Kader PDIP Badung-Bali Pindah ke Gerindra untuk Maju Pilkada
Ketua DPC Partai Gerindra Badung I Wayan Diesel Astawa yang sebelumnya diusulkan maju Pilkada Badung bersama I Wayan Suyasa dari Partai Golkar.
Kader PDI Perjuangan Badung, Bali, Putu Alit Yandinata, memutuskan untuk meninggalkan partainya dan pindah ke Partai Gerindra untuk maju dalam pencalonan pada Pilkada 2024 di wilayah kabupaten setempat.
Ketua DPD Gerindra Bali Made Muliawan Arya di Denpasar, Jumat, menyambut niat Putu Alit itu dan langsung menunjuk anggota DPRD Badung itu sebagai bakal calon wakil bupati yang mereka usung.
"Setelah mundurnya Disel Astawa, kami berkomitmen untuk mencari figur yang tepat, baik dari internal maupun eksternal, dan Putu Alit Yandinata adalah sosok yang sudah lama kami kenal dan kami yakin memiliki rekam jejak dan karakter yang sesuai," kata De Gadjah, panggilan akrabnya.
Dengan demikian, ia berkomitmen bekerja keras dalam Pilkada Badung, mengingat di kubu seberang ada PDIP yang resmi mengusung Adi Arnawa dan Ida Bagus Alis Sucipta.
"Strategi kami adalah fokus pada kerja nyata, sementara hasil akhir akan kami serahkan kepada Yang Maha Kuasa, kami akan all out dalam memenangkan pertarungan ini," ujarnya.
Ketua DPC Partai Gerindra Badung I Wayan Diesel Astawa yang sebelumnya diusulkan maju Pilkada Badung bersama I Wayan Suyasa dari Partai Golkar melihat Putu Alit adalah pengganti yang tepat.
Ia menjelaskan bahwa pilihannya untuk mundur dari kontestasi karena tidak mendapat restu dari keluarga, terutama anak semata wayangnya.
"Semoga diberikan jalan terbaik untuk dapat hasil terbaik memenangkan pertarungan di Pilkada Badung, ini menjadi bukti bahwa Koalisi Indonesia Maju di Badung bisa bersatu kembali untuk ikut berkontestasi,” ujarnya.
Partai Gerindra berencana dalam waktu dekat akan melakukan deklarasi dan penyampaian rekomendasi atas pasangan I Wayan Suyasa-Putu Alit Yandinata untuk Pilkada Badung.
Putu Alit yang saat ini menduduki kursi DPRD Badung dengan label PDI Perjuangan sendiri mengungkapkan alasannya pindah partai karena beberapa pertimbangan.
Di antaranya ketidaknyamanan dalam PDI Perjuangan dan masalah-masalah yang belum terselesaikan dalam kebijakan Pemerintah Badung.
"Saya merasa perlu beralih untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada, seperti kemacetan dan masalah sampah yang berdampak pada kenyamanan wisatawan. Ini adalah bagian dari upaya mengajukan gagasan-gagasan yang sesuai dengan kebutuhan pariwisata Badung. Pemkab Badung yang PAD-nya bersumber dari pajak hotel dan restoran sebagian besar di wilayah Kuta Selatan dan Kuta Utara semestinya dipelihara dengan baik,” katanya.
