Tak Mau Sawah Habis 'Dibabat', Pembangunan Vila di Bali Bakal Dimoratorium
Surat terkait kebijakan ini sudah disampaikan ke pemerintah pusat.
Pemprov Bali bakal melakukan moratorium atau penghentian sementara pembangunan vila. Kebijakan ini diambil setelah lahan yang beralih fungsi makin banyak.
Sementara ini, fokus moratorium pembangunan vila dilakukan di wilayah Sarbagita atau Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan. Surat terkait kebijakan ini sudah disampaikan ke pemerintah pusat.
"Sawah harus tetap ada, karena kita perlu pangan. Dan saya sudah bersurat kepada kementrian pusat untuk mempertimbangkan adanya moratorium pembangunan vila di Kawasan Sarbagita. Karena, kita ingin menjaga, jangan terjadi alih fungsi lahan," kata Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra di sela upacara Pengeruwakan Pembangunan Bali Urban Subway atau LRT di Kuta, Bali, Rabu (4/9).
Selain karena alih fungsi, moratorium dilakukan karena keberadan vila kerap dijadikan tempat kejahatan oleh para WNA untuk pabrik narkotika.
"(Moratorium itu) biar ditata dululah perizinan pembangunannya. Kita tidak ingin sawah kita berubah menjadi vila, khususnya di kawasan Sarbagita. Kita sudah bersurat, bermohon, itu tergantung ke pusat. Bukan diperketat (pembangunan vila) tapi ditata kembali," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berang dengan masifnya alih fungsi lahan di Bali. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi lahan persawahan yang digunakan untuk membangun akomodasi pariwisata.
"Tidak ada lagi orang membuat vila di sawah. Sawah biarlah sawah, supaya Bali jadi Bali yang unik," kata Luhut saat memimpin rapat koordinasi persiapan Bali International Airshow (BIAS) 2024 di Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung, Bali, Selasa (3/9) kemarin.
