Cak Imin: RI Tak Berdaya Hadapi Covid-19, Obat-Vaksin Bergantung Negara Lain

Merdeka.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menilai, pandemi Covid-19 menjadi pembelajaran negara perlu bergantung pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Terlihat Indonesia tidak berdaya menghadapi Covid-19 karena sebelumnya tidak membangun ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Akibatnya, obat hingga vaksin harus sangat bergantung pada negara lain.

"Obat-obatan, vaksinasi, vaksin sendiri benar-benar bergantung pada negara lain. Karena kita tak berdaya betul dalam membangun teknologi dan IPTEK di bidang kesehatan," ujar politikus yang akrab disapa Cak Imin ini dalam pidato kebangsaan yang digelar CSIS Indonesia, Kamis (19/8).

Tak berdaya Indonesia menghadapi pandemi Covid-19, menurut Cak Imin, terlihat dari kebijakan harga rapid test, swab test, dan PCR yang berubah-ubah.

Wakil Ketua DPR RI ini heran negara tidak berdaya menghadapi pandemi Covid-19, padahal sejarah mencatat pandemi pernah terjadi. Hal ini tidak akan terjadi bila ilmu pengetahuan menjadi bagian strategi.

"Kita tak berdaya dalam mengantisipasi pandemi yang sebetulnya sejarah panjangnya sudah pernah terjadi. Yang seharusnya sudah menjadi ilmu pengetahuan bagi strategi kita mengatasi keadaan-keadaan seperti ini," ujarnya.

Cak Imin juga mengkritisi cara pemerintah mengatasi pandemi Covid-19 yang tak melibatkan banyak pihak dalam satu tahun pertama. Banyak dampak negatifnya, seperti kelambanan, dan kurang melibatkan masyarakat. Bahkan beberapa kebijakan juga kontra produktif, seperti kontroversi menutup masjid, penolakan vaksin, orang tidak percaya Covid-19 dan sebagainya.

"Ketika mengatasi krisis pandemi ini pemerintah menggunakan cara yang top down selama setahun pertama. Memang ingin berbuat yang terbaik sehingga melaksanakan semua daya upaya dan tak melibatkan semua pihak dalam mengatasi krisis pandemi ini," ujarnya.

Menurutnya saat ini terlihat hasilnya pemerintah bekerja sama dengan banyak kalangan. Khususnya dalam program vaksinasi yang bisa dilakukan dengan cepat.

"Ini menunjukan pola kerja negara dan pemerintah benar-benar melaksanakan demokrasi yang sesungguhnya bukan hanya demokrasi lima tahunan, tapi demokrasi yang partisipatif dalam setiap kebijakan, dalam setiap tindakan," pungkasnya.