![Wapres Ma'ruf Amin Nilai Pembentukan Satgas PPDB Tidak Salah: Supaya Pengawasan Lebih Ketat](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2024/7/4/1720087652394-m93i9.jpeg)
![Wapres Ma'ruf Amin Nilai Pembentukan Satgas PPDB Tidak Salah: Supaya Pengawasan Lebih Ketat](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2024/7/4/1720087652394-m93i9.jpeg)
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyatakan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) agar pengawasan terhadap dugaan kecurangan di sejumlah daerah dapat lebih ketat dan fokus.
"Kalau memang itu mengawasi ini tidak juga berhasil, masih saja terjadi, saya kira tidak salah jadi satgas gitu ya, supaya pengawasannya lebih ketat, jadi lebih fokus untuk mengamati," kata Ma'ruf Amin usai menghadiri pembukaan Asian Pacific Aquaculture (APA) 2024 di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (4/7), demikian dikutip Antara.
Ma'ruf Amin berharap proses PPDB ke depan dapat lebih tertib dilaksanakan dan kecurangan dapat ditiadakan dengan pembentukan satgas tersebut.
Ma'ruf Amin juga berharap dengan dibentuknya satgas PPDB akan membuat oknum yang hendak melakukan kecurangan dapat berpikir berulang kali.
"Supaya membuat pihak yang akan melakukan (kecurangan), karena sudah ada satgas, itu berpikir berpuluh kali untuk melakukan itu karena sudah ada lembaga yang langsung mengawasinya, memata-matai langsung, sehingga bisa nanti berjalan dengan baik. Saya kira itu," kata Ma'ruf Amin.
Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengusulkan adanya pembentukan Satgas PPDB dengan melibatkan unsur kejaksaan, kepolisian, dan dinas-dinas terkait mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
"Saya kemarin sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan sekarang sedang menunggu Keputusan Presiden (Keppres). Kalau nanti Keppres-nya sudah turun, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa menegakkan betul. Sekarang ini belum ada instrumen yang bisa kita gunakan untuk melakukan penindakan, karena dari unsur kejaksaan dan kepolisian belum terlibat, padahal kan jelas-jelas pelanggaran itu,” kata Menko Muhadjir di di Jakarta, Senin (1/7).
Muhadjir menyayangkan perbuatan ilegal masyarakat yang menggunakan ijazah palsu, memindahkan alamat atau menggunakan Kartu Keluarga (KK) palsu dalam proses PPDB.
Wapres mengaku dirinya bukanlah sosok pejabat yang ingin selalu tampil atau menjadi atraktif
Baca SelengkapnyaMenurutnya, dalam pengungkapan TPPU bukan sekedar perbuatan, tapi bagaimana mampu membongkar aliran.
Baca SelengkapnyaMenurut Ma’ruf, tak akan ada ada arahan khusus yang diberikan kepada para menteri sebelum memenuhi panggilan MK.
Baca SelengkapnyaCak Imin juga tak setuju dengan pernyataan pemberian Bansos sama saja melestarikan kemiskinan masyarakat.
Baca SelengkapnyaWapres Maruf Amin menyinggung candaan Ketum PAN Zulkifli Hasan soal salat dikaitkan dengan dukungan ke Prabowo bentuk kekanak-kanakan.
Baca SelengkapnyaMenurut Maruli, Ma’ruf Amin menekankan pentingnya peran TNI AD dalam membantu menyukseskan pelaksanan pesta demokrasi, Pemilu dan Pilpres 2024.
Baca Selengkapnyaubu AMIN sepenuhnya siap untuk mengajukan penetapan hasil Pemilu 2024 ke MK.
Baca SelengkapnyaMahfud mengaku tidak mengetahui 16 poin temuan TKN Prabowo-Gibran terkait dugaan pelanggaran Pilpres dilakukan Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin.
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin mencermati di beberapa daerah masa tunggu haji sangat lama.
Baca Selengkapnya