Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

GKR Hemas: Fungsi MPR harus dikuatkan kembali

GKR Hemas: Fungsi MPR harus dikuatkan kembali Gedung MPR/DPR. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengatakan perlunya peran MPR dikuatkan kembali. Menurutnya, salah satu cara penguatannya dengan menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"MPR harus dikuatkan kembali, tapi bukan seperti zaman dulu ya. Tapi dalam hal GBHN, itu kan perencanaan pembangunan. Di mana presiden itu punya tanggung jawab menyelesaikan tugasnya selama 5 tahun. Tapi itu perlu dikaji kembali," kata GKR Hemas di Hotel Billiton kepada wartawan usai menghadiri pertemuan dengan SKPD Kabupaten Belitung di Rumah Dinas Bupati Belitung, Sabtu (14/12).

GKR Hemas mengungkapkan, dengan GBHN itu bisa kemudian dikontrol sejauh mana kinerja pemerintah dalam menjalankan amanat undang-undang. Selain itu terpenting adalah pertanggungjawaban atas program yang telah direncanakan sebelumnya.

"Misalnya dana pendidikan 20 persen dalam undang-undang. Tapi kan pertanggungjawabannya tidak sampai 20 persen. Hal-hal itu jadi rambu-rambu dan GBHN itu masih diperlukan," ujar GKR Hemas.

Meski begitu, hal itu harus dipikirkan secara mendalam sebelum diterapkan. Menurutnya dengan adanya kajian mendalam akan diketahui baik dan buruknya bila diterapkan.

"Tapi tidak bisa sekarang juga harus dikaji dahulu. Tidak bisa juga untuk segera pada 2014 nanti. GBHN itu penting MPR. Ini sama dengan Amandemen UUD 45, dengan adanya pengembalian itu ada sidang bersama antara DPD dan DPR bisa dilakukan," paparnya. (mdk/tyo)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Hasto PDIP Luruskan Bamsoet soal Usulan Megawati Amandemen UUD: Tak Ubah Sistem Pilpres
Hasto PDIP Luruskan Bamsoet soal Usulan Megawati Amandemen UUD: Tak Ubah Sistem Pilpres

PDIP tak masalah amandemen UUD 1945, akan tetapi tidak mengubah sistem Pilpres

Baca Selengkapnya
Di Sidang Tahunan, Bamsoet Ungkap MPR Sudah Susun Rancangan PPHN
Di Sidang Tahunan, Bamsoet Ungkap MPR Sudah Susun Rancangan PPHN

Bamsoet mengatakan PPHN akan menghasilkan penataan dan pengaturan penyelenggaraan negara yang harmonis, demokratis, dan berkualitas.

Baca Selengkapnya
Kutip Ucapan Megawati, Bamsoet Bicara Wacana MPR Kembali jadi Lembaga Tinggi Negara
Kutip Ucapan Megawati, Bamsoet Bicara Wacana MPR Kembali jadi Lembaga Tinggi Negara

Menurut Bamsoet, MPR diubah kedudukannya sehingga tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara.

Baca Selengkapnya
Jokowi Soal Wacana Amandemen UUD 1945: Sebaiknya Setelah Pemilu
Jokowi Soal Wacana Amandemen UUD 1945: Sebaiknya Setelah Pemilu

"menurut saya sebaiknya proses itu setelah setelah ya setelah Pemilu," kata Jokowi

Baca Selengkapnya
DPD Usulkan Amandemen UUD 1945, Mantan Ketua MK Ungkit Kerusuhan Semanggi
DPD Usulkan Amandemen UUD 1945, Mantan Ketua MK Ungkit Kerusuhan Semanggi

Mekanisme pemilihan langsung presiden oleh rakyat dinilai masih lebih baik

Baca Selengkapnya
Tak Seperti Biasanya, Prabowo-Gibran Dilantik dengan Ketetapan MPR
Tak Seperti Biasanya, Prabowo-Gibran Dilantik dengan Ketetapan MPR

Pelantikan untuk presiden dan wakil selanjutnya juga akan menggunakan ketetapan MPR.

Baca Selengkapnya
Ini 2 Rancangan Putusan yang Disetujui saat Sidang Paripurna MPR Akhir 2019–2024
Ini 2 Rancangan Putusan yang Disetujui saat Sidang Paripurna MPR Akhir 2019–2024

Persetujuan itu diambil setelah pada kesempatan sebelumnya seluruh fraksi dan kelompok DPD menyampaikan pandangannya.

Baca Selengkapnya
Wapres Ma’ruf Amin Sebut Penyempurnaan Konstitusi Bukan Hal yang Haram
Wapres Ma’ruf Amin Sebut Penyempurnaan Konstitusi Bukan Hal yang Haram

Ma'ruf menginginkan ke depannya MPR tetap menjalankan fungsinya dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Minta Biro Hukum Tiap Pemda Lakukan Terobosan Demi Kemajuan Daerah
Kemendagri Minta Biro Hukum Tiap Pemda Lakukan Terobosan Demi Kemajuan Daerah

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar Rakornas Produk Hukum Daerah di Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (14/9).

Baca Selengkapnya
Temui JK, Bamsoet Bahas Pemerintahan Prabowo-Gibran
Temui JK, Bamsoet Bahas Pemerintahan Prabowo-Gibran

JK mengaku banyak membicarakan masa depan bangsa dan negara termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan.

Baca Selengkapnya
Wacana Penambahan Komisi Baru di DPR Konsekuensi dari Rencana Penambahan Kementerian
Wacana Penambahan Komisi Baru di DPR Konsekuensi dari Rencana Penambahan Kementerian

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan wacana pembentukan AKD sebagai langkah DPR mengakomodir kemungkinan penambahan kementerian di pemerintahan.

Baca Selengkapnya
Melalui Fungsi Anggaran, Puan Pastikan DPR Pantau Penggunaan APBN 2025 untuk Rakyat
Melalui Fungsi Anggaran, Puan Pastikan DPR Pantau Penggunaan APBN 2025 untuk Rakyat

Puan memastikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan berikutnya.

Baca Selengkapnya