JK: Dukung caketum Golkar, menteri tidak boleh bawa nama presiden
Merdeka.com - Politikus senior Partai Golongan Karya (Golkar), Jusuf Kalla menyatakan Presiden Joko Widodo tidak ikut campur soal pemilihan Calon Ketua Umum di partai berlambang pohon beringin tersebut. Atas alasan itu, setiap pejabat negara tidak boleh membawa-bawa nama presiden di sela-sela pemilihan.
Namun, dia tidak melarang jika menteri tersebut memberikan dukungannya kepada salah satu Calon Ketua Umum Partai Golkar. Namun, dengan syarat, yang bersangkutan memang bagian dari partai tersebut.
"Ya itu tidak boleh, silakan saja mendukung, boleh pribadi ya, selama dia sama-sama Golkar, silakan saja boleh. Tapi yang tidak boleh mengatasnamakan presiden, jelas presiden membantah," ungkap Kalla yang akrab disapa JK di Kantor Wakil Presiden, Jl Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (10/5).
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
JK melanjutkan, tidak ada sanksi bagi menteri yang nekat memberikan dukungannya kepada salah satu calon.
"Endak-endak, itu hanya keharusan saja (tidak bawa nama presiden, Red) begitu," ucapnya singkat.
Sebelumnya, Timses Ade Komarudin, Firman Soebagyo mendapat keluhan dari pengurus daerah Golkar yang memiliki hak suara di Munaslub. Menurut dia, para pengurus DPD I dan DPD II mendapatkan SMS diminta kumpul oleh salah satu menteri untuk dukung caketum Golkar tertentu.
"Ada SMS yang beredar bahwa ada salah satu menteri itu yang mengumpulkan DPD, pertemuan rapat tadi malam mengumpulkan DPD I dan DPD II," kata Firman saat dihubungi merdeka.com, Senin (9/5).
Firman mengatakan, pertemuan antara menteri Jokowi itu akan berlanjut nanti malam di Hotel Ritz Carlton, Jakarta. Sayang, dia tak menyebut siapa menteri tersebut dan caketum mana yang akan didukung.
"Saya kan ditugasi (di Tim Akom) urus beberapa daerah, nah DPD ini mengeluh kok begini, gimana Golkar mau berdemokrasi dengan baik. Katanya pemerintah gagalkan munas Bali karena tidak demokratisi. Ini kita mau demokratis tapi kok ada intervensi seperti ini," kata Firman.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar itu.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar.
Baca SelengkapnyaJK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi blak-blakan ada politikus yang memanfaatkan namanya dan mengklaim mendapat restu.
Baca SelengkapnyaDiketahui, Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mengesahkan PMI dibawah pimpinan Jusuf Kalla (JK).
Baca SelengkapnyaJokowi membantah adanya permintaan agar salah satu nama dicoret atau diloloskan dalam seleksi capim KPK
Baca SelengkapnyaCalon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang tidak langsung terlibat dalam kampanye salah satu paslon Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab isu bakal mengisi posisi Ketua Dewan Pembina Golkar.
Baca SelengkapnyaBegitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye
Baca SelengkapnyaJK mengingatkan jika bergabung dengan Partai Golkar tidak serta-merta bisa menjadi pengurus apalagi menjadi ketua umum.
Baca Selengkapnya