Tidak Tanggung-Tanggung, Pesantren Al-Zaytun Didemo Dua Kubu Sekaligus
Merdeka.com - Kepolisian Resor (Polres) Indramayu, Jawa Barat menerima dua surat terkait demonstrasi yang dilakukan dua kubu di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Kamis (15/6).
Kapolres Indramayu AKBP Fahri Siregar mengatakan, surat pertama dari masyarakat yang mengatasnamakan Forum Indramayu Menggugat, di mana mereka akan menggelar aksi unjuk rasa di jalan depan Ponpes Al-Zaytun.
Kemudian surat kedua dari internal Ponpes Al-Zaytun, di mana mereka juga akan menggelar aksi serupa di lokasi sama.
-
Apa yang terjadi di Indramayu? Seorang Ibu asal Indramayu baru-baru ini ramai menjadi perbincangan publik. Bagaimana tidak, Ibu ini berhasil melahirkan 5 anak kembar melalui proses operasi SC.
-
Kapan Komnas HAM kirim surat ke Polda Jabar? 'Sebagai salah satu upaya dalam memastikan penegakan hukum atas kasus tersebut, Komnas HAM kembali meminta keterangan Polda Jawa Barat,' kata Uli dalam keteranganya, Selasa (21/5).
-
Siapa yang membuat surat pernyataan? Yang bertanda tangan di bawah ini :Nama : Anton SyahputraNISN : 88765463544578Kelas : XI IPS – 3Sekolah : SMA Negeri 1 MedanAlamat : Jl. Amal No. 123, Medan Dengan ini menyatakan mengakui kesalahan yang sudah saya lakukan berupa absen sekolah selama 5 hari berturut – turut tanpa pemberitahuan, terhitung dari tanggal 15 Februari 2020 s/d 19 Februari 2020.
-
Siapa yang terlibat dalam kerusuhan ini? Pada saat itu Maroko adalah protektorat Prancis, dan komisaris Prancis untuk Oujda, René Brunel, menyalahkan kekerasan yang terjadi pada orang-orang Yahudi karena meninggalkan Oujda dan bersimpati dengan gerakan Zionis.
-
Siapa yang menulis surat itu? Surat itu sebenarnya ditulis oleh fisikawan Hungaria, Leo Szilard dengan bantuan ilmuwan lain, namun ditandatangani Einstein untuk menarik perhatian presiden karena statusnya sebagai salah satu ilmuwan terbesar sepanjang masa.
-
Siapa yang menggugat Polda Jawa Barat? Pegi diketahui menggugat Polda Jawa Barat yang menetapkannya sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eky.
"Iya betul ada dua kubu yang menyampaikan surat akan melakukan unjuk rasa kepada kami, yaitu dari Forum Indramayu Menggugat," kata Fahri. Dikutip dari Antara.
Polisi mengerahkan sebanyak 1.200 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa di Ponpes Al-Zaytun.
"Kami kerahkan kurang lebih 1.200 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar oleh Forum Indramayu Menggugat," terangnya.
Sementara itu, dari selebaran yang beredar di grup WhatsApp, bahwa Forum Indramayu Menggugat akan menyampaikan beberapa poin terkait pro kontra Ponpes Al-Zaytun.
Tuntutan Forum Indramayu Menggugat di antaranya yaitu meminta agar MUI dan Kemenag dapat mengusut tuntas dugaan ajaran sesat Ponpes Al-Zaytun.
Kemudian mereka juga meminta agar pembuatan dermaga khusus, serta jalan pribadi dihentikan.
Selain itu, keberadaan Ponpes Al-Zaytun juga dinilai tidak ada manfaatnya bagi warga sekitar, karena tidak ada pengajar, santri dan pegawai dari Indramayu.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ponpes Al-Zaytun kembali jadi sasaran demonstrasi warga. Kali ini datang dari Aliansi Santri dan Rakyat Indonesia (ASRI), Kamis (6/7/2023).
Baca SelengkapnyaPondok Pesantren Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat kembali jadi sasaran demonstrasi.
Baca SelengkapnyaPondok Pesantren Al-Zaytun Indramayu, Jawa Barat, kembali didatangi demonstran pada Kamis 6 Juli sore. Ratusan polisi disiagakan.
Baca SelengkapnyaMassa menolak Pemilu curang sampai menerobos barikade polisi.
Baca SelengkapnyaPanji bakal diserahkan ke Kejaksaan Negeri Indramayu, Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaDalam aduannya tersebut, ASM disebutnya telah melampirkan dua buah hasil screenshot dari sebuah video yang dijadikan barang bukti.
Baca SelengkapnyaLemparan batu, botol, dan benda lainnya sempat mewarnai kericuhan tersebut.
Baca SelengkapnyaAl-Zaytun akan dibina oleh Kementerian Agama. Bagaimana nasib para santri? Lalu kemana para guru akan mengajar?
Baca SelengkapnyaWakasat Samapta Polres Metro Depok AKP Winam Agus mendatangi mereka dan meminta agar menghentikan pertikaian.
Baca SelengkapnyaDari hasil penelusuran PBNU, Solihin merupakan pengurus DPW PKB Jabar.
Baca SelengkapnyaDemo ini menuntut DPR agar tidak mengesahkan RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaHal ini bertujuan untuk memberikan payung hukum bagi aparat di lapangan untuk melakukan penindakan.
Baca Selengkapnya