Tiga Skenario Rekayasa Lalin yang Disiapkan Korlantas Hadapi Mudik 2024

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyiapkan tiga pola pengaturan arus lalu lintas saat musim arus mudik-balik lebaran 2024.

Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Pol Raden Slamet Santoso mengatakan, ada tiga skenario rekayasa lalu lintas yaitu one way, contra flow dan ganjil genap.

Namun, pemberlakukan skenario rekayasa arus lalu lintas bersifat situasional.

"Nah rekayasa lalu lintas itu dengan contraflow, gage dan one way, itu kita lihat situasional," kata dia usai kata menggelar Tactical Floor Game di Hotel Borobudur, Rabu (6/3/2024).

Slamet mengatakan, penerapannya mengacu pada volume kendaraan di ruas jalan tol tersebut. Apabila memungkinkan harus dibikin one way maka langsung diberlakukan one way.

Slamet mengatakan, kebijakan rekayasa lalu lintas dipastikan tidak menganggu kelancaran arus kendaraaan. Karena, anggota sudah mengatur sedemikian rupa, termasuk jika terjadi perlambatan di ujung jalan.

"Ya kita sudah atur. Jadi untuk perlambatan misalnya dari satu ke dua lajur itukan ada jarak ya, kita buat jarak beberapa meter. Kemudian pada saat rencana penutupan pengalihan dari dua lajur ke satu dan ke jalur bisannya kita seperti itu jaraknya," ujar dia.

Di samping pendekatan secara preemtif, Slamet juga menjelaskan pendekatan preventif yang dilakukan kepolisian dalam hal melakukan pengaturan lalu lintas. Di sini, kata dia kewenangannya ada Subdit Gakkum di masing-masing wilayah.

"Nah Gakkumnya kita antisipasi dengan kita menyiapkan tim-tim untuk mengatur penindakan-penindakan kepada para yang melanggar SKB dan sebagainya, jadi kita tegur, kita masukkan ke rest area. Kalau mislany ada yang terlibat kecelakaan tim TKP kita sudah ready. Semua di setiap jalur sudah ada," terang dia.

Slamet mengingatkan pentingnya menjalin komunikasi antar Direktorat Lalu Lintas di masing-masing wilayah. Apalagi, jika ingin memberlakukan skenario rekayasa lalu lintas seperti contra flow, one way atau pengalihan arus. Bukan tanpa alasan, karena banyak daerah-daerah aglomerasi seperti Polda Banten dengan Polda Metro Jaya atau Polda Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Bali. Itulah yang mengharuskan untuk saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain.

"Silakan dikomunikasikan baik antar Kabupaten antar polres maupun antar Provinsi, jadi seperti contohnya di Palembang, dari Palembang kalah memang arus dari penyeberangan Lampung ke Palembang sudah cukup banyak, di informasikan ke Polres Ogan Komering Ilir, dikomunikasikan lagi dengan jajaran ke Polrestabes Palembang sehingga bisa sama diantisipasi," ujar dia.
"Demikian juga dengan yang ada di jawa, dan di Jakarta, Jawa Barat itu harus terkomunikasi dengan dari mulai Cikopo, Kalikangkung Palimanan sampai Semarang dan Yogyakarta," dia menandaskan.