Tak kembalikan aset Kemenpora, Roy Suryo dipolisikan

Merdeka.com - Seorang Warga Bekasi Jawa Barat menyambangi Mapolres Metro Jakarta Selatan, Jumat (14/9). Dia adalah, Frits Bramy Daniel T yang hendak mengadukan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo.

Frits menuding Roy Suryo menggelapkan sejumlah aset milik Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dia didampingi pengacara, Muhammad Zakir Rasyidin mengadukan persoalan tersebut langsung ke Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Indra Jafar.

Zakir mengatakan, tujuannya meminta polisi menindaklanjuti dugaan penggelapan barang-barang yang dilakukan Roy Suryo. Dia pun telah membawa sejumlah berkas-berkas untuk memperkuat aduannya tersebut yakni daftar barang yang diduga dibawa pergi, totalnya sekira 3.100 item.

"Kami menduga beberapa barang milik Kemenpora dibawa pergi, apa kemudian ini tidak dikembalikan, ini yang kita minta kepolisian untuk tindak lanjuti, karena yang namanya barang milik negara harus pulang ke negara. Nah sebagai rakyat Indonesia, Pak Frits ini adalah pelapor yang hari ini akan melaporkan tindak pidana dugaan pencurian itu, nah inilah yang kita coba sampaikan kepada Polres Metro Jaksel," katanya, Jumat (14/9).

"Apakah unsurnya terpenuhi atau tidak, pun tidak terpenuhi, kita sudah bawa surat pengaduan dan ini jadi pengganti dari laporan kita. Hari ini kita datang ke Polres Metro untuk minta tindak lanjut pengaduan soal itu, Hari Senin kita pun minta pada KPK untuk menindaklanjuti soal ini," tambah Zakir.

Dia menegaskan, laporan yang dibuat tidak ada kaitan dengan Kemenpora karena merupakan inisiatif pribadi. Sebab, Frits menganggap rakyat punya hak untuk memberi kontrol terhadap barang-barang milik negara.

"Artinya sebagai masyarakat melaporkan ini supaya bisa ditindaklanjuti karena ini menyangkut soal barang milik negara yang tidak bisa dikuasai oleh siapapun meskipun yang bersangkutan mantan menteri," jelasnya.

Sementara itu, Frits menjelaskan, laporannya atas nama perorangan yang taat dalam membayar pajak.

"Barang milik negara itu dibeli dari anggaran kementerian, anggaran kementerian itu diperoleh dari APBN, yang didapat dari uang pajak masyarakat. Jadi saya merasa saya punya kewajiban punya uang pajak saya di situ. Jadi barang itu harus dikembalikan," tutupnya.