Akbar Tandjung klaim 2 hari lalu JK nyatakan bersedia jadi Cawapres lagi
Merdeka.com - Wakil Ketua Kehormatan Akbar Tandjung mengklaim Jusuf Kalla sudah menyatakan kesediaan untuk maju dalam laga Pilpres 2019. Dengan catatan kata Akbar sejalan dengan konstitusi.
"Pak JK memang 2 hari lalu sudah menyatakan kesediaannya bila diajak kembali. Dengan catatan bisa mendapat dukungan dari masyarakat, dari publik, kepentingan negara, dan sejalan dengan konstitusi," kata Akbar di sebelum melakukan istigosah di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (28/2).
Namun, kata Akbar terlihat pada pasal 7 UUD 1945 mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dua kali masa jabatan yang sama. Pada posisi yang sama, dengan demikian kata Akbar JK simpulkan bahwa memang kelihatannya tidak mungkin (maju).
-
Mengapa MK menyetujui syarat capres dan cawapres pernah terpilih? Namun, dalam dalil penambahan, MK menyetujui syarat capres dan cawapres minimal pernah terpilih dalam Pemilu, termasuk kepala.
-
Siapa yang jadi cawapres Ganjar? 'Saya dengan mantap mengambil keputusan untuk bangsa dan negara dengan mengucapkan bismilah, maka cawapres yang dipilih oleh PDIP yang akan mendampingi Ganjar Pranowo adalah Mahfud Md,' ujar Megawati di DPP PDIP, Rabu 18 Oktober 2023.
-
Siapa yang membuka peluang bersatu di putaran kedua pilpres 2024? Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Anies Baswedan membuka wacana bersatu di putaran kedua pilpres 2024.
-
Siapa yang siap jadi Cawapres Ganjar? Usai bertemu adik Megawati, Andika Perkasa, mengaku siap menjadi calon wakil presiden (Cawapres) dari Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden (Capres) dari Partai PDIP di Pilpres 2024 mendatang.
-
Kapan Ganjar umumkan cawapres? PDI Perjuangan bersama partai koalisi secara resmi mengumumkan nama bakal calon wakil presiden Mahfud MD untuk mendampingi Capres Ganjar Pranowo, Rabu, 18 Oktober 2023.
-
Kapan pelantikan Presiden dan Wapres? Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang.
"Karena itu yang dirumuskan dalam amandemen UUD 1945," kata Akbar.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan bertanya kepada JK terkait banyak pihak yang meminta untuk maju sebagai Cawapres kembali. Dan kata Airlangga, pihaknya akan serahkan sepenuhnya kepada Jokowi.
"Ya kalau itu kita serahkan kepada Pak Presiden (Jokowi) yang penting sekarang kita kerja-kerja dulu. Karena kita meningkatkan pertama elektabilitas dan pilkada-pilkada. Supaya kita tidak pecah," ungkap Airlangga.
Diketahui sebelumnya, JK tegas tidak akan maju untuk laga pilpres 2019. Lantaran terhalang konstitusi.
"Saya berterima kasih. Tetapi kita harus mengkaji baik-baik Undang-undang. Tentu itu daripada itu kita tidak ingin terjadi masalah. Waktu orde baru. Pada saat pak Harto tanpa batas. Tentu ada batasnya," kata Jusuf Kalla. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketika Paslon yang memiliki suara urutan ketiga biasanya akan berkoalisi dengan Paslon suara kedua.
Baca SelengkapnyaCak Imin merupakan salah satu tokoh yang pernah mengusulkan Jokowi tiga periode.
Baca Selengkapnya"Untung konstitusi kita tidak membolehkan lebih dari dua periode. Kalau enggak gue enggak bisa jadi capres lagi ini," kata Prabowo
Baca SelengkapnyaArief Hidayat menyinggung anggapan presiden boleh berkampanye untuk salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman mengamini ucapan Jokowi mengenai Presiden boleh memihak dan mendukung pasangan Capres dan Cawapres
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menilai apapun bisa terjadi sebelum ditetapkan KPU.
Baca SelengkapnyaKedatangan Ketua DPP PDIP Puan Maharani ke rumahnya disebut tidak membahas soal tawaran turut andil dalam ajang Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPadahal Jokowi sudah menggunakan kerta besar mengenai Undang-Undang Pemilu.
Baca SelengkapnyaIstana meluruskan ucapan Presiden Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaMenurutnya hal itu tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin tidak ada diskriminasi.
Baca SelengkapnyaArsjad menegaskan, tidak ada pembahasan duet Ganjar dan Prabowo di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca Selengkapnya