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada keluarga yang apabila merasa dirugikan maka melaporkan ke PKBH Unkhair. Mekanismenya baik melalui tulisan maupun menyampaikan secara langsung lisan untuk didampingi.

Sementara itu, Kapolda Malut, Brigjen Pol Zulkarnain ketika dikonfirmasi terkait aturan ada tidaknya uang titipan saat tilang, mengaku, pada prinsipnya, proses itu dilaksanakan sesuai dengan SOP yang di berlakukan sebagai pelengkap atas undang-undang.

"Ada SOP-nya, biasa dititipkan apabila, sudah ada MoU dengan Bank BRI," katanya.

Zulkarnain mengatakan pihaknya sudah ada MoU, tetapi BRI belum memahami secara teknis.

"Apabila tidak ada BRI, maka kepada yang bersangkutan, kepada petugas, maka menunggu waktu sidang, biasanya titipan itu, apabila yang kena tilang tidak berdomisili di tempat atau punya kegiatan lain yang membutuhkan waktu cepat sehingga tidak bisa menghadiri sidang," katanya.