Kecewanya para relawan saat Ahok berpaling pilih jalur parpol

Merdeka.com - Raut kecewa terlihat di wajah Juru bicara relawan Teman Ahok Singgih Widyastomo sore itu. Pekerjaan mereka berbulan-bulan untuk mengumpulkan 1 juta KTP untuk mendukung calon petahana Basuki Tjahja Purnama alias Ahok akhirnya dibayar dengan sebuah 'pengkhianatan'.

Bertepatan dengan reshuffle kabinet kerja jilid II, Ahok akhirnya memilih jalur partai politik ketimbang independen dalam perhelatan Pilkada DKI Jakarta 2017. Pendeklarasian ini dilakukan di markas relawan Teman Ahok di Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (27/7).

Meski kecewa, Singgih dan juga relawan lainnya mengaku tetap menghormati keputusan Ahok. Menurut dia, keputusan Ahok tersebut tidak akan mengalihkan dukungan mereka selama ini. Semua relawan dan warga yang sudah mengumpulkan KTP-nya akan tetap mendukung Ahok.

"Kita kecewa dengan perjuangan selama ini dikerjakan. Tapi kami harus menghormati dengan lapang dada keputusan Pak Ahok, kita tidak boleh egois memaksa (Ahok) tetap maju jadi Cagub DKI jalur independen," kata Juru Bicara Relawan Teman Ahok, Singgih Widyastomo saat ditemui di kantor Teman Ahok di perumahan Graha Pejaten No 3, Jakarta Selatan, Kamis (28/7).

Keputusan Ahok memilih parpol tak sedikit mengundang beragam tanggapan. Selain tiga parpol pendukung (NasDem, Hanura dan Golkar) yang menyambut dengan senyum sumringah, banyak pihak menganggap Ahok tidak konsisten dalam keputusan ini. Mereka menilai, sejuta KTP warga DKI yang sudah terkumpul seolah-olah disia-siakan oleh Ahok. Sebab, Ahok yang awalnya ngotot dengan jalur independen toh ternyata kepincut juga dengan jalur parpol.

Apakah 1 juta KTP disia-siakan Ahok? Mantan bupati Belitung Timur ini berdalih, keputusan itu dipertimbangkan dengan kesempatan pendaftaran di KPUD DKI Jakarta. Dia mengaku 1 juta KTP yang sudah terkumpul akan mendapat kesulitan dalam hal verifikasi. Ahok yakin, masyarakat tidak akan kecewa saat mengetahui dirinya berpindah haluan.

"Enggak sia-sia. Kenapa mesti sia-sia?" katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/7).

Menurutnya, warga yang menganggap dukungannya telah dikecewakan olehnya patut dipertanyakan. Sebab tujuannya maju dalam pesta demokrasi tahun depan untuk dapat kembali memimpin DKI Jakarta.

"Makanya, sekarang yang ngomong kecewa itu saya mesti tanya, saya mesti tanya juga, Anda ngumpulin KTP ingin saya jadi gubernur kembali atau ingin saya melawan seluruh partai politik? Itu pertanyaan saja gitu loh. Ya kan? Itu saja," kata Ahok.

Tim penasihat Teman Ahok, I Gusti Putu Artha mengatakan sudah ada sinyal jika Ahok bakal memilih jalur parpol. Dia tidak menguraikan sinyal seperti apa yang dilayangkan Ahok sebelumnya, meski kuota 1 juta KTP sudah bisa digunakan untuk mendaftarkan diri ke KPUD.

"Sampai sebelum kemarin kami hanya bisa membaca sinyal saja. Namun apapun pilihan Ahok kita siap mendukung. Kami tidak mau menyandera Ahok," kata Putu ketika dihubungi merdeka.com.

Terkait apakah Ahok perlu mempertanggungjawabkan pilihannya kepada 1 juta pemilik KTP, Putu mengatakan keputusan Ahok lebih kepada tujuan dan perhitungan politik. Ahok tak perlu mengungkapkan hal itu sebab tujuan dukungan 1 juta KTP adalah demi kemenangannya kembali sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta.

"Justru kami apresiasi Ahok masuk via parpol sehingga tak perlu ada tanggung jawab segala. Karena ini soal kalkulasi politik bagaimana agar Ahok bisa memenangkan kontestasi politik. Jika mesin pemenangan jadi lebih luas dan melibatkan banyak pihak justru harus disyukuri," jelas dia.

Menurut Putu, 1 juta KTP itu nantinya dijadikan dokumen internal. Sedangkan warga DKI pemilik KTP tersebut nantinya diberdayakan menjadi tim kemenangan di tingkat bawah bagi Ahok.

"Sebagai dokumen akan tetap didokumentasikan. Namun personal 1 juta akan diberdayakan sebagai jaringan tim pemenangan di level bawah untuk pengawalan suara dan sosialisasi program Ahok," jelas Putu.

Menelisik lebih jauh ke belakang, perjalanan Ahok maju ke DKI 1 memang terlihat panjang terutama dari soal dukungan untuk mendaftarkan diri ke KPUD. Ketika itu, Ahok berhadapan dengan situasi dilematis, maju dengan parpol tapi harus menunggu rekomendasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bagi (PDIP) calon wakil gubernur Djarot Syaefullah.

Dan seolah-olah tak sabar menunggu, Ahok yang mendapat dukungan dari beberapa orang relawan akhirnya maju selangkah mendahului mekanisme penjaringan di partai Megawati Soekarnoputri itu. Syaratnya satu, Teman Ahok harus bisa mengumpulkan 1 juta KTP sebelum batas pendaftaran di KPUD Juli ini.

Padahal, pada tanggal 19 Juni 2016 lalu, dalam acara penghitungan mundur 1 juta KTP DKI, Ahok memastikan akan maju merebut kursi DKI 1 melalui jalur independen. Dan Ahok, kala itu berkoar lebih memilih jalur independen daripada jalur parpol.

"Kalau saya disuruh pilih, pilih Teman Ahok tapi gagal jadi gubernur, atau jadi gubernur tapi tinggalkan Teman Ahok? Saya pilih gagal jadi gubernur saja," ujar Ahok dengan semangat dan disambut riuh suara pendukungnya.