Kata TB Hasanuddin soal pelibatan TNI dalam memerangi terorisme

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sedang membahas revisi UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Salah satu hal penting dalam revisi tersebut adalah pelibatan TNI dalam melawan terorisme.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menyatakan, teroris sekarang ini di negara manapun sudah dimasukan dalam kategori sebagai kejahatan terhadap negara. Dalam teori pemberantasan teroris, kata dia, pada prinsipnya selalu menggunakan 3 kekuatan utama.

"Penegakan hukum, intelijen, dan militer kemudiaan dibantu unsur-unsur lainnya. Cara mengkompilasikan ketiga elemen tersebut di atas sangat tergantung pada jenis dan jumlah ancaman, luas wilayah, standar penangkalan, sumber daya yang dimiliki, dan political will negara masing-masing," kata TB Hasanuddin dalam pesan singkatnya, Jakarta, Rabu (31/5).

Hasanuddin mengakui bila dalam proses penegakan hukum, tahap penyelidikan dan penyidikan tentu hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian negara. Tetapi hal itu dapat saja didukung oleh data-data intelijen yang akurat dari elemen aparat intelijen termasuk intelijen TNI.

Dalam upaya pencegahan terorisme, Hasanuddin menjelaskan, TNI aparat teritorial dapat digunakan dalam upaya deradikalisasi, pengawasan wilayah, bantuan informasi dan lain sebagainya. Sementara untuk menghadapi infiltrasi dari luar, kata dia, TNI dapat ditugaskan di wilayah perbatasan yang rawan.

"Dalam hal perlindungan dan penindakan, TNI juga memiliki satuan-satuan terlatih antara lain mampu memberikan perlindungan terhadap Presiden, Wapres dan tamu negara. Untuk represif TNI dapat di kerahkan misalnya di wilayah ZEE , laut bebas atau pembajakan pesawat umum," jelan Hasanuddin.

"Sekarang masalahnya, bagaimana mengkompilasikan semua kekuatan itu dengan tepat dan terkontrol. Ancaman teroris di Indonesia sudah semakin merisaukan, kita membutuhkan kerja sama yang erat dari semua elemen kekuatan bangsa," tandasnya.