Demokrat: Istana Harusnya Khawatir Seorang KSP Punya Ambisi Buta
Merdeka.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan membantah pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut kisruh KLB Demokrat adalah masalah internal parpol. Ia mengingatkan bahwa Moeldoko adalah orang luar Demokrat.
"Ada pihak dari lingkar kekuasaan yang secara terang benderang telah melakukan praktik amoral ke dalam Partai Demokrat. Ini jelas bukan persoalan internal," kata Hinca lewat akun Twitternya, Sabtu (6/3).
Hinca meminta Menkopolhukam segera menindak Moeldoko demi integritas istana. "Seharusnya Prof @mohmahfudmd beserta jajaran istana bergerak karena ini persoalan integritas pejabat istana. Sudah beberapa kali kami sampaikan melalui surat resmi berkenaan dengan ini," ucapnya.
-
Apa yang Mahfud MD pesan kepada Pangdam dan Kepala Daerah? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Siapa yang melaporkan Pejabat Kemenhub? Laporan tersebut teregistrasi LP/B/2642/V/2024/SPKT/Polda Metro Jaya. AK dilaporkan dengan UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 a KUHP.
-
Siapa yang harus membuat pakta integritas? Pakta yakni berarti perjanjian atau persetujuan tertulis yang dibuat secara khusus oleh seorang calon pejabat publik atau lebih.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Kenapa Hasto melapor ke Dewas KPK? Hasto yang sudah kepalang 'baper' langsung membuat laporan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Penyidik Rossa dilaporkan atas dugaan pelanggaran peraturan Perdewas tentang kode etik dan pedoman berprilaku.
Ia juga meminta Presiden Joko Widodo segera membina Moeldoko selaku anak buahnya. "Hari ini, Partai Demokrat dengan jutaan simpatisan dan kadernya menanti sikap bijak Pembina Politik Tertinggi di negara ini, yakni Presiden. Jika KSP bertingkah seperti itu, artinya pembinaan di internal istana juga bermasalah," tegasnya.
Mantan Sekjen Demokrat itu menyampaikan bahwa pembiaran langkah Moeldoko di KLB adalah kesalahan fatal demokrasi.
"Pembiaran terhadap peristiwa tersebut adalah kesalahan besar. Istana harusnya khawatir ada seorang KSP yang punya ambisi buta, lantas menabrak konstitusi partai kami. Akrobat semacam ini menakutkan bagi rakyat," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat terpilih versi kongres luar biasa (KLB) Moeldoko mengklaim KLB yang digelar di The Hill Hotel and Resort, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) adalah konstitusional. Hal tersebut kata dia tertuang pada AD/ART partai.
"KLB ini adalah konstitusional seperti yang tertuang dalam AD/ART," kata Moeldoko saat berpidato pertama kali dihadapan para kader di The Hill Hotel and Resort, Jumat (5/3) malam.
Dengan alasan tersebut Moeldoko mau datang dan menerima penunjukan sebagai ketua umum PD. Sebelumnya dalam sambungan telephone dia juga sempat memastikan hal AD/ART dalam partai tersebut.
"Untuk itulah sebelum saya datang ke sini, saya ingin memastikan tiga pertanyaan kepada saudara-saudara sekalian semua, setelah hal kepastian saya dengan sukarela untuk datang ke sini walaupun macetnya luar biasa," ungkapnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasto diperiksa KPK terkait Harun Masiku beberapa waktu lalu.
Baca SelengkapnyaMahfud mengundurkan diri secara resmi dari Menko Polhukam pada Kamis (1/2) kemarin.
Baca SelengkapnyaHarun Masiku menjadi tersangka perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR.
Baca SelengkapnyaMoeldoko pun mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga suasana politik agar tetap damai, dengan tidak mencampuri urusan hukum.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menepis jika ada arahan dari Istana ke penegak hukum terkait kasus Hasto
Baca SelengkapnyaNamun Tessa memastikan proses penyidikan dan pencarian terhadap Harun Masiku akan tetap berjalan.
Baca SelengkapnyaMenkMenkopolhukam Moch Mahfud Md mengakui masih buruknya kualitas aparat penegak hukum (APH) di Indonesia yang turut memengaruhi penegakan hukum di tanah air.
Baca SelengkapnyaKPK menjelaskan penyidik hanya bekerja sesuai sebagaimana tugasnya dalam memberantas korupsi
Baca SelengkapnyaRamai isu soal istilah 'Blok Medan' yang dikaitkan dengan anak-menantu Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, dua pemanggilan itu tak sebanding dengan intimidasi yang pernah dialami Soekarno dan Mega.
Baca SelengkapnyaPKB menilai pihak yang melaporkan Cak Imin tidak paham regulasi.
Baca SelengkapnyaMahfud mengatakan, Presiden Jokowi tidak memiliki political will tentang penegakan hukum.
Baca Selengkapnya