Didik Rachbini kritik kinerja Jokowi tangani banjir dan macet

Merdeka.com - Pekerjaan rumah (PR) Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta dinilai masih belum tuntas. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Didik J Rachbini pun mengkritik kebijakan Jokowi sebagai pemimpin Provinsi DKI Jakarta dalam menangani masalah banjir dan macet di Jakarta. 

"Jokowi tidak pernah membuat gorong-gorong. Risma membuat gorong-gorong sebesar truk di Surabaya," kata Didik tentang kinerja Gubernur DKI Jakarta, Jokowi, Senin (24/3).

Pendiri Pusat Data Bersatu (PDB) ini juga mengkritik keputusan Jokowi karena tidak melanjutkan rencana pembuatan terusan sungai Cisadane yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Kota Tangerang.

"Jika Pemerintah Tangerang tidak mau, harus disosialisasikan agar mau dan jelaskan hal itu ke publik," imbuh Caleg PAN ini.

Didik mengatakan, dari 13 sungai di Jakarta yang harus dinormalisasi, sungai Ciliwung harus menjadi prioritas pertama. Bangunan yang sudah menjorok ke sungai harus segera dibongkar dan diberi tempat penampungan. 

"Masyarakat harus mencicil sewa bangunan penampungan sebulan sekitar Rp 300 ribu. Asal tanah penampungan itu milik Pemprov DKI," ujarnya.

Selain banjir, Pemprov DKI Jakarta harus mengurai kemacetan di titik-titik jalan yang juga dilalui lintasan kereta api dan penyeberangan orang. Didik pun mengusulkan agar diterapkannya kebijakan pembatasan jumlah kendaraan di Jakarta serta penambahan jumlah transportasi massal.

"Dalam waktu enam bulan, itu harus bersih. Karena bisa mengurangi kemacetan 20 hingga 25 persen. Seperti jalan bawah tanah di Pasar Minggu yang bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen," ungkapnya.

Didik mengaku kritikannya terhadap kepemimpinan Jokowi di DKI Jakarta bukan untuk menyudutkan sosok Jokowi tapi sebagai kritik terhadap kebijakan publik secara umum. 

"Kami harus mengedukasi publik. Mungkin popularitas saya akan turun, tapi tidak apa-apa. Tujuan saya yang paling tinggi tidak untuk menjadi anggota DPR, tapi agar demokrasi berjalan bagus," lanjutnya. (mdk/cza)