Jelang Pilkada serentak, BI Purwokerto belum ada persiapan khusus
Merdeka.com - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung pada tahun 2017 tinggal sedikit lagi. Meski begitu Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto mengaku tidak melakukan persiapan khusus. Padahal, saat ini di wilayah Eks Karesidenan Banyumas, setidaknya ada dua kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada serentak, yakni Cilacap dan Banjarnegara.
"Berkaca pada penyelenggaraan serupa yang dilakukan secara nasional pada pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden memang ada peningkatan penukaran uang tunai. Tetapi jumlah penarikan dan penukarannya tidak terlalu signifikan dibanding lebaran," ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Ramdan Deny Prakoso, Selasa (27/9).
Ia mengemukakan, saat Lebaran penukaran dan penarikan uang tunai bisa mencapai enam hingga 10 kali jumlahnya dibanding hari biasa. Kemudian, untuk natal dan tahun baru cukup tinggi namun dibawah jumlahnya masih dibawah lebaran. "Kemudian penukaran yang juga agak tinggi saat liburan anak sekolah. Saat pilkada, tidak terlalu signifikan meskipun ada kenaikan penggunaan uang tunai," ucapnya.
-
Kapan Pilkada serentak di Jawa Barat? Pemerintah Provinsi Jawa Barat membocorkan maskot dua harimau yang rencananya akan dijadikan ikon pemilihan gubernur di masa Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.
-
Kapan Pilkada serentak dilaksanakan? Pilkada serentak dilaksanakan pada tahun 2024, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Di mana Pilkada Serentak 2020 diselenggarakan? Berikut adalah daftar provinsi-provinsi yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 tersebut:Sulawesi UtaraSulawesi TengahKalimantan UtaraKalimantan SelatanKalimantan TengahSumatera BaratKepulauan RiauJambiBengkulu
-
Kapan Pilkada serentak pertama? Pilkada serentak pertama kali digelar pada tahun 2015 lalu.
Dengan demikian, ia melanjutkan jumlah penukaran tidak mengkhawatirkan. Ia membandingkan, di saat musim Lebaran, pihaknya harus mengambil uang ke Semarang untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang untuk wilayah Eks Karesidenan Banyumas.
"Kalau Lebaran bisa ambil uang empat hingga lima kali untuk siapkan Rp 3,5 triliun guna penukaran dan jumlah itu belum termasuk stok. Bahkan, kalau di Semarang tidak ada harus mengambilnya ke Jakarta," jelasnya.
Kondisi tersebut, jelasnya, tidak terjadi pada saat libur natal dan tahun baru, apalagi pilkada. Sementara itu, terkait peredaran uang palsu saat pilkada, pihaknya belum melihat adanya hubungan signifikan.
"Ada tidak adanya pilkada tetap digencarkan kewaspadaan terhadap peredaran uang palsu. Kalau saat ini, kami juga belum menemukan adanya data yang menunjukkan korelasi penyelenggaraan pilkada dengan meningkatnya peredaran uang palsu di masyarakat," jelasnya.
Meski begitu, ia mengemukakan dibanding tahun 2015, peredaran uang palsu di Banyumas sudah menurun. Namun, Ramdan mengemukakan, kondisi tersebut perlu disikapi secara khusus. "Kondisi ini bisa jadi karena masih ada uang palsu yang disimpan dan belum diedarkan," ucapnya. (mdk/lia)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Selain itu, hanya ada satu pasangan calon perseorangan (independen) yang memenuhi syarat, yakni di Kabupaten Bojonegoro
Baca Selengkapnya37 Daerah dengan kontestan pasangan calon tunggal, terdapat dua daerah yang dimenangkan kotak kosong.
Baca SelengkapnyaPenting untuk mengetahui jadwal Pilkada 2024 dan tahapan penyelenggaraannya.
Baca SelengkapnyaPenjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota oleh PDIP terbuka untuk umum.
Baca SelengkapnyaPadahal, perpanjangan pendaftaran sudah dilakukan sampai tanggal 5 September kemarin, tetapi tetap ada yang mengajukan berkas pencalonan.
Baca SelengkapnyaPDIP batal mengumumkan Anies Baswedan dan Rano Karno untuk Pilkada Jakarta
Baca SelengkapnyaPemerintah sudah memetakan tingkat kerawanan Pilkada serentak.
Baca SelengkapnyaKetua Bawaslu Rahmat Bagja mengusulkan penyelenggaraan pemilu dan pilkada tidak dilaksanakan dalam tahun yang sama.
Baca SelengkapnyaPolri sudah melakukan pemetaan terhadap beberapa wilayah yang rawan akan terjadinya gangguan selama proses Pilkada.
Baca SelengkapnyaBelum adanya pendaftar lantaran belum membuka penjaringan bakal calon kepala daerah di Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaJika ada calon tunggal, maka tidak akan ada pengundian nomor di surat suara.
Baca SelengkapnyaDalam UU 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY di mana pengangkatan gubernur dan wakil gubernur DIY melalui pengukuhan.
Baca Selengkapnya