Ulama NU se-Jateng sepakat tolak program lima hari sekolah

Merdeka.com - Para ulama dari Nahdlatul Ulama (NU) se-Jawa Tengah menyatakan sepakat untuk menolak kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan program lima hari sekolah.

Kesepakatan itu dilakukan dengan menandatangani deklarasi pencabutan Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah di Acara 'Halaqah Alim Ulama Se-Jawa Tengah' di Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Selasa (1/8).

Koordinator KMPP Jawa Tengah Hudallah Ridwan mengungkapkan dalam naskah deklarasi yang ditandatangani pada 31 Juli 2017 itu, ada 5 poin sikap ulama se-Jawa Tengah, yaitu Pertama, menolak dengan keras kebijakan lima hari sekolah (LHS). Kedua, menuntut kepada Mendikbud Muhadjir Effendi untuk membatalkan dan mencabut Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Lima Hari Sekolah yang telah menimbulkan keresahan sosial.

"Dan yang ketiga, meminta kepada Mendikbud untuk lebih mendengarkan aspirasi masyarakat. Keempat, tidak memberlakukan kebijakan lima hari sekolah. Serta menyarankan agar Mendikbud lebih berkonsentrasi menyelesaikan masalah-masalah pendidikan nasional yang krusial seperti merumuskan kurikulum anti radikalisme, anti korupsi, profesionalitas guru, dan yang lainnya," tegas Hudallah kepada merdeka.com Selasa (1/8).

Hadir sebagai deklarator, Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah KH Ubaidullah Shodaqoh, Bupati Kabupaten Tegal Enthus Susmono, Ketua Tanfidziyah dan Rais Syuriah PCNU Kabupaten Tegal, dan ratusan alim ulama dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah KH Ubaidillah Shodaqoh dalam taushiyahnya mengungkapkan bahwa dengan diberlakukannya Permendikbud lima hari sekolah ada banyak madrasah diniyah (Madin) di Jawa Tengah yang kekurangan murid, bahkan hampir gulung tikar. Pasalnya, dengan sekolah 8 jam sehari, anak-anak tidak bisa mengikuti pendidikan agama di Madin.

"Jika madrasah diniyah sudah tidak memiliki murid, ini berarti akan banyak anak-anak yang tidak bisa membaca Alquran, tidak tahu tata cara bersuci, beribadah, dan ajaran-ajaran Islam lainnya. Karena selama ini kita tahu dan merasakan bersama, bahwa masyarakat tahu tentang semua itu dari madrasah diniyah," tutur pria yang akrab disapa Gus Ubed.

Gus Ubed menjelaskan bahwa sikapnya dalam menolak kebijakan lima hari sekolah semata-mata karena memperjuangkan nasib dan eksistensi madrasah diniyah. Jika madrasah diniyah gulung tikar maka masyarakat tidak akan tahu lagi ajaran-ajaran Islam yang sudah sekian lama diajarkan para ulama.

"Saya sendiri tahu tentang wudlu, sholat, membaca kitab, dan yang lainnya dari guru-guru saya di Madin. Karena itu, demi guru-guruku di Madin, saya dengan tegas menolak sekolah lima hari sekolah," jelasnya.

Bupati Kabupaten Tegal, Enthus Susmono, mengatakan bahwa sejak ada wacana kebijakan lima hari sekolah, ia menjadi bupati pertama yang dengan tegas menolaknya.

"Saya bupati pertama yang menolak full day school. Saya tidak setuju dengan kebijakan itu, apapun risikonya siap," tegasnya.

Di Kabupaten Tegal sendiri, Enthus Susmono selaku bupati telah menginstruksikan kepada kepala dinas pendidikan untuk tetap mengadakan sekolah selama 6 hari supaya tidak mematikan madrasah diniyah, taman pendidikan Alquran (TPQ) dan pondok pesantren.

"Saya sudah menyampaikan ke semuanya, saya menolak lima hari sekolah. Kepala dinas (pendidikan) itu berada di bawah bupati. Jadi, kalau bupatinya menolak, kepala dinas harus mengikuti," pungkasnya. (mdk/bal)