Golkar ibaratkan Setnov mirip Akbar Tandjung, terdakwa tetap dibela

Merdeka.com - Para kader Partai Golkar disebut tengah melakukan konsolidasi untuk menyelamatkan kredibilitas partai menyusul terpaan isu kasus dugaan mega korupsi e-KTP. Upaya ini dilakukan menyikapi dugaan peran Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam kasus tersebut. Rencana penyelamatan itu disampaikan Ketua Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai.

Kondisi Setya Novanto diibaratkan ketika Partai Golkar dipimpin Akbar Tandjung. Wakil Sekjen Partai Golkar Dave Laksono menegaskan belum ada usulan munaslub untuk menggantikan Novanto dari posisi ketua umum.

Menurut Dave, pada era Akbar Tandjung didakwa sebagai terdakwa kasus Penyalahgunaan Dana Nonbujeter Bulog sebesar Rp 40 miliar. Namun, partai berlambang pohon beringin ini tidak melakukan pergantian.

"Masih belum tentu. Karena kita ingat zamannya Pak Akbar saja dia sudah terdakwa. Sampai dia bebas di MA tidak ada pergantian ketum, tidak ada Plt-pltan," kata Dave di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4).

Menurut Dave, Munaslub untuk mencari ketua umum harus disepakati semua pihak melalui rapat pleno. "Namanya proses organisasi itukan tidak diambil keputusan pribadi, itu harus diputuskan secara ramai-ramai melalui rapat yang ada, pleno harian dan itu harus disepakati semua pihak," tegasnya.

Terlebih lagi, kata Dave, belum ada keputusan rapat antara DPP dengan Dewan Pakar serta Dewan Pembina untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) atau Munaslub. Upaya konsolidasi antar petinggi partai pun dinilainya hal lumrah.

"Maksudnya konsolidasi itu seperti apa. Kan tidak ada rapat antara DPP dan Dewan Pakar, Pembina membuat keputusan menunjuk Plt atau apapun," tegasnya.

Mayoritas kader, lanjutnya, masih memegang teguh asas praduga tak bersalah terhadap Setnov. Para kader masih menunggu proses hukum dugaan keterlibatan Setnov dalam korupsi yang mencapai Rp 2,3 triliun itu

"Ini kan masih ada proses hukumnya kita lihat dulu sejauh mana. Baru kita bisa menilai tindakan selanjutnya yang perlu diambil Golkar," tegasnya.

Sementara itu, Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan bahwa Partai Golkar tidak akan melakukan Munaslub. Bahkan pihaknya menegaskan tetap mendukung kepemimpinan Setya Novanto sebagai Ketua Umun.

Dia beralasan kepemimpinan Novanto didukung lantaran memiliki prestasi luar biasa selama menjabat sebagai pemimpin partai. "Bahwa dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama prestasi-prestasi politik yang dilakukan kepemimpinan Setia Novanto sudah sangat luar biasa," ungkap Idrus.

Selama ini, Idrus menyebut Novanto lebih kurang sepuluh bulan telah melakukan konsolidasi merata ke semua daerah di di Indonesia. "Pertama konsolidasi, dalam jangka waktu kurang lebih sepuluh bulan, sudah mengunjungi semua DPD Provinsi, 34 provinsi dan lebih dari 250 kabupaten dan kota," jelasnya.

Atas dasar alasan itu, Partai Golkar memberikan dukungan kepada Novanto sebagai Ketua Umum Partai. "Karena itu memberikan dukungan kepada Setia Novanto," terangnya.

Sebelumnya, Yorrys menduga, Setya Novanto tak lama lagi bakal menyandang status sebagai tersangka kasus yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu.

"Ketua Umum hampir pasti jadi tersangka. Kita harus pahami sekarang sudah pencekalan. Golkar ambil sikap proaktif untuk selesaikan ini demi partai," tegas di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin kemarin.

Yorrys mengatakan, konsolidasi internal bertujuan untuk menyelamatkan partai. Terlebih, dia berharap, partai paling tua di Indonesia ini tetap bisa ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Sehingga semua stakeholder partai dari DPP tingkat 1 dan 2, Dewan Pakar telah sepakat melakukan langkah konsolidasi tersebut.

"Kita sedang konsolidasi internal melihat dinamika proses Ketua Umum (Setnov). Apalagi hari Rabu kemarin transparan terbuka tentang siapa, jadi enggak usah bangun alibi praduga tak bersalah. Jadi gimana Golkar selamatkan partai," tegasnya.