Ikatan Keluarga Orang Hilang serahkan dukungan ke Jokowi
Merdeka.com - Di acara "Jokowi Ngobrol Bareng Netizen" yang digelar di Ballroom Hotel Lumire, Senen, Jakarta Pusat, Kamis malam, 26 Juni 2014, Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi) Indonesia menyerahkan resolusi organisasi kepada calon presiden Joko Widodo (Jokowi).
Resolusi yang salah satu isinya memberi dukungan kepada Jokowi untuk menuntaskan kasus penculikan aktivis 1997/1998 serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu, itu disampaikan Utomo Raharjo, orangtua Petrus Bima Anugerah, dan Fitri Nganthi Wani, putri Wiji Thukul. Bima dan Thukul adalah aktivis dan penyair anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD) korban penculikan, yang hingga hari ini masih hilang.
Jokowi yang mengenakan batik bercorak cokelat itu langsung membaca resolusi Ikohi yang telah dicetak dalam sebuah kertas berukuran besar itu. "Harapan kami, pak Jokowi menjadi presiden seperti yang diharapkan oleh rakyat. Kami juga berharap bantuan pak Jokowi bisa menemukan keberadaan 13 orang yang masih hilang, hidup atau mati," kata Utomo Raharjo.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Apa yang diminta anak buah Jokowi? Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
-
Siapa saja yang mendampingi Jokowi? Jokowi tampak didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
-
Bagaimana Jokowi bantu warga? 'Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,' jelas Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
-
Siapa yang menemukan korban? Penemuan berawal saat dua saksi hendak mengantar cabe ke pasar dengan mengendarai mobil.
Dalam resolusi organisasi yang dikeluarkan, Ikohi antara lain menolak Prabowo Subianto sebagai capres; menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjalankan rekomendasi DPR tahun 2009 dalam kasus orang hilang 1997/1998 (1. Pencarian 13 aktivis yang hilang, 2. Keprres pengadilan HAM ad hoc, 3. Rehabilitasi dan kompensasi, 4. Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa Internasional); menuntut pada pemerintah SBY dan presiden terpilih mendatang untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu; dan bila pemerintah Indonesia tidak menunjukkan itikad politik kasus penculikan aktivis dan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu, maka akan diadukan ke mekanisme HAM internasional.
Ramai diberitakan, kasus penculikan terhadap aktivis pro demokrasi yang terjadi pada 1997-1998 hingga saat ini tak pernah tuntas diusut. Berdasarkan catatan Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) 23 orang telah dihilangkan oleh aparat negara.
Dari jumlah tersebut, satu orang ditemukan meninggal (Leonardus Gilang), 9 orang dilepaskan penculiknya, dan 13 lainnya masih hilang hingga kini. Mereka yang masih dinyatakan hilang antara lain Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Wiji Thukul, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Al Katiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Nasser.
Dalam perkembangannya, diketahui Tim Mawar yang merupakan tim kecil dari kesatuan Komando Pasukan Khusus Grup IV, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat menjadi tim yang melakukan operasi penculikan terhadap aktivis politik pro-demokrasi. Kala itu yang menjadi Danjen Kopassus adalah Prabowo Subianto.
Jokowi sendiri pernah menegaskan keberpihakannya terhadap kasus penculikan. Dalam kondisi apa pun, Wiji Thukul harus ditemukan, hidup atau mati. "Harus jelas. Masa 13 orang bisa tidak ketemu tanpa kejelasan," kata Jokowi kepada wartawan di rumah relawan di Jalan Sukabumi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 9 Juni 2014 lalu.
Proses pencarian orang hilang tersebut, lanjut Jokowi, merupakan bagian dari kebijakan besarnya terkait penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia pada 1998. Ia menamakan upaya ini sebagai bagian rekonsiliasi. Namun, sebelum melaksanakan rekonsiliasi, Jokowi mengatakan bahwa ia harus mengetahui terlebih dahulu siapa yang benar dan salah. (skj) (mdk/cza)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Adik Wiji Thukul mengaku kecewa dengan masa kepemimpinan Jokowi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut negara memberikan anggaran pencarian itu batasnya enam hari, setelah itu ditanggung BNPB.
Baca SelengkapnyaViral Ibu-ibu Korban Tragedi Kanjuruhan Dihadang Aparat Saat Bertemu Jokowi, Ini Penjelasan Istana
Baca SelengkapnyaSatu Jemaah Haji Hilang Sudah Sebulan, Menag Janji Cari Tanpa Batas Waktu
Baca SelengkapnyaKondisi Korban Kecelakaan Maut KM 58: Luka Bakar 90-100 Persen
Baca SelengkapnyaSaat ini, RSUD Karawang sedang melakukan Postmortem dan Antemortem untuk kebutuhan identifikasi dari korban kecelakaan tersebut.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi mengundang 30 relawannya untuk buka puasa bersama (bukber) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (1/4).
Baca SelengkapnyaDasco menyampaikan, pertemuannya dalam rangka silaturahmi dan memperkuat persaudaraan.
Baca SelengkapnyaKepulangan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Iriana ke kampung halaman Solo, mendapatkan sambutan luar biasa dari masyarakat maupun relawan.
Baca SelengkapnyaKaesang mengundang para relawan yang belum memiliki partai untuk bergabung dengan PSI.
Baca SelengkapnyaBila Gibran siap melanjutkan kepemimpinan Jokowi, para relawan akan merapatkan barisan mendukungnya.
Baca SelengkapnyaHal ini disampaikan Puan saat ditanya soal arah dukungan Jokowi di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Baca Selengkapnya