Warga Depok menjerit, listrik komplek perumahan diputus pengembang

Merdeka.com - Aliran listrik sejumlah rumah di Komplek Aruba Residence, Kecamatan Pancoran Mas, Depok diputus secara sepihak oleh developer. Pemutusan aliran listrik itu sudah terjadi sejak 10 hari lalu. Pasalnya, sejumlah rumah di komplek tersebut menolak membayar iuran pengelolaan Lingkungan (IPL).

"Kenapa kita tidak membayar iuran tersebut, karena ada beberapa aturan manajemen pengembang, yang sebetulnya bukan menjadi tanggungan kami," kata Fid Addison, salah satu warga, Minggu (23/9).

Sebagai bentuk simpati, pada Sabtu (22/9) malam puluhan warga pun menggelar aksi menyalakan lilin. Isak tangis mewarnai aksi tersebut karena mereka sudah 10 hari tidak mendapatkan pasokan listrik.

"Kami butuh listrik, sudah 10 hari seperti ini anak-anak kami mau ujian," kata salah seorang warga yang listrik rumahnya dipadamkan.

Warga mengaku tak tahu harus mengeluh kemana. Mereka sangat memerlukan listrik terlebih anak-anak yang kesulitan ketika hendak belajar.

"Tolong nyalakan listrik kami, ada anak mau belajar sampai pakai lampu emergency. Saya minta tolong banget," kata Reny yang rumahnya juga dipadamkan.

Dia menceritakan, dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) rumah dinyatakan bahwa besaran IPL ditentukan setelah terbentuk perhimpunan penghuni. Perhimpunan penghuni dan RT sudah terbentuk dari tahun 2015.

"Namun ternyata besaran IPL tetap mereka yang menentukan, awalnya Rp 200 ribu, kemudian naik kata pengembang tergantung luas rumah jadi warga ada yang harus membayar Rp 400 ribu, Rp 700 ribu sampai satu juta rupiah," ucapnya.

Dia membeberkan, dalam komponen IPL tersebut juga ada beberapa kejanggalan seperti biaya Staff dan prasarana umum yang seharusnya diserahkan kepada pemerintah. Menurutnya, ini adalah bentuk kesewenang-wenangan.

"Mereka memutuskan aliran listrik dan sekarang rencananya mereka juga akan mengambil akses jalan kami," ucap Fid.

Menurutnya, warga komplek tersebut sudah merasa gerah dan lelah dengan kondisi tersebut selama 10 hari mengalami tekanan psikologi. Warga jadi kesulitan beraktivitas tanpa listrik.

"Anak-anak tidak bisa belajar, padahal sebentar lagi mau ujian sekolah. Apalagi di sini, kita nggak pakai PAM, tapi pompa air, kalau enggak ada listrik bagaimana kita mau mandi," ucapnya.

Warga ada yang sudah mengadu pada PLN yang memiliki otoritas pasokan listrik. Selain itu warga juga sudah mengeluh ke Pemerintah Kota Depok agar mendapat perhatian.

"Kami telah membuat laporan polisi bahkan telah meminta mediasi ke DPRD Kota Depok dan Pemkot Depok, kami juga meminta pihak PLN segera menanggapi apa yang dialami oleh kami," kata Herry Setiawan, warga lainnya.