Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

'Jenderal Polri jadi Pj Gubernur bagian dari strategi politik Jokowi'

'Jenderal Polri jadi Pj Gubernur bagian dari strategi politik Jokowi' Presiden Jokowi. ©biro Setpres

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk dua jenderal aktif Polri yakni Asops Kapolri Irjen Pol Iriawan sebagai pejabat gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai pejabat Gubernur Sumatera Utara. Tjahjo juga menceritakan, bahwa pada pilkada serentak tahun lalu Kemendagri juga menunjuk perwira TNI dan Polri untuk menjadi penjabat sementara pemerintah daerah. Pejabat TNI berpangkat Mayjen ditunjuk menjadi penjabat di pemda Aceh dan pejabat polisi berpangkat Irjen ditunjuk menjabat di Pemda Sulawesi barat.

Tjahjo memastikan langkahnya tidak menyalahi aturan. Dia berpegang pada UU 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Di situ diatur bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi atau madya. Kedua, Permendagri nomor 1 tahun 2018 tentang Cuti Di luar Tanggungan Negara.

Namun, UU Polri nomor 2 tahun 2002, khususnya Pasal 28 Ayat 3 menyebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Sampai saat ini, belum tersebut belum mengalami perubahan.

Pengamat Kepolisian dari Institut for Security and Strategic Studies (ISeSS) Bambang Rukminto menduga, keputusan ini bagian dari strategi politik Presiden Jokowi.

"Tak bisa disangkal bahwa gubernur adalah jabatan politik. Tak bisa dinafikan juga bahwa pengangkatan penjabat Gubernur pun adalah strategi politik," ujar Bambang melalui pesan singkat kepada merdeka.com, semalam.

Pilkada merupakan arena pertarungan politik dalam ranah demokrasi. Menurutnya, menyeret Polri di tengah pusaran pertarungan politik sungguh tak elok. Tidak hanya bagi pemerintah tapi juga institusi Polri. Seolah tak ada aparat birokrasi lain di luar Polri untuk dijadikan penjabat gubernur.

"Usulan pengangkatan pati (perwira tinggi) aktif Polri sebagai Plt. gubernur tak bisa dihindari lagi sebagai strategi politik dari rezim ini."

Dia menyayangkan Jokowi tak belajar dari rezim Megawati saat Pemilu 2004. "Kasus di era kepemimpinan Kapolri Dai Bachtiar yang secara terbuka mendukung Megawati di Pemilu 2004," ucapnya.

Presiden Jokowi seharusnya lebih bijak untuk memutuskan usulan yang hanya akan menambah beban dan polemik. Sebab, keputusan ini bisa berimbas buruk bagi citra Jokowi dan Polri.

Bambang melihat Polri seolah terjebak pada pragmatisme politik yang bergulir 5 tahunan. Seharusnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian bisa mempertanyakan usulan Mendagri menempatkan anak buahnya sebagai penjabat sementara di pemerintahan. Sebab, ini melanggar UU kepolisian. Jangan sampai terkesan perwira tinggi Polri 'menganggur' sehingga menerima usulan menjadi penjabat Gubernur.

"Kapolri Tito Karnavian hendak mewariskan apa untuk masa depan Polri. Apakah sekadar jargon Profesional, modern, terpercaya atau benar-benar membangun infrastruktur Polri yang modern dan profesional? Semua bisa terlihat dari pilihan kebijakan yang diambil saat ini," tutupnya.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PSI: Dukungan Jokowi ke Capres dan Parpol Bukan Dosa, Hal Lazim di Dunia Politik
PSI: Dukungan Jokowi ke Capres dan Parpol Bukan Dosa, Hal Lazim di Dunia Politik

"Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik," kata Sekjen PSI

Baca Selengkapnya
PSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004
PSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004

Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.

Baca Selengkapnya
Megawati Sedih Lihat TNI-Polri Dibawa Lagi ke Politik Praktis
Megawati Sedih Lihat TNI-Polri Dibawa Lagi ke Politik Praktis

Megawati Sedih Lihat TNI-Polri Dibawa Lagi ke Politik Praktis

Baca Selengkapnya
Megawati Dituding Gelisah Sebut Penguasa Mirip Orba, FX Rudy Ungkit Tiket Capres Jokowi Sejak 2014
Megawati Dituding Gelisah Sebut Penguasa Mirip Orba, FX Rudy Ungkit Tiket Capres Jokowi Sejak 2014

Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo membela Megawati Soekarnoputri usai menyebut penguasa hari ini seperti zaman orde baru

Baca Selengkapnya
Budi Arie Jadi Menkominfo, Relawan Dinilai Jadi Kekuatan Politik Jokowi
Budi Arie Jadi Menkominfo, Relawan Dinilai Jadi Kekuatan Politik Jokowi

Kunto menerangkan, dengan menunjuk relawannya, Jokowi juga tidak harus konsultasi dengan pimpinan parpol jika ingin mengambil kebijakan di Kominfo.

Baca Selengkapnya
Mengintip Kembali Momen 'Kemesraan' 20 tahun Jokowi dengan PDIP Berujung Pemecatan
Mengintip Kembali Momen 'Kemesraan' 20 tahun Jokowi dengan PDIP Berujung Pemecatan

Jokowi dan keluarga tidak lagi selaras dengan cita-cita PDIP.

Baca Selengkapnya
Respons Jokowi Disebut Ingin Rebut Kursi Ketum PDIP: Katanya Golkar, Masa Semuanya
Respons Jokowi Disebut Ingin Rebut Kursi Ketum PDIP: Katanya Golkar, Masa Semuanya

Jokowi sebelumnya disebut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengirim menteri untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDI Perjuangan.

Baca Selengkapnya
Hasto Bongkar Jokowi Ingin Ambil Alih Golkar dan PDIP, Ada Menteri Ditugaskan jadi Juru Lobi
Hasto Bongkar Jokowi Ingin Ambil Alih Golkar dan PDIP, Ada Menteri Ditugaskan jadi Juru Lobi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan upaya Presiden Jokowi berupaya mempertahankan kepemimpinannya dengan merebut PDIP dan Golkar.

Baca Selengkapnya
PDIP Blak-blakan Sebut Gibran dan Bobby Jadi Kepala Daerah karena Keinginan Jokowi
PDIP Blak-blakan Sebut Gibran dan Bobby Jadi Kepala Daerah karena Keinginan Jokowi

Djarot menuturkan, Jokowi yang meminta kepada PDIP agar mengusung keduanya sebagai kepala daerah

Baca Selengkapnya
Megawati Tegaskan Orang Luar Tak Bisa Langsung Jadi Ketum di PDIP, Kritik Kaesang?
Megawati Tegaskan Orang Luar Tak Bisa Langsung Jadi Ketum di PDIP, Kritik Kaesang?

Megawati menilai, saat ini politik hanya digunakan untuk penggalangan kekuatan untuk kekuasaan belaka.

Baca Selengkapnya
PDIP Bandingkan Megawati dan Jokowi soal Politik Dinasti: Puan Bisa Maju Capres, Tapi Tidak Dilakukan
PDIP Bandingkan Megawati dan Jokowi soal Politik Dinasti: Puan Bisa Maju Capres, Tapi Tidak Dilakukan

Djarot membandingkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya
Hasto Dapat Bocoran dari Menteri, Jokowi Ingin Duduki Kursi Ketua Umum PDIP
Hasto Dapat Bocoran dari Menteri, Jokowi Ingin Duduki Kursi Ketua Umum PDIP

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan pihak yang ingin mengambilalih PDIP adalah Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya