Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dituduh terima suap, direktur penyidikan KPK kenang tolak bantu anaknya masuk Akpol

Dituduh terima suap, direktur penyidikan KPK kenang tolak bantu anaknya masuk Akpol direktur penyidikan KPK Aries Budiman di Pansus Angket KPK. ©2017 Merdeka.com/istimewa

Merdeka.com - Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aries Budiman bersaksi di depan Pansus angket KPK. Kesaksian ini untuk mengklarifikasi dirinya dituduh bertemu dengan anggota Komisi III DPR dan menerima duit Rp 2 miliar untuk mengamankan kasus e-KTP yang tengah disidik di KPK.

Aries tegas membantah tuduhan yang terungkap dari rekaman video pemeriksaan terdakwa pemberi keterangan palsu Miryam S Haryani yang diputar di sidang pertengahan Agustus lalu. Aries pun meyakinkan dirinya bersih dan tak ingin kongkalingkong mengamankan kasus apapun dengan cara bercerita tentang anaknya yang masuk Akpol.

Aries mengatakan, kala itu dirinya menjabat sebagai Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Anaknya, kebetulan ingin menjadi perwira polisi dengan mendaftar Akpol di Polda Metro. Aries meyakini, dirinya punya power untuk meloloskan anaknya dengan mudah, tapi hal itu tidak dilakukan.

"Anak saya tes, anak saya cerita, dia ranking 22 (yang lolos 20). Saya tidak (intervensi) dan saya minta maaf saya katakan, papa minta maaf nak, enggak bantu," kata Aries di Gedung DPR Jakarta, Selasa (29/8).

Aries tak mau bantu anaknya sendiri bukan tanpa alasan. Dia tak bisa bayangkan jika saat seleksi Akpol tahun 1985 lalu, ada orang yang coba mengambil haknya karena jabatan orangtua di Polri.

"Saya cuma bayangkan, papa seperti kamu tahun '85, ada orang punya power seperti papa mengambil jatah papa, papa akan seperti apa, seperti kamu, ada orang satu-satunya harapan orangtuanya, untuk mengubah nasib keluarganya mengangkat derajat dan martabat keluarganya, lalu kamu ambil karena posisi papa," katanya menjelaskan kepada anaknya kala itu.

"Besok paginya istri saya nangis sesenggukan itu yang seperti ini saya relakan," kata Aries.

Dia pun menekankan, bahwa kisah di atas sebagai bukti dirinya tak ingin ada kongkalingkong dalam proses penegakan hukum. Dia pun curiga ada orang yang ingin mendegradasi integritasnya sebagai direktur penyidikan di KPK dan perwira Polri.

"Yang seperti ini saja saya tidak mencampuri, kalau saya dituduh bagaimana mungkin saya menghancurkan KPK," tutup dia.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
OB Dinas Pendidikan Surabaya Jadi Calo PPDB Tipu Korban Capai Rp20 Juta, Diringkus Polisi
OB Dinas Pendidikan Surabaya Jadi Calo PPDB Tipu Korban Capai Rp20 Juta, Diringkus Polisi

Pelaku telah menipu dua orang dan total kerugian sekitar Rp20 juta.

Baca Selengkapnya
Buntut Minta Ongkos Tangkap Pelaku ke Korban Pemerkosaan, Kanit PPA Polres Tebo Dinyatakan Bersalah
Buntut Minta Ongkos Tangkap Pelaku ke Korban Pemerkosaan, Kanit PPA Polres Tebo Dinyatakan Bersalah

Polda Jambi akan bertindak tegas kepada personel yang melakukan pelanggaran yang dapat merusak citra Polri

Baca Selengkapnya
Penipuan Berkedok Loloskan Siswa PPDB 2023, Pelaku Mengaku Sopir Kepala Dinas Pendidikan Surabaya
Penipuan Berkedok Loloskan Siswa PPDB 2023, Pelaku Mengaku Sopir Kepala Dinas Pendidikan Surabaya

Pria ini mengaku sopir Kepala Dispendik dan mengaku bisa meloloskan siswa pada PPDB 2023. Orang tua sudah bayar puluhan juta tapi anaknya lolos PPDB.

Baca Selengkapnya
KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Bondowoso, Temukan Uang Tunai dan Catatan Aliran 'Fee' ke Tersangka Suap Kajari
KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Bondowoso, Temukan Uang Tunai dan Catatan Aliran 'Fee' ke Tersangka Suap Kajari

Penggeledahan dalam rangka penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perkara di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso, Jawa Timur.

Baca Selengkapnya
FOTO: Ekspresi Menhub Budi Usai 10 Jam Diperiksa KPK, Dukung Penuh Pemberantasan Korupsi Jalur Kereta
FOTO: Ekspresi Menhub Budi Usai 10 Jam Diperiksa KPK, Dukung Penuh Pemberantasan Korupsi Jalur Kereta

Menhub Budi Karya diperiksa KPK selama 10 jam sebagai saksi kasus suap dalam pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan.

Baca Selengkapnya
AKBP Bambang Kayun Dituntut 10 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp57 Miliar
AKBP Bambang Kayun Dituntut 10 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp57 Miliar

AKBP Bambang Kayun diberi waktu satu bulan melunasi uang pengganti tersebut.

Baca Selengkapnya
Duduk Perkara Kasus Suap Pejabat DJKA Seret Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Duduk Perkara Kasus Suap Pejabat DJKA Seret Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Kasus berawal dari operasi tangkat tangan pejabat DJKA tahun lalu

Baca Selengkapnya
KPK Periksa Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terkait Kasus Pencucian Uang
KPK Periksa Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terkait Kasus Pencucian Uang

Azis Syamsuddin merupakan mantan terpidana kasus korupsi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ketua KPK Blak-blakan Aksi Licik Hasbi Hasan Raup Rp 3 M dari Markus MA
VIDEO: Ketua KPK Blak-blakan Aksi Licik Hasbi Hasan Raup Rp 3 M dari Markus MA

KPK menyebut kasus yang menjerat Hasbi dan Dadan bermula saat Debitur KSP Intidana Heryanto meminta bantuan kepada Dadan untuk mengurus perkara kasasi di MA.

Baca Selengkapnya
Politikus NasDem Rajiv Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi Kementan
Politikus NasDem Rajiv Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi Kementan

Panggilan tersebut dipenuhi oleh Rajiv yang telah tiba di gedung Merah Putih KPK.

Baca Selengkapnya
FOTO: Ekspresi Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono Jalani Pemeriksaan KPK Sebagai Saksi Dugaan Korupsi Dana Insentif ASN di BPPD Sidoarjo
FOTO: Ekspresi Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono Jalani Pemeriksaan KPK Sebagai Saksi Dugaan Korupsi Dana Insentif ASN di BPPD Sidoarjo

Ari Suryono diperiksa penyidik KPK sebagai saksi terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Pemkab Sidoarjo pada akhir Januari lalu.

Baca Selengkapnya
Profil Brigjen Asep Guntur, Dirdik KPK  Mengundurkan Diri Buntut OTT Basarnas
Profil Brigjen Asep Guntur, Dirdik KPK Mengundurkan Diri Buntut OTT Basarnas

Buntut pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang menyebut penyelidik khilaf dalam OTT yang melibatkan Marsekal Madya Henri Alfiandi.

Baca Selengkapnya