Anies soal aksi 412: Pemprov DKI jangan diskriminatif
Merdeka.com - Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyayangkan aksi parade budaya 4 Desember yang bertajuk 'Kita Indonesia' digelar di Bundaran HI saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (KHBP) alias car free day.
"Menurut saya jangan pernah dipakai (kegiatan politik), itu kan tempat kita berolahraga, tempat menjaga kebersamaan. Jangan, jangan lagi terulang," kata Anies saat ditemui di Jalan Persatuan, Kampung Baru, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (5/12).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan sudah ada peraturan gubernur (pergub) yang mengatur bahwa kawasan car free day tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik.
-
Apa kegiatan politik yang dilarang di CFD? 'Bawaslu Jakpus mengimbau kepada Pj Gubernur DKI Jakarta CFD tak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik, apalagi aktivitas kampanye,' kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Benny Sabdo, Selasa (5/12).
-
Kapan larangan kendaraan tua berlaku? Peraturan ini direncanakan mulai berlaku pada tahun 2025.
-
Dimana larangan itu diterapkan? Dalam laporan yang dikutip dari Android Headlines pada Kamis (14/11), tindakan pelarangan ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat dalam perang semikonduktor yang saat ini berlangsung di pasar.
-
Apa contoh aturan lalu lintas? Contoh aturan lalu lintas banyak sekali. Contohnya antara lain pengemudi kendaraan bermotor harus mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM), pengendara sepeda engine harus memakai helm, menaati lampu lalu lintas, dan menaati rambu-rambu lalu lintas. Apabila Adik akan menyeberang jalan harus melalui tempat penyeberangan jalan seperti jembatan penyeberangan dan zebra cross.
-
Kenapa Mobil Ketek dilarang beroperasi? Hal yang menjadi pertimbangan dilarangnya Mobil Ketek beroperasi adalah faktor keamanan dan kenyamanan penumpang.
-
Kenapa CFD dilarang untuk kegiatan politik? Kegiatan (bagi-bagi susu di CFD) tidak ada pemberitahuan kepada Bawaslu Jakpus. Bawaslu Jakpus kini masih melakukan kajian perihal perkara itu,' ujar Benny.
"Peraturan Gubernur sudah mengatur aturan car free day itu harus ditegakkan. Jangan ternodai, karena itu saya merasa tegakkan aturan di Jakarta," ujar Anies.
Karenanya cagub yang diusung Partai Gerindra dan PKS itu meminta Pemda DKI segera menindak penyelenggara kegiatan aksi tersebut.
"Aturan dibuat untuk ditaati sehingga kita mengharapkan kepada pemerintah daerah DKI untuk menjalankan aturan dengan tegas. Jangan diskriminatif, jangan diskriminatif, jangan diskriminatif," kata Anies tegas.
Jadi lanjut Anies, kalau tempat kegiatan itu boleh jadi tempat kegiatan politik dipersilakan saja. Sebaliknya, bila tempat itu tidak diperuntukkan untuk kegiatan politik maka aturan yang ada harus ditegakkan.
"Jadi kepada Pemda DKI, untuk menunjukkan wibawanya pemda bisa menegakkan aturan dan kita ingin agar di Jakarta sama-sama adil lewat penegakan hukum jadi haris ditegakkan," tutupnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik sudah diatur di dalam kebijakan yang ada.
Baca SelengkapnyaUji emisi kendaraan bermotor telah digelar sejak Selasa, 22 Agustus 2023.
Baca SelengkapnyaHari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) akan ditiadakan untuk sementara pada Minggu (11/2) nanti.
Baca SelengkapnyaPemda Provinsi Jabar melalui Disparbud Jabar memberikan konfirmasi ulang kepada pemohon bahwa izin penggunaan Gedung Indonesia Menggugat dicabut.
Baca SelengkapnyaDishub DKI Jakarta meniadakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) pada Minggu, 10 November 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaTerbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel
Baca SelengkapnyaProsesi pengambilan sumpah dan jabatan presiden dan wakil presiden terpilih dilakukan dalam sidang paripurna MPR.
Baca SelengkapnyaMenteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas akan menerbitkan aturan yang membatasi kampanye politik elektoral di lingkungan pendidikan keagamaan.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini merupakan tindak lanjut Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini diambil sebagai langkah untuk mengurangi pencemaran udara di jakarta.
Baca SelengkapnyaReaksi Anies Tanggapi Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak: Sebelumnya Kami dengar Netral dan Mengayomi Semua
Baca SelengkapnyaTujuan untuk menjaga keindahan Ibu Kota dari berbagai atribut parpol jelang dihelatnya ASEAN Forum.
Baca Selengkapnya