Cerita Perseteruan Tommy Soeharto dan Muchdi PR

Merdeka.com - Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto dikudeta dari kursi Ketua Umum Partai Berkarya. Kubu Ketua Umum Muchdi Purwopranjono (Muchdi PR) telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM mengenai perubahan AD/ART partai dan kepengurusan periode 2020-2025.

Struktur Partai Berkarya versi Munaslub menempatkan Muchdi Purwopranjono (Muchdi PR) sebagai Ketua Umum. Posisi sekretaris jenderal diisi Badaruddin Andi Picunang dari sebelumnya Priyo Budi Santoso. Sementara, kubu Munaslub masih menempatkan Tommy sebagai ketua dewan pembina.

Kubu Munaslub mengklaim dengan mengantongi SK Kemenkum HAM tidak ada lagi dualisme di Partai Berkarya.

"Tidak ada dualisme dalam kepemimpinan Partai Berkarya, kepengurusan baru hasil Munaslub merangkul semua pihak yang sejalan untuk memperbaiki dan membesarkan partai. Hanya satu kepemimpinan di bawa komando Muchdi Purwopranjono sebagai Ketua Umum dan Badaruddin Andi Picunang sebagai Sekretaris Jenderal," jelas Sekjen Berkarya Badaruddin Andi Picunang dalam keterangan tertulis, Rabu (5/8).

Awal Perseteruan

Perseteruan di partai yang didirikan putra Presiden kedua RI Soeharto itu dipicu perbedaan sikap politik. Dalam Pilpres 2019 lalu, Partai Berkarya dan Tommy mendukung pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Namun, ada yang mendukung pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Muchdi PR dan Badaruddin mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Bahkan, Badaruddin menuding kegagalan Partai Berkarya di Pemilu 2019 disebabkan oleh Sekjen Priyo Budi Santoso yang terlalu sibuk memenangkan Prabowo-Sandiaga. Sehingga, pertarungan partai di Pileg tidak diurus.

Setelah Pilpres, Badaruddin yang ketika itu menjabat ketua DPP membentuk Kaukus Berkarya yang mendesak agar partai mendukung pemerintahan terpilih, yaitu Jokowi-Ma'ruf.

Gelar Munaslub

Berjalannya waktu, pada Maret lalu, Badaruddin muncul kembali dengan membawa nama Presidium Penyelamat Partai Berkarya. Beralasan arah partai tidak menentu setelah Pilpres, mereka mendesak menggelar Munaslub.

11 Juli lalu, Munaslub digelar di Jakarta. Namun, Tommy dan jajarannya tidak tinggal diam. Mereka mendatangi tempat Munaslub dan berusaha membubarkannya.

Ketua DPP Partai Berkarya Vasco Ruseimy mengatakan, kader Berkarya yang tergabung dalam presidium tersebut memaksakan untuk menggelar Munaslub. Menurut Vasco, Munaslub tersebut dibubarkan lantaran ilegal.

"Munaslub ilegal, akhirnya Pak Tommy Soeharto sebagai ketua umum dan Sekjen Priyo Budi Santoso beserta jajaran langsung menyambangi tempat tersebut untuk membubarkan acara itu dan akhirnya sudah bubar, di Grand Kemang ya dan sudah bubar," kata Vasco.

Badaruddin mengatakan, Munaslub itu sah. Karena didukung 2/3 anggota partai Berkarya dan dihadiri 50 plus satu.

Insiden pembubaran itu tidak menghentikan Munaslub dan menetapkan Muchdi PR sebagai ketua umum dengan Badaruddin sebagai sekjen.

Meski dianggap ilegal, belakangan pengurus Munaslub dapat pengesahan dari pemerintah. Badaruddin membantah ada tangan-tangan kekuasaan yang membantunya.

"Tidak ada kekurangan di dalamnya, apalagi tangan-tangan gaib. Yang namanya tangan-tangan gaib itu kalau misalnya tidak ada permintaan tertulis, tidak ada data yang disampaikan sesuai dengan permintaan," katanya dalam konferensi pers, Rabu (5/8). (mdk/rnd)