AKD Sedang Disusun, PDIP Sebut Puan Maharani Calon Kuat Ketua DPR
Merdeka.com - DPR periode 2019-2024 akan segera dilantik. Alat Kelengkapan Dewan yang baru pun akan disiapkan oleh seluruh partai, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
"Baru dibahas tentang susunannya. Dari PDIP mendapat berapa, komposisi pimpinan, berapa wakil, berapa di badan, itu sudah ada komunikasi dijalankan. Tapi pintu dari kami berikan mandat kepada Pak Utut sebagai Ketua Fraksi untuk melakukan lobi-lobi politik bersama sekretaris fraksi," kata Hasto di Cirebon, Sabtu (28/9/2019).
Sebagai partai pemenang pemilu, pihaknya tak mau jemawa. Semua akan dilakukan lobi dengan parpol lainnya. "Prinsipnya bagi PDIP, kami tidak ingin bisa memerintah sendirian. Kami membangun kerja sama politik dengan partai Golkar, PKB, PPP, NasDem, dan sebagainya," ungkap Hasto.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Siapa yang punya hak menentukan arah politik PDIP? Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
-
Siapa ketua PDRI? Dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, dan Menteri Luar Negeri dan Wakilnya Teuku Mohammad Hasan.
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Siapa pemimpin PDRI? Syafruddin Prawiranegara menjadi Ketua PDRI, sementara T.M. Hassan menjabat sebagai Wakil Ketua.
Soal posisi Ketua DPR sendiri, dia menyebut nama Puan Maharani kandidat. Bahkan, Menko PMK itu sudah mengundurkan diri daru jabatannya lantaran tak boleh rangkap jabatan.
"Pak Laoly telah mengajukan surat pengunduran diri, demikian juga Mbak Puan. Karena beliau menerima suara yang begitu besar di atas 450 ribu. Tentu saja ini membuat sebuah tanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas sebagai wakil rakyat dengan sebaik-baiknya," tutur Hasto.
Meski demikian, Hasto tak mau terang-terangan menyatakan Puan sebagai calon tunggal Ketua DPR. Menurutnya, keputusan terkait posisi Ketua DPR berada di tangan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Mbak Puan tentu saja sebagai kader yang punya pengalaman yang sangat lengkap. Di internal partai, di legislatif, eksekutif. Memiliki kans yang cukup besar. Tapi nanti kita tunggu keputusan Ibu Megawati," pungkasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terkait dengan siapa yang akan mengisi kursi pimpinan tersebut, nantinya akan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca Selengkapnya"Mba Puan merupakan Ketua DPR selanjutnya sesuai dengan arahan dari Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto
Baca SelengkapnyaSaat disinggung soal kabar akan ada Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), Puan mengaku belum mendengar.
Baca SelengkapnyaRapat paripurna menetapkan susunan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Politikus PDIP Puan Maharani kembali ditetapkan sebagai Ketua DPR RI 2024-2029.
Baca SelengkapnyaDPR memutuskan Puan Maharani dari Fraksi PDI Perjuangan menjabat ketua DPR periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaSaid menyebut Puan telah disepakati oleh internal PDIP untuk menjadi calon tunggal Ketua DPR.
Baca SelengkapnyaSesuai Undang-Undang MD3, PDIP akan kembali berhak atas jabatan kursi Ketua DPR RI periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani disebut menjadi calon tunggal pimpinan DPR RI periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaMegawati Goda Puan soal Posisi Ketum PDIP, Ini Kata Pakar Politik
Baca SelengkapnyaSementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani akan menjadi Ketua MPR periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaPuan menjelaskan akan melakukan musyawarah dan mufakat untuk penambahan komisi.
Baca SelengkapnyaPernyataan Puan berbeda dengan Megawati yang menyebut ada yang mau mengambil alih PDIP.
Baca Selengkapnya