Anggota Pansus angket sebut Aris Budiman membuka sisi gelap KPK

Merdeka.com - Keterangan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Aris Budiman dinilai membuka sisi gelap dalam internal KPK. Aris membeberkan sejumlah persoalan yang ada di dalam KPK. Salah satunya terkait ada penyidik yang terlalu power full dan kerap menentang.

Anggota Pansus angket KPK, Henry Yosodiningrat mengatakan, tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Aris. Dia malah meminta masyarakat berterima kasih kepada Brigjen Aris, bukan malah mencibirnya seperti yang dilakukan pegiat antikorupsi.

"Karena (Aris) membuka sisi gelap KPK yang selama ini mereka sembunyikan rapat-rapat ke publik agar kesan bahwa mereka malaikat tetap melekat," kata Henry dalam keterangan persnya, Kamis (31/8).

"Ternyata KPK dikuasai segelintir orang yang memanfaatkan kepercayaan publik yang begitu besar pada lembaga KPK untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya sendiri dengan membangun jaringan dengan beberapa LSM dan beberapa media dengan berkedok pemberantasan korupsi," lanjut dia.

Dari keterangan Aris, kata dia, sudah terlihat jelas bahwa kelompok inilah yang kerap menabrak aturan hukum dan UU yang berlaku. Kelompok inilah, lanjut dia, yang diduga telah membajak agenda pemberantasan korupsi dan membelokannya pada agenda asing.

Henry membeberkan catatan yang dilakukan Pansus angket KPK dari keterangan Aris Budiman pada Selasa (29/8) kemarin. Pertama, ada dugaan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh penyidik senior tertentu dan kelompoknya secara berkelanjutan yang mengancam eksistensi KPK sebagai lembaga penegak hukum yang bersih dan berwibawa. Keberadaan kelompok ini kerap mendominasi dan power full melampaui kewenangan komisioner.

"Kedua adanya klik-klik atau kelompok tertentu yang kerap melakukan tindakan-tindakan di luar koridor hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan di KPK, terbukti nyata dan ada," jelas Henry.

Ketiga, rekaman yang diputar di dalam persidangan Miryam, diakui oleh Direktur Penyidikan secara tegas tidak utuh karena dipenggal-penggal dan secara sengaja ditayangkan sepotong-sepotong sehingga tidak menggambarkan fakta pemeriksaan yang sebenarnya.

Keempat, terbukti nyata ada konflik internal yang tajam antara penyidik senior tertentu bersama kelompoknya yang selama ini mendominasi dan power full di KPK, dengan penyidik lainnya terutama yang berasal dari Polri. Kondisi ini, kata Politikus PDIP ini, harus segera diakhiri karena dapat mengganggu agenda pemberantasan korupsi dan rawan dibajak oleh kepentingan tertentu di luar kepentingan negara dan rakyat.

"Banyaknya kasus yang mandek dan banyaknya orang yang sudah terlanjur ditersangkakan namun tidak juga di sidangkan atau dilimpahkan ke pengadilan hingga tahunan karena diduga minimnya alat bukti, mengkonfirmasi pernyataan Prof Romli di hadapan sidang Pansus Hak Angket KPK beberapa waktu lalu. Bahwa sedikitnya ada 26 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh kelompok penyidik tertentu tersebut, tanpa bukti awal permulaan yang cukup," tutup dia.