Wapres Jusuf Kalla: Otoriter dan Nepotisme Ciri Awal Kebangkrutan Negara
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, suatu negara akan hancur jika memiliki ciri yang otoriter dan nepotisme. Tetapi, JK bersyukur Indonesia tidak ada kedua ciri tersebut. Sebab, dia menjelaskan, semasa 4 tahun menjabat bersama Presiden Joko Widodo, segala sesuatu dirapatkan terlebih dahulu.
"Jadi Insyaallah, negeri ini akan aman apabila ini pemerintahan berlanjut tanpa dengan tadi ciri-ciri. Apabila ada ciri-ciri yang ingin nepotisme dan dengan otoriter itu awal kebangkrutan suatu suatu negara," kata JK di hadapan para peserta forum silaturahim gawagis nusantara di Surabaya, Jawa timur, Sabtu (23/2).
Dia menceritakan selama bersama Jokowi tidak pernah berbicara pribadi terkait proyek. Artinya, kata JK, pemerintahannya dilakukan secara demokratis. Tidak ada kepentingan satu sama lain.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa yang tidak disalami oleh Jokowi? Dalam video yang merekam momen tersebut, terlihat Try Sutrisno telah bersiap menyambut Presiden Jokowi yang menyalami tamu undangan satu pe rsatu. Saat itulah Jokowi melewati Try Sutrisno tanpa memberi salam sebagaimana Jokowi kepada para wakil presiden sebelumnya.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Siapa yang mengatakan tidak ada refleksi khusus karena Jokowi tidak diundang? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Kenapa Prabowo tak masalah dengan nyinyiran tentang program Jokowi? Prabowo tak masalah dengan nyinyiran itu. Karena, ia mengaku sebagai tim Jokowi.
-
Bagaimana Jokowi memimpin rapat? Hal itu dinilai karena Jokowi mampu memimpin rapat secara efektif, pekerja keras tanpa lelah serta melakukan safari ke berbagai wilayah Indonesia.
"Kita tahu semua, anaknya tidak ada yang bekerja untuk katakanlah proyek-proyek pemerintah. Yang satu bicara tentang berdagang pisang, yang satu berusaha di bidang martabak. Berbeda dengan zaman dahulu, punya proyek ini, punya proyek itu. Beliau tidak," kata JK.
Dia pun bersyukur Indonesia tidak seperti Venezuela yang otoriter, korupsi dan nepotisme. Sebab apapun itu, kata JK, selalu diputuskan bersama-sama.
"Kita Alhamdullilah, kita tidak selalu bicara otoriter karena segala selalu harus dirapatkan terlebih dahulu," kata JK.
Dia menjelaskan Venezuela dulu sangat kaya tetapi memiliki pemerintahan yang otoriter dan nepotisme membuat inflasi 1,5 juta pertahun. Ingin membeli roti pun, kata JK, dibutuhkan uang satu karung.
"Seperti itu, kita maksimal di waktu krisis 70 persen. Ini satu juta persen. Inilah yang menggambarkan bahwa Insyaallah kita akan mengalami situasi yang lebih baik. Apabila kita konsekuen untuk memilih pemimpin yang tidak otoriter dan tidak nepotisme," ungkap JK.
Hal itu, kata JK, yang menjadi pegangan Indonesia. Dan tidak akan terulang seperti zaman presiden ke-2 RI Soeharto.
"Itu yang menjadi pegangan kita semua, sebagai contoh dari pada bagaimana Pak Harto jatuh. Akibat hal-hal tersebut," ungkap JK.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Moeldoko, pandangan JK subjektif dan tidak melihat secara utuh.
Baca SelengkapnyaJK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaMoeldoko meminta masalah netralitas tak sekedar dilihat kacamata subjektivitas.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar itu.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik
Baca SelengkapnyaPertemuan Jokowi dan Airlangga dilakukan di Kantor Presiden, Jakarta.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, sejumlah Presiden Jokowi seolah tidak pro terhadap tegaknya demokrasi.
Baca SelengkapnyaJK mengatakan, partai politik didirikan sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan kekuasaan dan kewenangan.
Baca SelengkapnyaKepala Staf Kepresidenan Moeldoko merespons tegas pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla yang mengkritik netralitas Presiden Jokowi di Pilpres 2
Baca SelengkapnyaPaloh menyebut tidak ada pembicaraan saat itu tentang Demokrat gabung ke pemerintahan
Baca SelengkapnyaMenurut Jusuf Kalla, tidak semua orang bisa blusukan seperti Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaWakil Presiden ke-12 RI Jusuf Kalla menjelaskan proses pembagian kursi menteri saat pemerintahannya.
Baca Selengkapnya