Terjerat kasus, Hary Tanoe dianggap ingin dibungkam kehendak politik

Merdeka.com - Kasus menjerat CEO MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (HT), membuat dia harus berurusan dengan Kejaksaan Agung dan Mabes Polri. Ada anggapan bahwa kasus tersebut untuk membungkam pergerakan politik HT selama ini.

Kondisi itu diungkapkan Direktur Lembaga Kajian Politik VoxPol Center, Pangi Syarwi Chaniago. Dalam keterangannya, dia menilai adanya unsur politik hingga upaya pembunuhan karakter HT melalui kasus pengancaman melalui SMS kepada Jaksa Julianto di Mabes Polri dan dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 periode 2007-2009 di Kejaksaan Agung.

"Hukum ditaklukkan oleh realitas politik, kehendak politik yang ingin membungkam Hary Tanoe, pisau itulah yang sedang bermain dalam penegakan hukum, akhirnya hukum tidak jadi panglima, hukum jadi permainan kekuasaan," kata Pangi, Jumat (7/7). "Bagi saya ini bentuk pembunuhan karakter kepada Hary Tanoe, tentu ada lawan politik yang tidak senang," tambahnya.

Pangi melihat, sebagai Ketua Umum Partai, Hary Tanoe dianggap punya potensi cukup besar. Itu juga terlihat ketika Pilgub DKI Jakarta lalu, Partai Perindo ikut mengantarkan kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Dalam kasus melanda HT, Pangi melihat tidak ada unsur ancaman dalam pesan dikirimkan kepada Jaksa Julianto. Sebab, dalam isi pesan itu hanya merupakan peringatan kepada penegak hukum untuk tidak menyalahgunakan kewenangan.

"Tidak ada satu kata pun yang mengancam Jaksa secara langsung, itu hanya mengingatkan untuk tidak sewenang-wenang atau menyalahgunakan kekuasaan hukum yang sedang dimiliki saat ini," ungkapnya.

Pangi melanjutkan, dalam kasus SMS ancaman HT, itu juga sekaligus mengingatkan Jaksa Agung untuk bekerja kembali sesuai aturannya, yakni perjuangan dalam menegakkan hukum. "Sekarang justru terkonsentrasi pada hal-hal sepele seperti ini yang tidak ada untungnya bagi bangsa dan negara dan tidak ada ruginya untuk bangsa dan negara," tegasnya.

Untuk itu, dia menyebut kasus dugaan ancaman SMS tersebut juga menunjukkan negara kehilangan substansi dalam bekerja. "Saya kira ini bentuk kegagalan negara, karena gagal fokus dalam penegakan hukum yang seutuhnya masih banyak kasus yang belum tersentuh, bagaimana mungkin Polri sibuk pada hal ecek-ecek seperti ini," terangnya.

Sebelumnya, HT telah menegaskan kasus Mobile 8 bukan wewenang Kejaksaan Agung. Kasus itu juga telah selesai di Praperadilan. Sehingga diputuskan ini masuk dalam ranah pajak.

Menurut dia, sudah banyak bukti dari BPK hingga kementerian keuangan, menunjukkan bahwa itu masuk dalam perpajakan bukan tindak korupsi. "Semua bukti-bukti juga telah diberikan termasuk surat dari BPK, dan dari Kementerian Keuangan tanggal 16 November 2016, itu semua sudah dipakai menjadi alat bukti tapi hakim praperadilan memutuskan ini adalah ranah dari perpajakan dan bukan wewenang Kejaksaan," kata HT, Kamis kemarin.

Pada Jumat pagi tadi, dia juga memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai tersangka kasus sms ancaman kepada Jaksa Julianto. Setibanya di lokasi, HT dan rombongan langsung memasuki gedung Bareskrim tanpa memberikan pernyataan apapun kepada para wartawan yang sudah menunggunya.

Salah satu pengacara HT di kasus Mobile 8, Hotman Paris Hutapea mengatakan, kasus SMS ancaman melibatkan bos MNC group itu bukanlah sebuah bentuk ancaman. "Ya hari ini sebagaimana Anda tahu pemeriksaan Hary Tanoe terkait sms yang isi sms yang idealisme bukan ancaman ya sangat menyedihkan tapi apa boleh buat kalau ada panggilan kita harus datang," kata Hotman. (mdk/ang)