Yasonna Mundur dari Menkum HAM, Istana Sebut Menteri Tak Boleh Rangkap Jabatan

Merdeka.com - Staf Khusus Presiden Adita Irawati membenarkan Yasonna H Laoly menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Hukum dan HAM. Yasonna, kata Adita, mundur karena akan dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Yasonna menjadi anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I.

"Saya dapat informasi memang betul sudah menyerahkan surat pengunduran diri karena akan dilantik menjadi anggota DPR," kata Adita saat dikonfirmasi, Jumat (27/9).

Dia menjelaskan, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara melarang seorang menteri rangkap jabatan. Oleh karena itu, Yasonna mundur sebagai menteri terhitung 1 Oktober 2019.

"Tidak boleh rangkap jabatan," ujarnya.

Sebelumnya, Yasonna H Laoly mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo. Surat tersebut tertanggal 27 September 2019.

Dalam surat yang diterima merdeka.com, Yasonna memutuskan mundur lantaran akan dilantik sebagai anggota DPR RI pada 1 Oktober 2019. Politikus PDIP itu mundur karena bertentangan dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

"Hal ini berkaitan dengan terpilihnya Saya sebagai Anggota DPR Republik Indonesia Daerah Pemilihan Sumatera Utara I serta tidak diperbolehkan rangkap jabatan sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menjelaskan 'Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan'," tulisnya dalam surat tersebut, Jumat (27/9).