Berkarya Nilai Tambahan 31 Juta Pemilih di DPT Jadi Pintu Masuk Kecurangan
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menilai permintaan pemerintah untuk memasukkan 31 juta warga ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi pintu masuk kecurangan pemilu. Masyarakat diminta mengawasi setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mencegah aksi itu.
Hal tersebut diungkapkan Priyo saat mendampingi cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno dalam sebuah diskusi di Palembang, Jumat (7/12) malam. Acara ini dihadiri ratusan pendukung dan simpatisan paslon Prabowo-Sandi.
"Satu bulan ini harus berhati-hati, kita terkejut Kemendagri tiba-tiba meminta 31 juta warga dimasukkan dalam DPT. Kita perlu khawatir karena bisa menjadi pintu masuk kecurangan," katanya.
-
Kenapa Prabowo daftar ke KPU? Bacapres Prabowo Subianto dan Bacawapres Gibran Rakabuming Raka resmi mendaftarkan diri ke KPU hari ini, Rabu (25/10).
-
Apa itu DPT Pemilu? DPT Pemilu adalah singkatan dari Daftar Pemilih Tetap.
-
Siapa yang minta Prabowo ulang seleksi capim KPK? Sebelumnya, sejumlah pihak minta Presiden Prabowo Subianto mengulang calon pimpinan dan dewan pengawas KPK. Karena menilai pansel yang sah adalah pansel yang dibentuk oleh Prabowo selaku presiden saat ini.
-
Siapa yang akan dimintai pendapat Prabowo soal kabinet? 'Bukan cawe-cawe, pastinya akan dimintai pendapat oleh Pak Prabowo,' kata Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Siapa yang minta PPATK buka nama anggota DPR? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar PPATK tidak segan merilis nama-nama anggota dewan yang kedapatan mengakses judol.
Menurut mantan politisi Golkar itu, partai koalisi pendukung Prabowo-Sandi berencana mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempertanyakan sekaligus protes penambahan DPT. KPU dan pemerintah harus memberikan secara detail terkait hal itu.
"Nanti lima sekjen partai pendukung Prabowo-Sandi akan ketemu ketua KPU Senin nanti. Kalau memang jelas, kita bisa lapang dada," ujarnya.
Sebaliknya, Prio mengungkapkan, jika pemerintah dan KPU tak bisa menerangkan, dirinya meminta masyarakat harus terlibat aktif saat pemilu 17 April 2019. Sebab, 31 juta DPT bukan angka yang kecil, tetapi sangat mempengaruhi perolehan suara setiap partai politik maupun capres.
"Pendukung militan jangan membiarkan masalah ini. DPT itu harus disisir, jangan sampai ada suara hantu, orang mati tiba-tiba lahir lagi, dicek dan ditelusuri," kata dia. "Masyarakat harus mengawasi TPS, pelototin TPS agar tidak terjadi kecurangan," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pertama, dengan cara meminta klarifikasi kepada penyelenggara Pemilu.
Baca SelengkapnyaSekretaris PPLN Kuala Lumpur berdalih ketika itu perwakilan parpol tidak setuju dengan angka sekitar 270 ribu pemilih DPT Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Baca SelengkapnyaSebanyak tujuh orang PPLN di Kuala Lumpur terpaksa harus berurusan dengan persoalan hukum.
Baca SelengkapnyaGanjar mengatakan bahwa sehari setelah pencoblosan, pihaknya bersama partai pengusung langsung melakukan evaluasi.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran mengungkap dugaan potensi kecurangan PPLN di Malaysia
Baca SelengkapnyaKPU ungkap peningkatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaKantor Bawaslu DKI Jakarta DKI Jakarta menjadi sasaran aksi protes dugaan kecurangan Pemilu 2024, pada Kamis (7/3).
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHadi menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Baca Selengkapnya8 anggota DPR fraksi PKB yang menandatangani usulan hak angket kecurangan pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAnies sepakat dengan Ganjar untuk dorong hak angket usut dugaan kecurangan di pemilihan umum (Pemilu) 2024
Baca Selengkapnyaarena proses penentuan pemilih yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Baca Selengkapnya