Demokrat Jawab Tudingan Ubah Sistem Pemilu di 2008: Sekjen PDIP Sedang Berhalusinasi

Merdeka.com - Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution menilai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sedang berhalusinasi terkait pernyataannya yang menyebut Partai Demokrat mengubah sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos partai menjadi sistem proporsional terbuka atau coblos caleg.

Syahrial menjelaskan pada 2008 saat terjadinya perubahan sistem pemilu, yang mengajukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) salah satunya adalah caleg PDIP dari Jawa Timur M. Soleh.

"Sekjen PDIP Hasto sedang berhalusinasi ketika menyebut Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mengerti sejarah terkait polemik sistem Pemilu legislatif Proporsional Terbuka dan Tertutup. Ketika Pak SBY menjabat Presiden tahun 2008, yang mengajukan JR ke MK soal sistem Pemilu salah satunya adalah M. Soleh, caleg PDIP dari Jawa Timur," kata Syahrial saat dihubungi merdeka.com, Senin (20/2).

Menurut Syahrial, argumentasi dibangun Hasto tak mampu menyentuh prinsip dan substansi. Dia menilai terlihat jelas kualitas SBY dan Hasto dalam menyikapi polemik sistem pemilihan umum tersebut.

"Memang sangat jauh kelas dan kualitas antara Pak SBY dan Hasto dalam menyikapi keadaan dan situasi negara soal berdemokrasi," ujar dia.

Dia mengatakan, perubahan sistem pemilu yang saat ini tengah bergulir di MK, bukanlah kepentingan antara PDIP dan Demokrat. Melainkan persoalan bangsa yang harus disikapi secara hati-hati.

Dimana, proses sistem pemilu oleh sikap delapan fraksi yang ada DPR RI, menolak Pemilu dengan proporsional tertutup atau coblos partai. Sehingga, bukan hanya sikap Demokrat.

"PDIP yang menginginkan rakyat tidak dilibatkan dalam proses demokrasi partisipatif. Yaitu, memilih calon legislatif dan partainya. Justru, hanya PDIP yang ingin mengembalikan sejarah sistem Orde Baru kembali diadopsi. Maksudnya apa? Desain skenario dan strategi apa yang ingin dicapai? Rakyat berhak tahu dan diberi tahu," tegas dia.

Syahrial menegaskan, bahwa sikap Demokrat terkait perubahan sistem pemilu bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Melainkan, demi kepentingan bangsa dan negara.

"Jadi, pandangan Pak SBY hendak mewakili kegelisahan rakyat Indonesia. Bukan semata-mata untuk kepentingan Partai Demokrat," imbuh Syahrial.

PDIP Sindir Demokrat Ubah Sistem Pemilu di 2008

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Partai Demokrat yang mengubah sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos partai menjadi sistem proporsional terbuka atau coblos caleg. Hal ini menanggapi pernyataan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mempertanyakan kegentingan perubahan sistem pemilu di tengah tahapan Pemilu 2024.

Hasto mengingatkan, pada tahun 2008 ketika SBY menjabat di periode pertamanya, sejumlah kader Demokrat melakukan perubahan melalui judicial review sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi. Saat itu empat bulan sebelum Pemilu 2009.

"Pak SBY kan tidak memahami jas merah. Pak SBY lupa bahwa pada bulan Desember tahun 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review. Dan itu hanya beberapa bulan, sekitar 4 bulan menjelang pemilu yang seharusnya tidak boleh ada perubahan," ujar Hasto dalam keterangannya, Minggu (19/2).

Kata Hasto, judicial review itu dilakukan oleh Demokrat sebagai strategi kemenangan pemilu untuk bisa meraih kenaikan suara 300 persen.

"Sehingga dengan melakukan segala cara akhirnya Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen, bayangkan dengan PDI perjuangan yang ketika berkuasa, kenaikannya hanya 1,5 persen, sehingga mustahil dengan sistem multi partai yang kompleks suatu partai bisa menaikkan suaranya bisa 300 persen dan itu tidak mungkin terjadi tanpa kecurangan masif, tanpa menggunakan beberapa elemen dari KPU yang seharusnya netral. Dan itu dipakai, dan dijanjikan masuk ke dalam kepengurusan partai tersebut," tuturnya.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com