Jimly Bicara Peluang Pemakzulan Presiden Usai Putusan MKMK
Jimly menyebut pemakzulan presiden bukan merupakan hal yang mudah.
Ketua MKMK Prof Jimly Assiddiqie mengatakan wacana pemakzulan adalah urusan politik.
Jimly Bicara Peluang Pemakzulan Presiden Usai Putusan MKMK
Wacana Impeachment atau pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo mulai menggelinding jelang Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan hasil sidang etik hakim MK pada (7/11) nanti.
Ketua MKMK Prof Jimly Assiddiqie mengatakan wacana pemakzulan adalah urusan politik.
"Itu urusan politik di DPR. Boleh aja dimakzulkan. Ada banyak sekali alasan Presiden dimakzulkan, banyak."
Kata Jimly wartawan usai Silaturahmi dan Kerja Nasional ICMI di Four Point by Sheraton Makassar, Sabtu (4/11).
@merdeka.com
Jimly kembali menyinggung soal kasus hakim Aswanto diberhentikan karena alasan Re-Calling. Bagi Jimly, Re Calling tersebut tidak sah.
"Tapi Presidennya menjalankan, melaksanakan. Alasannya DPR sudah memutus," tutur Jimly.
Jimly Sentil Mahfud
Jimly tiba-tiba menyinggung Mahfud MD sebagai mantan Ketua MK dan menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) terkait keputusan Recall Hakim MK tersebut. Bagi Jimly Recall Hakim MK bisa dijadikan bahan untuk pemakzulan.
"Saya sudah bilang ke Menko (Polhukam), ini salah. Anda sebagai mantan Ketua MK harus melindungi MK. Tapi dia tidak berhasil dan sekarang jadi cawapres pula. Itu alasannya impeachment (pemakzulan) berat," sebutnya.
"Jadi kalau soal hukum kayak begitu, kita harus katakan yang benar adalah benar. Salah adalah salah," imbuhnya.
Meski demikian, Jimly menyebut pemakzulan presiden bukan merupakan hal yang mudah. Bahkan, kata Jimly, pemakzulan lebih susah dibandingkan mengubah Undang Undang Dasar (UUD).
"Impeachment itu lebih sulit dari pada perubahan Undang-undang Dasar. Kuorumnya harus dua per tiga, kemudian keputusannya tiga per empat. Maka tidak mungkin Impeachment dilakukan menjelang Pemilu. Sudahlah lupakan," kata Jimly.
Walaupun menganggap pemakzulan presiden sulit direalisasikan, tetapi Jimly mengaku hal itu sebagai dinamika di DPR.
"Tapi dinamika di DPR, biarin aja. Itukan bagian dari pendidikan politik. Supaya DPR juga berfungsi untuk mengontrol pemerintahan. Tapi kalau ditanya saya ya tidak mungkin," kata Jimly menuturkan.
"2,5 abad Presiden Amerika, belum ada yang diberhentikan melalui mekanisme impeachment. Jadi kalau orang baca buku saya, dia tau apa itu mekanisme impeachment. Itu cuma nakutin aja," ujar Jimly mengakhiri.
