Fadli Zon tuding pemerintah berpolitik soal ambang batas presiden

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuding pemerintah telah berpolitik karena tidak memberikan keleluasaan pada Pansus untuk menyusun RUU Pemilu. Tudingan ini disebabkan adanya pandangan mini pemerintah yang isinya memaksakan ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold) 20 persen.

"Ini baru sekali ini saya dengar ada pandangan mini pemerintah di dalam pembicaraan tingkat satu yang isinya dari Pansus RUU Pemilu tetap menginginkan 20-25 persen," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7).

"Dan pemerintah juga katanya mengatakan tetap belum memastikan kalau misalnya keinginannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah," sambungnya.

Gerindra telah menyatakan mendukung paket B yang berisi isu presidential threshold di angka 0 persen. Fadli mengklaim sikap soal presidential threshold itu akan didukung oleh dua fraksi yakni PAN dan PKB.

Kecenderungan itu muncul karena PKB dan PAN belum memberikan sikap resmi terkait 5 opsi paket RUU Pemilu dalam rapat pandangan mini fraksi beberapa waktu lalu.

Namun dalam rapat Pansus, PKB mengusulkan opsi D sebagai jalan tengah bagi pemerintah dan fraksi-fraksi partai. Isi dari opsi D di antaranya presidential threshold (10–15 persen), parliamentary threshold (5 persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3–8 kursi), metode konversi suara (saint lague murni).

Sementara PAN disebut akan memilih opsi yang terdapat poin ambang batas pencalonan presiden 0 persen. Opsi itu berada di paket B. "Belum tahu, nanti kita lihat. Yang kita baca perkembangan seperti itu," klaimnya.

Fadli menambahkan, pihaknya tak masalah jika nantinya pengambilan keputusan 5 opsi paket RUU Pemilu dilakukan dengan jalan voting. Dia mengakui di atas kertas, partai-partai pendukung pemerintah bakal menang.

Partai-partai pendukung pemerintah yang diisi PDIP, Golkar NasDem, Hanura, dan PPP kompak memilih paket A. Poin-poin dalam paket A, diantaranya Presidential Threshold 20/25 persen, Parliamentary Threshold 4 persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi per dapil 3-10, metode konvensi suara saint lague murni.

"Silakan saja. Di atas kertas kelihatannya begitu (partai pendukung pemerintah menang), politik kan dinamis," tandasnya.

Wakil Ketua DPR ini menyebut jika paket A terpilih, Gerindra bakal melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. "Kan kita menempuh cara lain misalnya JR yang saya kira bagian usaha untuk mengembalikan ini sesuai konstitusi kita," pungkasnya. (mdk/eko)