Fahri Hamzah: Anies Tak Berani Bantah Jokowi soal IKN dan Infrastruktur

merdeka.com Sekitar 1 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan berpidato politik di acara relawan Amanat Indonesia (ANIES), Minggu (7/5/2023). Dalam pidatonya, Anies memuji pemerintahan era Presiden Jokowi terkait infrastruktur.

"Jalan-jalan tol yang sekarang sudah dibangun amat baik oleh pemerintahan saat ini ke depannya nantinya dipenuhi kendaraan-kendaraan umum berbasis dengan listrik ke depan," ujar Anies dalam pidatonya.

Namun, Anies menggarisbawahi soal subsidi untuk mobil listrik. Dia menilai subsidi kepada orang yang mau membeli mobil listrik merupakan langkah yang keliru.

Orang lain juga bertanya?

Siapa yang berhak mendapatkan subsidi? 'Ini bukan angka yang kecil dan kita ingin memastikan bahwa ini jatuh kepada pihak-pihak yang tepat. Artinya ya memang mereka yang berhak untuk mendapatkan subsidi itulah yang sebetulnya seharusnya mendapatkan barang yang disubsidi tersebut,' ujar Isa.

"Pemilik-pemilik mobil listrik adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi, betul?" tegas Anies.

Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai Anies Baswedan tak berani membantah Presiden Jokowi soal Infrastruktur dan IKN dalam pidato tersebut.

"Pidato Pak Anies di depan relawan kan tidak berani membantah misalnya infrastruktur dia nggak berani bantah, soal ibukota (IKN) tak berani bantah. Yang dibantah malah salah itu, soal mobil listrik," ujar Fahri Hamzah. Dikutip dari podcast channel youtube 2045TV.

Ini yang Mesti Dibantah dari Presiden Jokowi

"Soal mobil listrik, kata orang itu motherhood issue artinya kita nggak bisa bantah itu. Sudah ada Protokol Tokyo dan sebagainya orang udah nggak bisa menghindari malah pengen dia bantah salah gitu loh," tambah dia.

Menurut Fahri, ada beberapa hal yang bisa dibantah dari Presiden Jokowi. Salah satunya sistem besar demokrasi Indonesia.

"Kalau saya jadi calon presiden, yang kita bisa bantah dari Pak Jokowi itu adalah desain dari sistem besar demokrasi kita dan menurut saya itu tidak sepenuhnya juga salahnya Pak Jokowi tetapi keterjebakan elit secara keseluruhan di dalam membaca dan mapping," tutur mantan politikus PKS ini.

"Apa sistem kita ini dan apa konsekuensi dari sistem kita itu. Itu yang saya kira sekarang ini menyebabkan orang itu seperti bertarung di dalam ketidakjelasan agenda dan jadwal gitu lah," tegas Fahri.

(mdk/ded)