Banyak Lurah di Jateng Galang Massa dan Ikut Deklarasi Kontestan Pemilu

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mencatat, lurah paling banyak melakukan pelanggaran kampanye Pemilu 2019. Para kepala desa diduga terlibat dalam penggalangan massa.

"Jumlahnya 11 ASN paling banyak ditemukan seperti Lurah. Seharusnya mereka netral tidak boleh memihak, dan harus menjadi pelayan masyarakat," kata Koordinator Divisi Pelanggaran dan Pengawasan Bawaslu Jateng, Sri Wahyu Ananingsih saat ditemui di kantornya, Kamis (10/1).

Temuan pelanggaran itu terhitung dari awal masa kampanye 23 September 2018 hingga Januari 2019. Para lurah terlibat penggalangan massa sampai turut serta mendeklarasikan para calon yang ikut Pileg, Pilpres. Tindakan itu jelas melanggar UU No.5/2014 tentang ASN.

"Sudah dicegah dan diberi sanksi belum jadi efek jera. Kebanyakan yang terlibat sebatas sanksi administratif," jelasnya.

Selama November 2018 sampai saat ini, total ada sekitar 230 kasus pelanggaran yang telah dilakukan penindakan. Dari kasus sebanyak itu, mayoritas melakukan pelanggaran administrasi dengan 151 kasus, pelanggaran pidana 48 kasus, pelanggaran kode etik 4 kasus, dan pelanggaran lain-lain 27 kasus.

"Pelanggaran administrasi terbanyak ditemukan di Kota Pekalongan dengan 26 kasus. Sedangkan, pelanggaran pidana banyak terjadi di Kota Semarang, mencapai 5 kasus," ucapnya.

Sri Wahyu Ananingsih menyebut ada satu kasus pelanggaran di wilayah Batang dan masih diproses. Namun dia tidak menyebutkan spesifik kasusnya.

"Semoga saja bisa naik ke pengadilan dan mendapat sanksi pidana, sehingga menimbulkan efek jera terhadap yang lainnya," tutupnya.