Anies Kritik Pemerintah Bangun Kota Baru Tak Perhatikan Anggaran untuk Guru Honorer
Padahal, dia menilai guru berperan penting karena membantu negara membangun kualitas manusia.
Anies menyayangkan guru honorer yang tidak menjadi prioritas bagi pemerintah.
Anies Kritik Pemerintah Bangun Kota Baru Tak Perhatikan Anggaran untuk Guru Honorer
Calon Presiden (Capres) nomor urut satu, Anies Baswedan mengkritik pemerintah yang memilih membangun kota baru dengan anggaran yang besar ketimbang menyediakan anggaran bagi guru honorer di tanah air.
"Kita miris ini melihat anggaran tidak ada untuk guru honor. Di sisi lain kita alokasikan anggaran begitu besar untuk membangun kota baru," kata Anies di acara 'Desak Anies' Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (19/12).
Anies menyayangkan guru honorer yang tidak menjadi prioritas bagi pemerintah. Padahal, dia menilai guru berperan penting karena membantu negara membangun kualitas manusia.
"Di mana letak prioritas kebutuhan kita, kita tidak sampaikan kita ingin membangun kualitas manusia berarti kita harus memastikan guru itu bisa fokus mengajar," kata Anies.
"Syaratnya dia fokus mengajar, pendapatannya harus cukup, kalau pendapatannya kurang dia tidak fokus, dia harus mencari pendapatan tambahan di kanan kiri," sambung dia.
Anies menyampaikan, kesejahteraan guru menjadi perhatiannya bersama Calon Wakil Presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Hal itu, kata dia juga menjadi salah satu program AMIN apabila menjadi presiden dan wakil presiden terpilih 2024.
"Kita ingin agar guru-guru statusnya jadi punya kepastian dan kita sampaikan tadi dalam berbagai forum kita ingin menghentikan diskriminasi antara negeri dan swasta dalam berbagai kebijakan," ucap Anies.
Lebih lanjut, Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini bertekad menghilangkan kesenjangan antara sekolah negeri dan sekolah swasta, baik yang basisnya sekolah umum maupun sekolah agama. Dia berujar, persoalan ini hanya dapat diselesaikan kepala negara.
"Ini bukan kewenangan pemerintah provinsi, ini kewenangannya pemerintah pusat jadi jangan tanya gubernur. Saya sebagai gubernur dulu punya kendala di situ, tapi ini kewenangan di pemerintah pusat," kata dia.
