Wiranto sebut tawaran rekonsiliasi dari GNPF kurang tepat

Merdeka.com - Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mengusulkan dibentuk forum rekonsiliasi antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dengan pemerintah. Usulan ini kemudian digaungkan Praktisi hukum Yusril Ihza Mahendra.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan upaya rekonsiliasi bukan langkah tepat untuk memediasi GNPF MUI dengan pemerintah.

"Rekonsiliasi itu istilah yang sangat berat ya. Itu antara satu badan pemerintah dengan satu badan yang kira-kira setara dengan pemerintah itu namanya rekonsiliasi. Tapi warga negara dengan warga negaranya itu enggak ada istilah rekonsiliasi kurang tepat," tandasnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/6).

Mantan Panglima TNI ini mengingatkan proses hukum yang membelit Rizieq Shihab akan terus berjalan. Pemerintah tidak akan mengintervensi penegakan hukum di Tanah Air.

"Kita serahkan proses hukum yang sedang berlangsung," kata Wiranto.

Untuk diketahui, Polda Metro Jaya sudah menetapkan Rizieq Shihab sebagai tersangka dalam kasus chat pornografi dengan Firza Husein. Polri bahkan memastikan akan mengeluarkan blue notice kepada Interpol untuk meminta bantuan mencari dan melacak keberadaan Rizieq Syihab.

Upaya ini dilakukan lantaran Rizieq Shihab beberapa kali mangkir dari panggilan Polri selama proses hukum kasus tersebut berjalan.

"Blue notice itukan isinya menanyakan di mana dia, kegiatannya apa? Posisi di mana dan kegiatannya apa," tuturnya.