Demokrat & PAN kompak tak sepakat Jokowi turun tangan di RUU Pemilu

Merdeka.com - Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) masih menyisakan lima isu krusial yang hingga saat ini belum ada kata sepakat. Pengambilan keputusan terhadap lima isu krusial itu ditunda hingga 10 Juli, dan diparipurnakan pada 20 Juli 2017 mendatang. Salah satu dari lima isu krusial tersebut adalah mengenai ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold.

Pembahasan RUU Pemilu masih mengalami kebuntuan alias deadlock. Pemerintah dalam RUU Pemilu bersikeras agar Presidential Threshold tetap berkisar pada 20-25 persen.

"Harus ada konsistensi sehingga ya kita ingin kalau yang dulu sudah 20 kan. Masak kita kembali ke nol gitu loh," kata Jokowi usai menggelar pertemuan secara tertutup dengan 20 ulama se-Jateng di Rumah Makan Mak Engking, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jateng Sabtu (17/6).

Jokowi mengaku sudah mengutus Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk membahas hal tersebut dengan DPR. Jokowi membantah jika pihaknya akan menarik diri, jika usulan ambang batas pencalonan presiden dari partai politik sebesar 20-25 persen tidak disetujui.

Muncul wacana agar DPR dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu untuk berkonsultasi agar dapat satu suara terutama soal ambang batas pencalonan presiden di Pemilu 2019.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menegaskan, Presiden Jokowi tak perlu turun tangan langsung dalam pembahasan RUU Pemilu. Jokowi cukup mewakilkan atau menugaskan menteri untuk berembuk soal RUU Pemilu tersebut.

Pimpinan DPR ini mengusulkan ada baiknya pembahasan cukup diwakilkan oleh Menko Polhukam Wiranto. "Bertemu tak harus juga dengan Presiden, bisa saja melalui menterinya, menteri kan kepanjangan tangan Presiden yang ada arahan dari Presiden," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/7).

Menurut Agus, DPR telah berkoordinasi dengan Wiranto untuk membahas RUU Pemilu. Namun, sampai saat ini, belum diputuskan apakah ada pertemuan khusus. Bahkan, dia mengatakan, pembahasan RUU Pemilu bisa saja dibahas tanpa perlu melakukan pertemuan langsung.

"Apabila Presiden enggak bisa bertemu, bisa saja beri arahan kepada menterinya untuk membawakan suara pemerintah. Kalau Mendagri koordinasinya hanya RDP (Rapat Dengar Pendapat) gitu, bisa juga dengan Pansus, tapi kalau ditarik dengan Menko ya lebih bagus," jelas Wakil Ketua DPR ini.

Tak hanya Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) juga melayangkan pernyataan yang tak jauh beda. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tak sepakat dengan usulan agar Presiden Joko Widodo turun tangan dalam pembahasan Revisi UU Pemilu yang deadlock antara pemerintah dan DPR. Menurut Zulkifli, tak semua persoalan harus dibawa ke tangan Presiden.

"Jangan dikit-dikit Presiden dong, selesaikan saja, masa RUU Pemilu enggak begitu bisa diselesaikan sendiri. Bagaimana bisa menyelesaikan yang lain?" kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7).

Zulkifli menjelaskan, pembahasan RUU Pemilu cukup dibahas antara Pansus dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mewakili pemerintah. Pembahasan RUU Pemilu deadlock dikarenakan sikap pemerintah yang bersikukuh menginginkan Presidential Threshold tetap berkisar pada 20-25 persen.

Sementara, beberapa fraksi, seperti Partai Demokrat ingin Presidential Threshold dihapuskan. Lainnya, ingin presidential threshold disamakan dengan parliamentary threshold. Terkait ini, Zulkifli yakin jalur musyawarah mufakat dapat ditempuh.

"Kan soal Presidential Threshold saja kan. Itu aja. Musyawarah mufakat mestinya bisa, asal jangan ego," ujarnya.

Pemerintah dalam RUU Pemilu bersikukuh Presidential Threshold tetap berkisar pada 20-25 persen. Namun, keinginan pemerintah hanya didukung oleh tiga fraksi, yaitu PDI Perjuangan, Golkar dan NasDem.

Sementara, Menteri Dalam Negeri mengatakan apabila keinginan ini tak terpenuhi dan dilanjutkan lewat jalur voting, maka pemerintah akan menarik diri dari pembahasan.

Seperti diketahui, ada 5 isu krusial belum diputuskan secara resmi oleh DPR dan pemerintah, yaitu sistem pemilu, sistem penghitungan suara, alokasi kursi per dapil, ambang batas pencalonan anggota DPR (parliamentary treshold), dan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold).

Keinginan keras pemerintah agar presidential threshold tetap 20-25 persen hanya didukung oleh tiga fraksi, yaitu PDI Perjuangan, Golkar dan NasDem. Sementara, usulan presidential threshold pada pembahasan RUU Pemilu terbagi dalam tiga opsi yakni 0 persen, 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional, dan sama dengan parliamentary threshold.

Jika tidak selesai dibahas di tingkat panitia khusus (pansus), maka isu tersebut akan divoting di rapat paripurna pada 20 Juli mendatang.