Upaya Melindungi Pemilih Pemula di Pemilu 2024 dari Paparan Hoaks
Sejumlah survey menunjukkan generasi milenial dan generasi Z diprediksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar di pemilu 2024.
Pemilu 2024 di Indonesia akan banyak melibatkan pemilih pemula.
Upaya Melindungi Pemilih Pemula di Pemilu 2024 dari Paparan Hoaks
Pemilu 2024 di Indonesia akan banyak melibatkan pemilih pemula. Sejumlah survey menunjukkan generasi milenial dan generasi Z diprediksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar di pemilu 2024.
Jika berkaca pada pemilu serentak 2019, mengacu data KPU, jumlah pemilih muda sudah mencapai 70 juta - 80 juta jiwa dari 193 juta pemilih. Ini artinya 35%-40% pemilih muda sudah mempunyai kekuatan dan memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu yang nantinya berpengaruh kepada kemajuan bangsa.
Tetapi persoalan lain yang bisa terjadi yakni pemilih muda juga berpeluang menjadi penyumbang 'golput' di Pemilu 2024. Biasanya, golput terjadi karena pemilih pemula tak peduli terhadap pemilu, atau malah terjebak hoaks atau informasi sesat mengenai pemilu.
Itu sebabnya, penting bagi semua pihak mengedukasi mereka agar terhindar dari hoaks apalagi terkait pemilu.
Salah satu bentuk edukasi yang dilakukan lewat focus group discussion (FGD) dengan melibatkan Koalisi Cek Fakta yang terdiri dari Mafindo (Masyarakat Antifitnah Indonesia), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di sejumlah daerah. Salah satunya di Banteng, yang digelar akhir pekan lalu 15 Oktober 2023.
FGD itu melibatkan 25 mitra dari berbagai latar belakang komunitas, organisasi, dan pemangku kepentingan. Sesuai dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis oleh Bawaslu, Banten merupakan daerah peringkat keempat secara nasional sebagai kelompok rawan tinggi
Dalam FGD ini sekaligus bentuk kerja sama dan kolaborasi antarmitra, serta dapat disusun acuan kerja dalam membongkar dan mengantisipasi hoaks.
Kegiatan FGD Banten diawali dengan pembacaan deklarasi Masyarakat Antifitnah Indonesia Wilayah Banten (Mafindo Banten) yang dibacakan oleh Hikmatullah, selaku Plt Korwil Mafindo Banten. Setelahnya, para mitra undangan mendapatkan paparan pemahaman terkait kegiatan-kegiatan Program Cek Fakta.
Program Cek Fakta meliputi beberapa kelas edukasi (Kelas Cek Fakta dan Kelas Prebunking), Kampanye Prebunking, Learning Management System (LMS) yang berisi kelas-kelas edukasi daring, hibah penelitian, pembuatan konten-konten prebunking, board game antihoaks, dan pengembangan situs Cek Fakta.
Boni Soehakso selaku Ketua Komite OPSDM menyampaikan Mafindo memiliki komitmen dalam membongkar dan mengantisipasi hoaks, melalui berbagai edukasi dan kegiatan antihoaks. HIngga kini, Mafindo sebagai organisasi antihoaks telah melakukan edukasi antihoaks dengan berbagai modul ajar.
Melalui Program Cek Fakta, Mafindo selama empat bulan (mulai Juli hingga Oktober) telah mengadakan 34 Kelas Prebunking, 22 kelas Cek Fakta, dan 40 Kampanye Prebunking dan akan bertambah lagi hingga akhir Oktober.
Salah satunya peserta, Abdullah dari Jaringan Komunitas Radio Indonesia (JKRI) Banten mengapreasi FGD ini.
"Orang di ujung jempol saja sudah bisa menerima hoaks karena percepatan media sosial. Contoh di era pandemi, masyarakat banyak dibodohi karena berita hoaks yang menggiring opini masyarakat soal kandungan vaksin yang disebut-sebut dapat memberikan reaksi negative terhadap tubuh," ujar dia.
Abdullah menyampaikan tantangan terbesar komunitasnya dalam menangkal hoaks.
"Sebetulnya hoaks yang paling bahaya adalah menyebar kepada institusi pemangku kebijakan karena jika institusi juga kurang edukasi hoaks, bagaimana dengan masyarakat yang percaya kepada institusi yang sangat mudah terkena bahaya hoaks yang beredar. Kemudian minimnya media untuk menganter hoaks di Indonesia. Teman-teman radio selalu memberikan edukasi dan program hal hal baik kepada pendengar," katanya.
Dampak terburuk soal berita hoaks juga turut dibahas dalam FGD. Seperti pengalaman Liah Luliah dari Bawaslu Banten. Menurutnya, masih banyaknya konten hoaks yang menyerang penyelenggara pemilu sehingga menimbulkan rasa kurang percaya masyarakat terhadap kinerja penyelenggara pemilu.
"Namun, hingga saat ini Bawaslu terus berupaya untuk melangsungkan berbagai kegiatan dan bekerja sama dengan meta untuk bisa men-take down berita-berita bohong di WhatApps dan Facebook untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat."
Di akhir acara, peserta FGD juga menandatangani Deklarasi Kolaborasi melawan misinformasi dan disinformasi menjelang pemilu.
Rencana kerja tindak lanjut (RKTL) juga disusun selama diskusi, dengan harapan masyarakat Banten bersama Mafindo maupun Koalisi Cek Fakta bisa mewujudkan kerja kolaboratif nyata dalam menangkal hoaks.
