Bawaslu Minta Saksi Parpol Buktikan Penggelembungan Suara saat PSU di Malaysia
Merdeka.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu Fritz Edward Siregar mengatakan setiap dugaan penggelembungan suara harus diklarifikasi dengan data dan fakta. Untuk itu, tudingan terjadinya penggelembungan saat pemungutan suara ulang (PSU) di Malaysia, seharusnya bisa dibuktikan di forum rapat pleno rekapitulasi nasional.
"Saya berharap saksi-saksi bisa mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi, nanti kita akan dengarkan, dicocokkan atau bisa diajukan pelapor penanganan administrasi di Bawaslu," kata Fritz di Kantor KPU RI, Jakarta, Minggu (19/5).
Fritz menjelaskan, pihaknya telah bersikap dengan laporan terkait. Karenanya, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN) di Kuala Lumpur telah membahas dengan jajaran anggota Bawaslu untuk mengambil sikap.
-
Bagaimana pelanggaran administrasi Pemilu ditangani? Pengawas Pemilu memiliki peran kunci dalam mendeteksi dan menyelidiki dugaan pelanggaran administrasi. Mereka menyampaikan rekomendasi dan berkas hasil kajian dugaan pelanggaran administrasi kepada instansi terkait seperti KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatan.
-
Bagaimana cara pengawas Pemilu memastikan kelancaran pemungutan suara? Pengawas pemilu harus memastikan kelancaran pelaksanaan pemilihan di TPS. Ini termasuk memastikan bahwa petugas TPS menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Mereka harus memantau proses pendaftaran pemilih, memberikan bantuan kepada pemilih yang membutuhkan, dan memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan tertib.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kecurangan pemilu di Kuala Lumpur? 'Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum telah menyatakan lengkap secara formil dan materiil (P-21) berkas perkara tersangka 7 anggota PPLN,' kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana dalam keteranganya, Rabu (6/3).
-
Kenapa pengawasan pelipatan surat suara dilakukan? Dia berharap tidak ada ganguan ataupun kendalam sampai terselenggaranya Pemilu.
-
Siapa yang meminta pendukung rekam bukti kecurangan? Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis meminta jajaran pendukung paslon nomor tiga untuk merekam segala bentuk kecurangan yang ditemukan selama Pilpres 2024.
-
Apa yang ditemukan peneliti di Sirekap KPU? Peneliti Pusat Studi untuk Demokrasi, Kiki Rizki Yoctavian menyoroti sejumlah kejanggalan yang ditampilkan dalam aplikasi sistem rekapitulasi di situs website pemilu2024.kpu.go.id.
"Sudah ketemu dengan Panwas LN, menyikapi tindakan Bawaslu dan posisi Bawaslu saat rekapitulasinya, terutama di KL," jelas Fritz.
Wewenang Bawaslu, lanjut Fritz, dalam menangani penggelembungan suara perlu ditegaskan lewat suara rekapitulasi ataupun sengketa mengenai hasil suara itu berada di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, tugas dan wewenang Bawaslu hanya fokus pada cara penghitungan tata cara administrasi rekapitulasinya yang sudah sesuai atau belum.
"Kita tunggu nanti pada saat direkapitulasi nasional dan teman-teman bisa tahu nanti situasinya," kata Fritz.
Diketahui, isu penggelembungan suara berawal dari pernyataan para saksi di PPLN Kuala Lumpur yang mengatakan, sampai tanggal 15 Mei surat suara diterima dan siap hitung di esok hari, hanya berjumlah 22.087. Namun keesokan harinya, sebanyak 62 ribu surat suara via pos mendadak datang dan bercampur dengan yang sebelumnya.
PPLN mengatakan, puluhan ribu surat suara baru saja datang dikarenakan telat diterima pihaknya sehari sebelumnya. Namun, para saksi partai merasa janggal dan mempertanyakan mengapa surat suara tersebut bisa langsung di lokasi penghitungan suara, Gedung PWTC, tanpa melalui kantor PPLN Kuala Lumpur, terlebih dahulu.
Reporter: M Radityo
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua KPU Hasyim Asyari yang memimpin rapat mencecar saksi yang dihadirkan.
Baca SelengkapnyaProses rekapitulasi perolehan suara pemilihan DPR Dapil Sulawesi Tengah berlangsung panas pada Sabtu 16 Maret 2024
Baca SelengkapnyaKetua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan dugaan penggelembungan suara dalam Pemilu 2024 tidak hanya dialami PSI.
Baca SelengkapnyaAnggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Totok Hariyono menyatakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bagian dari upaya mencari kebenaran.
Baca SelengkapnyaGerindra merespons adanya penggelembungan suara terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Baca SelengkapnyaSampai saat ini, kata Idham, KPU belum dapat mengonfirmasi kebenaran surat suara yang sudah tercoblos lebih dulu itu.
Baca SelengkapnyaPPP memastikan ingin memperoleh suara dari pencoblosan yang sah.
Baca SelengkapnyaBawaslu RI belum berkoordinasi dengan Polri terkait intimidasi yang terjadi di PSU Kuala Lumpur.
Baca SelengkapnyaSandiaga meminta bukti kecurangan harus segera dilaporkan kepada aparat agar menjadi sekedar tuduhan.
Baca Selengkapnya"Harus dilihat kembali, jangan sampai juga ada rekayasa" kata Arsjad
Baca SelengkapnyaBawaslu mengatakan sempat ada kampanye di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur
Baca SelengkapnyaAndika meminta Bawaslu dan Gakkumdu Sumsel segera mengambil langkah cepat.
Baca Selengkapnya