Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot, Todung Lubis Minta Pejabat Negara Netral

tpn ganjar

Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot, Todung Lubis Minta Pejabat Negara Netral

Todung Lubis. meminta agar aparat pemerintah tetap netral di Pemilu 2024 sebagaimana amanat Undang-Undang Pemilu tahun 2017.

Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, pihaknya mencermati kecenderungan aparat pemerintah yang tidak netral.

Hal itu, terkait peristiwa penurunan baliho dan spanduk Ganjar-Mahfud serta PDI Perjuangan di Bali beberapa waktu lalu.

Todung meminta agar aparat pemerintah diingatkan untuk tetap netral di Pemilu 2024 sebagaimana amanat Undang-Undang Pemilu tahun 2017.

"Kami memperingatkan aparat pemerintah untuk taat terhadap perintah UU Pemilu. Karena pejabat negara hingga aparatur sipil negara (ASN) dilarang berkampanye untuk salah satu kontestan Pemilu. Artinya pejabat negara hingga ASN harus netral,"

kata Todung, dalam keterangan resmi, Jumat (3/11).

merdeka.com

Dia menyebut, di samping UU Pemilu, ada dua UU lainnya yakni UU ASN dan UU Pilkada yang mengatur netralitas ASN dalam Pemilu. Sanksinya pun diatur tegas terhadap ASN yang terbukti tidak netral mulai dari ringan, sedang, berat, hingga pidana.

Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot, Todung Lubis Minta Pejabat Negara Netral

"Berdasarkan itu, kami tidak akan segan-segan melaporkan pejabat negara dan ASN yang tidak netral dalam Pemilu kali ini,"

tegas Todung.

merdeka.com

Terhadap pejabat negara, kata Todung, jika ingin terlibat dalam Pilpres harus mengajukan cuti terlebih dulu. Jika tidak, maka pejabat negara itu melanggar UU Pemilu.

Kamu sudah membaca beberapa halaman, Berikut rekomendasi
berita untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

Todung juga menyoroti Wakil Menteri Desa (Wamendes) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Paiman Raharjo yang memimpin rapat pemenangan pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut Todung, sikap Paiman tidak etis.

"Saya kira sangat tidak etis seorang pejabat negara yang sedang tidak cuti menggunakan fasilitas negara kampanyekan kandidat tertentu. Harusnya ada sanksi tegas dari Bawaslu soal ini,"

ujar Todung.

merdeka.com

Berdasarkan kejadian itu, kata Todung, diperlukan ketegasan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memerintahkan seluruh aparatur pemerintah dari pusat hingga daerah untuk bersikap netral di Pilpres 2024.

Menurutnya, ketegasan Presiden Jokowi tidak bisa sekadar pernyataan di mulut, namun harus diikuti dengan tindakan.

"Kejadian-kejadian ini sungguh mengkhawatirkan. Saya merasa kayak kembali ke masa Orde Baru. Hal-hal begini sudah tidak boleh lagi terjadi di era demokrasi. Kita berharap Presiden Jokowi harus serius merespons hal ini karena bisa berbahaya dan menimbukan ketidakstabilan politik,"

imbuh Todung.

merdeka.com

Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot, Todung Lubis Minta Pejabat Negara Netral

3 November 2023 13:13

Artikel ini ditulis oleh

Editor Titin Supriatin

Topik Terkait

Reporter

Alma Fikhasari

Capres 2024 Balihonya di Lapangan Kodim Dicopot, Ganjar: Buang Saja Kalau Enggak Benar

Baliho Ganjar Pranowo dicopot karena terpasang di lapangan Kodim. Panglima TNI Yudo Margono tegaskan TNI netral

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi MK Tolak Gugatan Partai Garuda Terkait Batas Usia Capres Cawapres dan Syarat Pengalaman Penyelenggara Negara

Penggugat meminta usia minimal Capres-Cawapres 40 tahun atau berpengalaman sebagai penyelenggara negara

Baca Selengkapnya

Nonton Wayang Kulit Bareng Kapolri, Penampilan Kece Panglima TNI Pakai Blangkon Curi Perhatian

Bagaimana jadinya jika sosoknya tampil dengan blangkon?

Baca Selengkapnya

Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

Kasus Suap Jaksa Cantik Ini Dicopot Usai Diduga Terima Suap Terdakwa Kasus Narkoba Bareng Suaminya Bripka BA

SH dan BA ditangkap pada Kamis 4 Mei 2023 sekitar pukul 19.05 WIB di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.

Baca Selengkapnya

Pilpres 2024 Terungkap, Penyebab Gibran Cuti Tak Ngantor 5 Hari

Gibran beberapa hari terakhir memang tak terlihat ngantor. Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengungkapkan ke mana putra sulung Presiden Joko Widodo itu pergi.

Baca Selengkapnya

Kuliner Jawa Timur Menyantap Bakso Degan di Tepi Sawah Bojonegoro, Punya Cita Rasa Unik Gurih Segar Menggoyang Lidah

Menyantap bakso ditemani es degan tentu sudah biasa, tapi bagaimana jika bakso disantap bersama daging degan beserta kuahnya?

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Mahfud MD: Negara Hancur Kalau Hukum Jadi Alat Tipu-Tipu

Menurut Mahfud, sebuah negara bisa hancur jika penegakan hukum tidak tegak.

Baca Selengkapnya

pemerkosaan Kisah Pilu Bocah 7 Tahun di Bali, Dicabuli Kakek-Paman hingga Tertular Penyakit Kelamin

Ketiga pelaku kini ditahan di Rutan Mapolres Buleleng.

Baca Selengkapnya

Tren Diloloskan Jenderal Dudung Masuk Bintara Tanpa Tes, Ini Sosok Ravi Atqiyah yang Kuasai 4 Bahasa Asing

Sosok Ravi Atqiyah curi perhatian. Ia merupakan pemuda yang masuk bintara tanpa tes.

Baca Selengkapnya

Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot, Todung Lubis Minta Pejabat Negara Netral

Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot, Todung Lubis Minta Pejabat Negara Netral

"Kami memperingatkan aparat pemerintah untuk taat terhadap perintah UU Pemilu. Karena pejabat negara hingga aparatur sipil negara (ASN) dilarang berkampanye untuk salah satu kontestan Pemilu. Artinya pejabat negara hingga ASN harus netral," kata Todung, dalam keterangan resmi, Jumat (3/11).

"Berdasarkan itu, kami tidak akan segan-segan melaporkan pejabat negara dan ASN yang tidak netral dalam Pemilu kali ini," tegas Todung.

"Saya kira sangat tidak etis seorang pejabat negara yang sedang tidak cuti menggunakan fasilitas negara kampanyekan kandidat tertentu. Harusnya ada sanksi tegas dari Bawaslu soal ini," ujar Todung.

"Kejadian-kejadian ini sungguh mengkhawatirkan. Saya merasa kayak kembali ke masa Orde Baru. Hal-hal begini sudah tidak boleh lagi terjadi di era demokrasi. Kita berharap Presiden Jokowi harus serius merespons hal ini karena bisa berbahaya dan menimbukan ketidakstabilan politik," imbuh Todung.

Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot, Todung Lubis Minta Pejabat Negara Netral

"Kami memperingatkan aparat pemerintah untuk taat terhadap perintah UU Pemilu. Karena pejabat negara hingga aparatur sipil negara (ASN) dilarang berkampanye untuk salah satu kontestan Pemilu. Artinya pejabat negara hingga ASN harus netral,"

kata Todung, dalam keterangan resmi, Jumat (3/11).

"Berdasarkan itu, kami tidak akan segan-segan melaporkan pejabat negara dan ASN yang tidak netral dalam Pemilu kali ini,"

tegas Todung.

"Saya kira sangat tidak etis seorang pejabat negara yang sedang tidak cuti menggunakan fasilitas negara kampanyekan kandidat tertentu. Harusnya ada sanksi tegas dari Bawaslu soal ini,"

ujar Todung.

"Kejadian-kejadian ini sungguh mengkhawatirkan. Saya merasa kayak kembali ke masa Orde Baru. Hal-hal begini sudah tidak boleh lagi terjadi di era demokrasi. Kita berharap Presiden Jokowi harus serius merespons hal ini karena bisa berbahaya dan menimbukan ketidakstabilan politik,"

imbuh Todung.