Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat: Istana Harusnya Khawatir Seorang KSP Punya Ambisi Buta

Demokrat: Istana Harusnya Khawatir Seorang KSP Punya Ambisi Buta hinca panjaitan. ©2017 Merdeka.com/demokrat.or.id

Merdeka.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan membantah pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut kisruh KLB Demokrat adalah masalah internal parpol. Ia mengingatkan bahwa Moeldoko adalah orang luar Demokrat.

"Ada pihak dari lingkar kekuasaan yang secara terang benderang telah melakukan praktik amoral ke dalam Partai Demokrat. Ini jelas bukan persoalan internal," kata Hinca lewat akun Twitternya, Sabtu (6/3).

Hinca meminta Menkopolhukam segera menindak Moeldoko demi integritas istana. "Seharusnya Prof @mohmahfudmd beserta jajaran istana bergerak karena ini persoalan integritas pejabat istana. Sudah beberapa kali kami sampaikan melalui surat resmi berkenaan dengan ini," ucapnya.

Ia juga meminta Presiden Joko Widodo segera membina Moeldoko selaku anak buahnya. "Hari ini, Partai Demokrat dengan jutaan simpatisan dan kadernya menanti sikap bijak Pembina Politik Tertinggi di negara ini, yakni Presiden. Jika KSP bertingkah seperti itu, artinya pembinaan di internal istana juga bermasalah," tegasnya.

Mantan Sekjen Demokrat itu menyampaikan bahwa pembiaran langkah Moeldoko di KLB adalah kesalahan fatal demokrasi.

"Pembiaran terhadap peristiwa tersebut adalah kesalahan besar. Istana harusnya khawatir ada seorang KSP yang punya ambisi buta, lantas menabrak konstitusi partai kami. Akrobat semacam ini menakutkan bagi rakyat," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat terpilih versi kongres luar biasa (KLB) Moeldoko mengklaim KLB yang digelar di The Hill Hotel and Resort, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) adalah konstitusional. Hal tersebut kata dia tertuang pada AD/ART partai.

"KLB ini adalah konstitusional seperti yang tertuang dalam AD/ART," kata Moeldoko saat berpidato pertama kali dihadapan para kader di The Hill Hotel and Resort, Jumat (5/3) malam.

Dengan alasan tersebut Moeldoko mau datang dan menerima penunjukan sebagai ketua umum PD. Sebelumnya dalam sambungan telephone dia juga sempat memastikan hal AD/ART dalam partai tersebut.

"Untuk itulah sebelum saya datang ke sini, saya ingin memastikan tiga pertanyaan kepada saudara-saudara sekalian semua, setelah hal kepastian saya dengan sukarela untuk datang ke sini walaupun macetnya luar biasa," ungkapnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Moeldoko Pastikan Pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto oleh KPK Bukan karena Kritik Istana
Moeldoko Pastikan Pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto oleh KPK Bukan karena Kritik Istana

Hasto diperiksa KPK terkait Harun Masiku beberapa waktu lalu.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP: Mundurnya Mahfud MD karena Fungsi Menko Polhukam Diambil Alih Jokowi
Sekjen PDIP: Mundurnya Mahfud MD karena Fungsi Menko Polhukam Diambil Alih Jokowi

Mahfud mengundurkan diri secara resmi dari Menko Polhukam pada Kamis (1/2) kemarin.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Yakin KPK Bisa Tangkap Harun Masiku dalam Waktu Dekat
Moeldoko Yakin KPK Bisa Tangkap Harun Masiku dalam Waktu Dekat

Harun Masiku menjadi tersangka perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Ogah Tanggapi Desakan Anwar Usman Dipecat dari MK: Banyak Urusan Negara yang Lebih Penting
Moeldoko Ogah Tanggapi Desakan Anwar Usman Dipecat dari MK: Banyak Urusan Negara yang Lebih Penting

Moeldoko pun mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga suasana politik agar tetap damai, dengan tidak mencampuri urusan hukum.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Tepis Anggapan Istana Beri Arahan Terkait Pemeriksaan Hasto di KPK
Moeldoko Tepis Anggapan Istana Beri Arahan Terkait Pemeriksaan Hasto di KPK

Moeldoko menepis jika ada arahan dari Istana ke penegak hukum terkait kasus Hasto

Baca Selengkapnya
AKBP Rossa Dilaporkan Staf Hasto ke Propam Polri, KPK Anggap Ganggu Penyidikan
AKBP Rossa Dilaporkan Staf Hasto ke Propam Polri, KPK Anggap Ganggu Penyidikan

Namun Tessa memastikan proses penyidikan dan pencarian terhadap Harun Masiku akan tetap berjalan.

Baca Selengkapnya
Menkopolhukam Mahfud Md Akui Buruknya Kualitas Aparat Penegak Hukum Indonesia
Menkopolhukam Mahfud Md Akui Buruknya Kualitas Aparat Penegak Hukum Indonesia

MenkMenkopolhukam Moch Mahfud Md mengakui masih buruknya kualitas aparat penegak hukum (APH) di Indonesia yang turut memengaruhi penegakan hukum di tanah air.

Baca Selengkapnya
Megawati Tuding Kadernya Jadi Target Penegak Hukum, Begini Respons KPK
Megawati Tuding Kadernya Jadi Target Penegak Hukum, Begini Respons KPK

KPK menjelaskan penyidik hanya bekerja sesuai sebagaimana tugasnya dalam memberantas korupsi

Baca Selengkapnya
Geger Blok Medan Seret Bobby-Kahiyang Keluarga Jokowi, Ungkit Reinkarnasi Korupsi di Istana
Geger Blok Medan Seret Bobby-Kahiyang Keluarga Jokowi, Ungkit Reinkarnasi Korupsi di Istana

Ramai isu soal istilah 'Blok Medan' yang dikaitkan dengan anak-menantu Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution.

Baca Selengkapnya
Diperiksa Polisi dan Bakal Dipanggil KPK, Hasto: Masih Kecil Dibanding Perjuangan Bung Karno dan Bu Mega
Diperiksa Polisi dan Bakal Dipanggil KPK, Hasto: Masih Kecil Dibanding Perjuangan Bung Karno dan Bu Mega

Menurutnya, dua pemanggilan itu tak sebanding dengan intimidasi yang pernah dialami Soekarno dan Mega.

Baca Selengkapnya
PKB Bela Cak Imin Dilaporkan ke MKD Buntut Ajak Istri Ikut Rombongan Haji DPR: Beliau Pimpinan, Ada regulasinya
PKB Bela Cak Imin Dilaporkan ke MKD Buntut Ajak Istri Ikut Rombongan Haji DPR: Beliau Pimpinan, Ada regulasinya

PKB menilai pihak yang melaporkan Cak Imin tidak paham regulasi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras! Mahfud Blak-blakan Singgung Kroni-Kroni Presiden Jokowi
VIDEO: Keras! Mahfud Blak-blakan Singgung Kroni-Kroni Presiden Jokowi "Banyak Bisa Diungkap"

Mahfud mengatakan, Presiden Jokowi tidak memiliki political will tentang penegakan hukum.

Baca Selengkapnya