Temui Mahfud, Rieke Diah Pitaloka Minta Dukungan untuk Advokasi Pekerja Migran
Merdeka.com - Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta dukungan Menkopolhukam Mahfud MD dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Politisi PDI Perjuangan itu sedang melakukan advokasi terhadap salah satu Pekerja Migran Indonesia (PMI) Dede Asiah (DA).
"Hingga hari ini, tidak ada kepastian DA pulang ke Tanah Air. Dari informasi yang disampaikan pihak KBRI exit permit DA belum diberikan Pemerintah Suriah, karena pihak agency di Suriah dan penyalur di Indonesia meminta ganti rugi senilai kurang lebih USD 7000," kata Rieke, saat bertemu Mahfud di Kantor Kemenkopolhukham, Jakarta, Senin (10/4).
Diketahui, agenda pertemuan Rieke dan Mahfud membahas isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Mahfud merupakan Ketua Gugus Tugas Pidana Perdagangan TPPO.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Apa yang DPR minta dari Imigrasi? Selanjutnya, Sahroni juga meminta Ditjen imigrasi Kemenkumham agar meningkatkan operasi Tim Pora atau Tim Pengawasan Orang Asing dengan baik, sehingga insiden yang sama tidak terjadi lagi.'Seperti yang kita ketahui, Imigrasi punya yang namanya Tim Pora, di mana mereka bisa melakukan operasi dengan dibantu unsur Polri, TNI, Naker dan instansi terkait lainnya. 'Nah, menurut saya imigrasi perlu memastikan tim ini meningkatkan kinerjanya dengan lebh sering operasi, demi menindak WNA-WNA arogan yang meresahkan masyarakat ini,' sambungnya.
-
Apa saja permintaan DPR RI ke polisi? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Siapa ketua PDRI? Dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, dan Menteri Luar Negeri dan Wakilnya Teuku Mohammad Hasan.
-
Siapa yang ditugaskan PDIP untuk melobi PKB? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
-
Mengapa DPR RI minta pelaku dihukum berat? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4).
DA menjadi korban perdagangan manusia ke Suriah. Saat ini, DA telah diamankan dari rumah majikan dan ditangani oleh KBRI Damaskus.
Dalam pertemuan tersebut, Mahfud MD mengatakan, penyelesaian TPPO bukan dengan membayar pihak penyalur. Ia menegaskan, pengungkapan dan penegakan hukum bagi pelaku TPPO yang harus dilakukan.
Bagi Mahfud, kasus ini merupakan contoh penting bagaimana negara harus hadir memberikan perlindungan kepada warganya yang menjadi korban TPPO.
Mahfud pun menyampaikan pesan kepada suami DA, Yongky untuk melaporkan kepada pihak kepolisian dan seluruh kronologis di serahkan ke Kemenkopolhukham melalui Rieke.
Ia juga mendorong, pihak kepolisian memberikan atensi terhadap kasus DA. "lapor ke polisi, jangan takut. Polisi pasti dukung, kalau (ada oknum kepolisian tidak dukung) laporkan ke saya," tegas Mahfud.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahfud memastikan, pemerintah sudah mempunyai Undang-undang untuk mengatur tindakan perdagangan orang.
Baca SelengkapnyaMahfud MD meminta Polri melakukan penanganan hukum secara maksimal.
Baca SelengkapnyaBanyak dedengkot disindikat perdagangan orang tidak tersentuh. Jika ada penindakan hanya pekerja lapangan yang kena
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Mahfud saat mengikuti acara salawat dan istigasah kebangsaan di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (7/12) malam.
Baca SelengkapnyaAdik Wiji Thukul menyebut Ganjar dan Mahfud MD merupakan sosok yang saling melengkapi, serta mampu membawa perbaikan bagi pekerja migran.
Baca SelengkapnyaHal ini lantaran adanya dugaan keterlibatan pihak lain selain PT Timah Tbk dan swasta.
Baca SelengkapnyaPertemuan berlangsung di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/3).
Baca SelengkapnyaMenurut Puan, tak ada yang salah dengan bekerja di luar negeri, namun harus melalui jalur resmi.
Baca SelengkapnyaMahfud menyebut, hak pilih para pekerja migran dijamin dan dilindungi undang-undang.
Baca SelengkapnyaAktris sekaligus politisi PDIP bagikan foto kebersamaan dirinya dengan Menkopolhukam Mahfud MD.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, menyatakan pentingnya hubungan baik di kalangan anggota DPR muda.
Baca SelengkapnyaBareskrim Polri ikut mengusut kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan para pengungsi Rohingya di Aceh.
Baca Selengkapnya