Survei SMRC Dapati 47 Pendukung PKS Tolak Pembubaran HTI
Merdeka.com - Survei Nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkini menunjukkan warga yang mendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) cenderung menolak keputusan pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Ini menunjukkan yang tidak setuju dengan langkah pemerintah membubarkan HTI tahun lalu dapat diidentifikasi berdasarkan cluster tertentu," ujar Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad dalam konferensi pers daring pada Selasa (6/4).
Dilihat dari sisi partai yang didukung, kecenderungan terkuat untuk menolak pembubaran HTI datang dari warga yang memilih PKS (47 persen) dibanding pada pemilih partai lainnya.
-
Siapa yang protes atas hasil Pilpres di Bengkulu? Paslon 01 dan 03 Protes Prabowo-Gibran Menang di Bengkulu, Soroti Dugaan Bansos hingga Peran Pejabat
-
Siapa yang mendukung tujuan pemilu? Menurut Parulian Donald, tujuan pemilu adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan serta untuk menjaga agar pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
-
Siapa yang menilai elektabilitas PSI? Direktur Citra Publik Indonesia (CPI) LSI Denny JA Hanggoro Doso Pamungkas menilai, kehadiran Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI belum membuat elektabilitas partai tersebut naik.
-
Siapa yang ingin mundur dari KPK? 'Da seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan. itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri,' kata dia.
-
Siapa yang setuju dengan AHY? Menteri ATR/BPN ini mengaku sudah berbicara dengan capres Prabowo Subianto yang memiliki kekhawatiran yang sama. Menurutnya, jika kemiskinan dipertahankan, maka jual beli suara semakin merajalela. 'Kalau kemiskinan dipertahankan, politik vote buying akan merajalela. Jadi ini perlu jadi atensi kita bersama, dan saya telah berbicara intens dengan Pak Prabowo Subianto yang setuju beliau sangat setuju karena beliau juga merasakan hal yang sama dan Gerindra mengalami nasib yang tidak jauh berbeda. Artinya di luar ekspektasi yang telah ditargetkan sebelumnya,' pungkasnya.
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
Selain itu, terdapat pula perbedaan dalam hal penilaian mengenai pembubaran HTI atas dasar kepuasan terhadap kinerja presiden. Sekitar 86 persen warga yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan mendukung pembubaran HTI, sementara yang tidak setuju hanya 8 persen. Di sisi lain hanya 61 persen warga yang tidak puas dengan kinerja presiden menyatakan setuju dengan pembubaran HTI, sementara yang tidak setuju 27 persen.
Survei SMRC ini menunjukkan bahwa secara nasional, dari keseluruhan warga yang tahu HTI telah dibubarkan, sekitar 79 persen menyatakan setuju dengan pembubaran HTI. Sementara yang tidak setuju 13 persen.
Saidiman menjelaskan survei dilakukan pada 28 Februari-8 Maret 2021. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah Berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 1.220 responden. Response rate atau responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 1.064 atau 87 persen.
"Sebanyak 1.064 responden ini yang dianalisis. Margin of error rata-rata dari survei dengan ukuran sampel tersebut sebesar kurang lebih 3,07 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling. Yang tak bisa diwawancarai sebagian besar mereka tidak ada di tempat, di luar rumah atau luar kota," jelasnya.
Kemudian, lanjutnya responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara acak sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check).
"Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti," katanya.
Reporter: Yopi MakdoriSumber : Liputan6.com
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasil survei Poltracking Indonesia mengungkap 17,6 persen publik tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPopulasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau s
Baca SelengkapnyaKepuasan publik pada sektor hukum paling rendah, dibandingkan dengan bidang politik keamanan, kesejahteraan sosial dan ekonomi.
Baca Selengkapnya"Mayoritas warga cukup/sangat puas atas kinerja Joko Widodo sebagai Presiden, 75,8%," tulis dalam survei tersebut
Baca SelengkapnyaHasil Survei Litbang Kompas menyatakan, sebanyak 63,7 persen responden menyetujui agar praktik politik dinasti dibatasi.
Baca Selengkapnya80 persen pemilih puas atas kinerja Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaPenilaian kinerja presiden berdasarkan sosio-demografi tingkat kepuasannya merata di berbagai kategori. Hasilnya, cenderung di atas 70 persen menyatakan puas.
Baca SelengkapnyaApabila dirinci sebanyak 17,4 persen responden merasa sangat puas dan 69,1 persen responden cukup puas.
Baca Selengkapnya"Kalau tingkat kepuasan Jokowi naik maka kabar baik bagi Prabowo, kurang baik bagi Anies," kata kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta
Baca Selengkapnya48,60 persen warga Jakarta yang menilai perkembangan Jakarta di bawah kepemimpinan Heru Budi sama saja.
Baca SelengkapnyaTingkat kepuasan kinerja pemerintah mempengaruhi pilihan capres-cawapres di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi mencapai angka 74 persen.
Baca Selengkapnya