Trik Dedi Mulyadi pangkas biaya kepegawaian di Purwakarta

Merdeka.com - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengaku memiliki terobosan dalam mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM), yang bisa dipekerjakan secara proporsional oleh tiap-tiap daerah sesuai kebutuhannya.

Menurutnya, hal ini akan berguna bagi pemerintah dalam menekan biaya kepegawaian, agar dalam jangka waktu yang panjang tidak menjadi beban pensiun yang biasanya turut dialokasikan dalam anggaran masing-masing daerah.

"Misalnya Purwakarta, PNS-nya hanya 3000. Menurut saya butuh sekitar 500 tenaga administratif, dan yang lainnya itu guru. Ini kan bisa menekan biaya pemerintah di bidang kepegawaian, sehingga dalam jangka panjang tidak menjadi beban pensiun," kata Dedi di pelataran kantor Bupati Purwakarta, Jawa Barat.

"Pemerintah akan memiliki efektivitas keuangan di masa yang akan datang. Uang bisa digunakan untuk kepentingan publik yang lebih luas, seperti investasi, infrastruktur yang diperluas, kemudian aspek-aspek regulasi," katanya menambahkan.

Selain itu, Dedi juga menekankan perlunya sektoralisasi bagi hasil pajak untuk sebuah desa, apabila desa tersebut cukup produktif sehingga dapat diregulasi sesuai dengan kemampuan dari masing-masing desa tersebut.

Tujuannya, agar bagi hasil pajak untuk desa yang akan diregulasi tersebut ke depannya bisa kembali dialokasikan untuk mendukung industri yang ada di sana, sehingga secara perlahan desa itu bisa mandiri dan tidak bergantung lagi kepada dana desa.

"Saya berikan contoh lagi pada aspek masalah desa. Misalnya di desa A ada industri. Semestinya di situ kan ada UU pajak yang mengatur bagi hasil pajak untuk desa. Nah pajak untuk desa ini engga usah tiap tahun diberikan, bisa misalnya tiga tahun berturut turut," kata Dedi.

"Nah, nantinya si desa ini kalau sudah tiga tahun diberikan, maka uangnya bisa digunakan untuk investasi di perusahaan atau industri yang ada di sana, sehingga ke depannya untuk desa itu tidak perlu lagi ada dana desa," pungkasnya.