Totok menyatakan, jumlah pelanggaran yang teridentifikasi lebih dari 2000 dan potensi PSU hampir 1300-an TPS.
Tetapi selanjutnya, upaya mencari kebenaran selanjutnya berada di Mahkamah Konstitusi.
"PSU ini bagian dari mencari kebenaran, jadi harus kita hargai semuanya. Justru kalau tidak ada PSU maka kebenaran sudah tidak akan terungkap, dugaan-dugaan ada pelanggaran, adanya PSU ini menepis dugaan-dugaan itu," jelas Totok Hariyono di Kota Malang, Sabtu (24/2/2024).
Totok menyatakan, jumlah pelanggaran yang teridentifikasi lebih dari 2000 dan potensi PSU hampir 1300-an TPS. Khusus Jawa Timur sebanyak 69 TPS menggelar PSU tersebar di Kota dan Kabupaten.
Hari ini merupakan hari terakhir PSU, sebagaimana ketentuan harus dilaksanakan paling lambat H+10. Bawaslu sendiri mengaku masih terus mengupdate jumlah pelaksanaan PSU di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
"Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, karena case (kasus) beda-beda, conditioning. Karena proses lima tahun, semua upaya sosialisasi sudah disampaikan oleh KPU, telah bekerja keras. Lalu ada kesalahan-kesalahan ya mungkin terjadi," terangnya.
Bawaslu berharap KPU dan seluruh jajaran melaksanakan PSU sebaik-baiknya hingga mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Sehingga diharapkan dapat menjawab kasus-kasus atau persoalan yang terjadi di daerah masing-masing.
merdeka.com
Totok Hariyono Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa melakukan kunjungan pelaksanaan PSU di TPS 027, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Sebanyak 3 TPS di Kota Malang menggelar PSU yakni TPS 48 di Kelurahan Jatimulyo dan TPS 14 dan TPS 27 di Mojolangu.
Tetapi selanjutnya, upaya mencari kebenaran selanjutnya berada di Mahkamah Konstitusi.
Budi Waseso atau Buwas menanggapi soal namanya disebut dalam Sidang Sengketa Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Selengkapnya
Seperti diketahui, hasil rekapitulasi suara nasional yang dilakukan KPU, perolehan suara pasangan Prabowo-Gibran 96.214.691 suara.
Baca Selengkapnya
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan dugaan penggelembungan suara dalam Pemilu 2024 tidak hanya dialami PSI.
Baca Selengkapnya
"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"
Baca Selengkapnya
Hal itu diungkapkan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4).
Baca Selengkapnya
Bagja menegaskan, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyerahkan alat bukti tambahan berupa formulir D Kejadian Khusus tingkat kecamatan seluruh Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya
Ancaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)
Baca Selengkapnya
Dengan rincian 13 masalah pemungutan suara dan 6 permasalahan saat penghitungan suara
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi