Fadli Zon Minta Mahfud MD Contoh Bung Hatta Soal Diplomasi Uighur
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengkritik diplomasi lunak ala Menkopolhukam Mahfud MD dalam menanggapi konflik Uighur dan pemerintah China. Fadli menilai hal tersebut tidak sesuai dengan doktrin politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Dia mengutip pemikiran proklamasi Bung Hatta.
"Doktrin politik luar negeri kita kan politik bebas aktif, dulu bung Hatta itu yang menjadi peletak dasar politik luar negeri. Kita mendayung di antara dua karang, jadi bukan berarti kita berhenti mendayung, kalau apa yang dikatakan pak Mahfud itu kita berhenti mendayung diam saja, enggak usah ngapa-ngapain," ujar Fadli di kawasan Pancoran, Jakarta, Jumat (27/12).
Dia meminta Indonesia menyuarakan aktif dalam rangka melaksanakan ketertiban dunia. Seperti tertuang dalam konstitusi.
-
Apa yang Mahfud MD soroti di Debat Cawapres? Dalam kesempatan Debat Capres dan Cawapres yang berlangsung pada Minggu (21/01/2024) lalu, cawapres nomor urut 03 yaitu Mahfud MD soroti deforestasi hutan di Indonesia yang mencapai 12,5 juta hektare.
-
Siapa yang membantah klaim Mahfud MD? Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Bagaimana Muzdalifah merespon kritikan? Muzdalifah kemudian merespons dengan mengunggah video TikTok di akun jualannya yang telah diikuti oleh banyak orang.
-
Siapa yang mendampingi Zulkifli Hasan? Dalam peninjauan, Mendag Zulhas didampingi Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag Bambang Wisnubroto, Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah dan jajarannya serta Anggota DPR RI Dapil NTB Muhammad Syafruddin. Turut hadir Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kemendag Ani Mulyati.
-
Apa itu Lauhul Mahfudz? Lauhul Mahfudz adalah istilah dalam agama Islam yang mengacu pada konsep sebuah loh atau kitab yang menjadi tempat penulisan semua ketentuan yang akan terjadi di dunia, mulai dari kejadian-kejadian besar hingga hal-hal kecil sekalipun.
-
Kenapa Mahfud MD ajak WNI di Malaysia untuk memilih? Oleh sebab itu, dia meminta agar seluruh warga negara Indonesia yang berada di Kuala Lumpur untuk memilih pada 14 Febuari 2024 mendatang.
Fadli tak menutup mata jika akhirnya ada tudingan Indonesia tidak mau aktif menyuarakan masalah Uighur lantaran kedekatan dengan China.
Dia menilai, seharusnya kedekatan dengan China membuat Indonesia mengambil peran sebagai pemecah masalah. Hal tersebut, kata Fadli bukan ikut campur urusan negara orang.
"Harusnya pintar-pintar lah main, ada celah justru kita bisa menjadi bagian solusi bukan problem. Kita punya hubungan baik dengan China, kita bisa berbicara dengan mereka menawarkan sebagai problem solver bukan ikut campur dalam urusan dalam negeri," tegasnya.
Kepala Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR ini mengungkap, pernah berdialog dengan perwakilan parlemen China. Dalam pertemuan parlemen Asia itu, Fadli diberitahu bahwa China menganggap kamp konsentrasi di Uighur itu sebagai sekolah. Dalam percakapan itu, Fadli diyakinkan bahwa kamp Uighur itu akan ditutup.
"Saya sampaikan ke delegasi China, bahwa ada laporan seperti ini dan menjadi concern masyarakat Indonesia. Dan ini yang harus ada penyelesaian mereka mengatakan ini di satu sisi disebut camp tapi mereka menyebut sekolah, kata mereka itu akan segera ditutup," kata Fadli.
Dia pun berharap Indonesia tidak tutup mata seperti kasus dugaan pelanggaran HAM Rohingya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tidak bisa ikut campur dengan urusan China dan etnis Uighur. Dia mengatakan hal itu setelah mendapatkan penjelasan dari Dubes China di Indonesia.
"Saya katakan orang Islam Indonesia agak terusik dengan peristiwa di Uighur itu. Saya pribadi, Mahfud, sering ke China. Kok di sana banyak perkampungan muslim aman. Di Beijing itu saya ke masjid nyaman. Cari restoran Islam, restoran halal, ada perkampungannya sendiri. Kok terjadi di Uighur seperti itu? Lalu dia beri penjelasan Uighur itu apa," jelas Mahfud.
Usai mendengarkan hal tersebut, dia menegaskan pemerintah Indonesia tak akan ikut campur. Dan menanyakan itulah bagian dari diplomasi yang dimaksud dengan diplomasi lunak.
"Oh kalau begitu, kami tidak ikut campur. Ini namanya diplomasi. Diplomasi lunak, gitu ya. Bukan diplomasi megaphone," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahfud menilai, kesepakatan Prabowo dan Xi Jinping bisa menjadi masalah baru di kawasa
Baca SelengkapnyaMantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengkritik soal pengucapan 'Yang Mulia' bagi hakim.
Baca SelengkapnyaMahfud Md keras menyinggung pemerintah hasil kolaborasi penjahat dan pejabat yang korup.
Baca SelengkapnyaDalam debat keempat Pilpres 2024 Mahfud sempat menyinggung soal permasalahan SDA lantaran pedang hukum yang tumpul ke bawah.
Baca SelengkapnyaMahfud mengaku hukum di Indonesia belum sepenuhnya betul.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendukung cawapres nomor urut 3, Mahfud MD yang enggan menjawab pertanyaan Gibran.
Baca SelengkapnyaSumatera Barat bagi Mahfud bukan hanya sekadar penyumbang orang atau tokoh, tetapi juga sebagai daerah tempat meramu ideologi yang lahir di negara ini.
Baca SelengkapnyaPotret Mahfud MD saat jadi menteri di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid,
Baca SelengkapnyaMahfud MD mendapat pertanyaan-pertanyaan unik dari netizen saat Live TikTok dan Instagram
Baca SelengkapnyaCalon wakil presiden Mahfud Md memberikan respons terkait dinasti politik yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik
Baca SelengkapnyaMenurut Rahmat, ucapan dan tindakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu tidak layak. Karena menjadikan tahiyatul akhir dalam salat sebagai candaan.
Baca Selengkapnya"Menteri kan dari banyak partai, biasa," kata Zulkifli Hasan.
Baca Selengkapnya