5 Fakta 'Bantuan Wapres Gibran' yang Viral di Media Sosial, Pernyataan Anies Baswedan Kembali Jadi Sorotan

Bantuan yang diberikan oleh Wapres Gibran menjadi sorotan publik dan menuai kritik karena dinilai sebagai upaya pencitraan politik.

Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, kembali menarik perhatian publik setelah foto tas sembako yang bertuliskan "Bantuan Wapres Gibran" menjadi viral di media sosial. Foto itu diunggah setelah Gibran mengunjungi korban banjir di Kebon Pala, Jakarta Timur.

Tindakan ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat, mulai dari pujian hingga kritik yang tajam. Banyak yang berpendapat bahwa bantuan yang diberikan mengandung unsur pencitraan politik, mirip dengan yang dilakukan oleh ayahnya, Presiden Joko Widodo, yang sering memanfaatkan program bantuan sosial untuk meningkatkan citranya.

Menanggapi polemik tersebut, Istana Kepresidenan memberikan penjelasan terkait sumber anggaran bantuan yang disalurkan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa dana bantuan berasal dari biaya operasional Wakil Presiden, yang dialokasikan untuk kegiatan sosial.

Meskipun demikian, penggunaan dana ini tetap menjadi sorotan masyarakat yang menilai langkah tersebut sebagai bagian dari upaya "branding" politik Gibran. Selain itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, juga memberikan komentarnya, menegaskan bahwa bantuan sosial seperti itu tidak perlu dipermasalahkan, selama manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

Namun, kritik terus berdatangan dari berbagai pihak, termasuk tokoh publik seperti Anies Baswedan dan komedian Pandji Pragiwaksono, yang menyoroti apa yang mereka anggap sebagai politisasi bantuan sosial.

1. Bantuan Wapres Gibran Viral dan Jadi Sorotan

Bantuan sosial yang diberikan oleh Wakil Presiden Gibran mulai ramai diperbincangkan di media sosial sejak awal Desember 2024. Foto-foto tas sembako yang mencantumkan tulisan "Bantuan Wapres Gibran" menjadi pusat perhatian setelah diunggah oleh beberapa akun, yang kemudian memicu banyak reaksi dari netizen. Postingan tersebut berhasil menarik ribuan likes dan komentar, di mana banyak pengguna media sosial membahas tentang politisasi yang mungkin menyertai bantuan ini.

Beberapa netizen berpendapat bahwa Gibran memanfaatkan bantuan sosial sebagai sarana untuk memperbaiki citra politiknya, terutama menjelang kemungkinan peran politik yang akan diembannya di masa depan. Terdapat juga anggapan bahwa tindakan ini mirip dengan langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Joko Widodo pada periode sebelumnya, khususnya dalam konteks pemilihan presiden. Sejumlah pihak merasa khawatir bahwa bantuan sosial ini tidak sepenuhnya tulus dan lebih berorientasi pada kepentingan politik.

2. Tanggapan Istana tentang Sumber Dana Bantuan

Menanggapi isu yang muncul, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, memberikan klarifikasi mengenai sumber dana untuk bantuan sosial. Ia menyatakan bahwa dana yang dipakai berasal dari anggaran operasional Wakil Presiden, yang berarti dana tersebut tidak diambil dari anggaran negara atau APBN, melainkan dari anggaran yang khusus dialokasikan untuk kegiatan operasional Gibran sebagai Wakil Presiden.

Hasan juga menambahkan bahwa anggaran operasional tersebut dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Namun, ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apakah pengeluaran dari biaya operasional ini diawasi atau dilaporkan kepada publik.

3. Respons Menteri Sosial Saifullah Yusuf

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan pandangan yang cukup berbeda. Ia menilai bahwa tidak ada masalah dengan bantuan sosial yang diberikan oleh Gibran, meskipun tas sembako yang dibagikan mencantumkan nama Wakil Presiden.

Saifullah menyatakan bahwa yang paling penting adalah manfaat yang dirasakan masyarakat dari bantuan tersebut, bukan pada siapa yang memberikan atau cara bantuan itu dipromosikan. Ia juga menambahkan bahwa perdebatan mengenai bantuan sosial seperti ini tidak perlu terjadi.

Menurutnya, hal yang paling utama adalah memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan, bukan masalah branding politik yang mungkin muncul akibatnya.

4. Pernyataan Anies Baswedan tentang Bansos yang Kembali Jadi Sorotan

Anies Baswedan pernah menyampaikan pendapatnya mengenai program bantuan sosial (bansos). Pernyataan tersebut kembali menjadi perbincangan di media sosial setelah sebuah video berdurasi satu menit diunggah oleh akun @BangPino__ di platform X. Dalam video itu, Anies menegaskan bahwa apabila bansos dikaitkan dengan individu tertentu dan diucapkan terima kasih kepada orang tersebut, maka itu termasuk dalam kategori politisasi bansos. "Kalau ada program bansos dikatakan sebagai pribadi dan berterima kasih kepada pribadi, itu yang disebut politisasi bansos," ujarnya.

Lebih lanjut, Anies menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial seharusnya dilakukan dengan transparansi penuh dan sumber dana yang jelas, yaitu dari negara. Ia menambahkan, "Caranya dituliskan di situ, dari negara," untuk menekankan bahwa bantuan itu bukan berasal dari individu atau kelompok tertentu, melainkan merupakan tanggung jawab negara dalam membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.

Anies juga menegaskan bahwa bansos harus dipandang sebagai kewajiban negara untuk mendukung masyarakat yang belum sejahtera, terutama dalam menghadapi kesulitan ekonomi jangka pendek. "Bansos itu bukan dari pribadi, tapi dari negara," tegasnya, menekankan bahwa bantuan sosial seharusnya menjadi hak masyarakat dan bukan alat untuk kepentingan politik.

5. Apa yang Diharapkan Publik dari Bantuan Sosial Ini?

Sebagai program bantuan sosial, masyarakat tentu berharap agar bantuan yang diberikan dapat meringankan beban mereka, terutama bagi korban banjir di Jakarta. Namun, di balik niat baik tersebut, muncul pertanyaan mengenai keaslian tujuan bantuan ini; apakah benar-benar ditujukan untuk masyarakat atau justru menjadi bagian dari strategi politik Gibran.

Beberapa pihak menginginkan agar bantuan sosial disalurkan tanpa adanya unsur pencitraan politik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh semua kalangan. Masyarakat juga menuntut adanya transparansi yang lebih jelas terkait sumber dana dan mekanisme distribusi bantuan, agar program-program seperti ini dapat dipercaya dan tidak dianggap remeh.

“Publik menginginkan transparansi lebih dalam mengenai sumber dana dan mekanisme distribusinya agar program seperti ini bisa lebih dipercaya dan tidak dipandang sebelah mata.” Dengan adanya kejelasan tersebut, diharapkan semua pihak dapat melihat bahwa bantuan sosial benar-benar ditujukan untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Apa yang membuat Bantuan Wapres Gibran viral di media sosial? 

Bantuan yang diberikan oleh Wapres Gibran menjadi perhatian publik setelah foto tas sembako yang bertuliskan "Bantuan Wapres Gibran" beredar luas di media sosial. Banyak orang menilai tindakan ini sebagai strategi untuk meningkatkan citra politiknya.

Dari mana sumber dana Bantuan Wapres Gibran?

Menurut informasi yang disampaikan oleh Istana Kepresidenan, dana yang digunakan untuk bantuan tersebut diambil dari biaya operasional Wakil Presiden Gibran. Dengan demikian, dana tersebut tidak bersumber dari anggaran negara atau APBN.

Mengapa beberapa tokoh mengkritik bantuan sosial ini? 

Tokoh-tokoh seperti Anies Baswedan dan Pandji Pragiwaksono memberikan kritik terhadap bantuan yang diberikan, karena mereka melihatnya sebagai upaya pencitraan politik yang dilakukan menjelang pemilihan presiden atau pemilu.