Fadli Zon tolak dana haji digunakan untuk bangun infrastruktur
Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon menilai rencana pemerintah penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur tidak tepat. Sebab, kata dia, para jemaah haji mendaftar dan mengajukan dana mereka untuk keperluan ibadah haji bukan infrastruktur.
"Kalau mau diinves saya kira harus ada kesepakatan dari pemilik dana diinvestasikan untuk bidang apa kalau diinves untuk infrastruktur dalam konteks sekarang ini menurut saya tidak tepat," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7).
Menurutnya, hasil dari pembangunan infrastruktur dengan menggunakan dana haji tidak memberikan dampak pada para jemaah secara langsung.
-
Kenapa jemaah haji tanpa izin tidak mendapat fasilitas? Namun biaya yang harus dikeluarkan membuat banyak orang mencoba untuk ikut serta tanpa izin, meskipun mereka berisiko ditangkap dan dideportasi jika tertangkap.
-
Kenapa Fadil Jaidi batal berangkat haji tahun lalu? Dalam vlog terbarunya, Fadil Jaidi mengungkap awalnya hanya ingin mengirim orangtuanya berhaji tahun lalu, namun rencana itu tertunda.
-
Siapa yang tidak disalami oleh Jokowi? Dalam video yang merekam momen tersebut, terlihat Try Sutrisno telah bersiap menyambut Presiden Jokowi yang menyalami tamu undangan satu pe rsatu. Saat itulah Jokowi melewati Try Sutrisno tanpa memberi salam sebagaimana Jokowi kepada para wakil presiden sebelumnya.
-
Kenapa Gibran tidak menjawab pengaruh Jokowi di Bali? 'Iya itu biar warga yang menilai yah,' imbuhnya.
-
Apa yang dibantah oleh Hadi Tjahjanto? Dalam momentum tersebut, Mahfud MD sempat memberikan pernyataan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang terbit selama era Jokowi. Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Siapa yang mengatakan tidak ada refleksi khusus karena Jokowi tidak diundang? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
"Karena infrastruktur yang sekarang ini tidak berdampak pada ekonomi apa-apa dan resikonya tinggi. Misalnya membangun jalan apakah kembali uangnya yang diinvestasikan untuk jalan mungkin agak berbeda," tegasnya.
Berbeda halnya jika dana haji diperuntukkan untuk pembangunan fasilitas bagi para jemaah di Arab Saudi. Fadli menganggap rencana penggunaan dana haji untuk infrastruktur dilakukan karena pemerintah kekurangan dana.
"Kalau misalnya dibangun di Arab Saudi sana misalnya semacam hotel, apartemen untuk jemaah haji itu mungkin akan berbeda, karena itu peruntukkan untuk jemaah haji," tegasnya.
"Kemudian dipakai jemaah haji ibarat masuk kantong kiri keluar kantong kanan itu tidak ada masalah ada jaminan dari pasar dan uang kembalinya jaminan. Tapi untuk infrastruktur dalam konteks sekarang ini kita tahu bahwa pemerintah kekurangan dana untuk infrastruktur," sambung Fadli.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menginginkan pengelolaan dana haji yang optimal guna mendorong pembangunan sarana infrastruktur. Menurut Presiden, Indonesia membutuhkan dana infrastruktur yang mempercepat pembangunan dan mengatasi persoalan kesejahteraan. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penikmat simpul ekonomi baru itu adalah para pengusaha kecil dan menengah.
Baca SelengkapnyaPKB tidak ada perubahan sikap terhadap IKN, meski Cak Imin menjadi Cawapres dari Anies.
Baca SelengkapnyaBPKH saat ini tengah merancang skema untuk mengurangi proporsi subsidi nilai manfaat dalam BPIH secara gradual.
Baca SelengkapnyaGibran pun meminta maaf jika masih ada kekurangan. Banyaknya masukan akan dijadikan bahan evaluasi.
Baca SelengkapnyaBahlil Lahadalia menyinggung capres dan cawapres yang tidak mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Baca SelengkapnyaRazilu mengatakan, terdapat tiga perubahan paradigma kebijakan haji dan umrah.
Baca SelengkapnyaNasaruddin menuturkan, jika hasil ijtima' ulama itu diterapkan, maka peserta haji membayar biaya haji yang cukup besar.
Baca SelengkapnyaMUI juga meminta Presiden dan DPR melakukan perbaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaBanyak orang Indonesia yang terjebak janji manis travel atau pihak tertentu yang menawarkan haji furoda.
Baca SelengkapnyaBahlil menegaskan tidak ada unsur politik balas budi terkait pemberian izin tambang untuk ormas berlatarbelakang agama
Baca SelengkapnyaBahlil menilai Cak Imin tak layak menyebut hilirisasi yang dilakukan Pemerintah ugal-ugalan.
Baca SelengkapnyaSpekulasi mencuat terkait kemungkinan perjanjian normalisasi antara Riyadh dan Tel Aviv.
Baca Selengkapnya