Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua DPR imbau rapat Pansus revisi UU Terorisme digelar terbuka

Ketua DPR imbau rapat Pansus revisi UU Terorisme digelar terbuka Ketua DPR Bambang Soesatyo. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta agar rapat pansus revisi undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang tindak pidana pemberantasan terorisme dilakukan secara terbuka. Alasannya supaya publik dapat menilai secara jernih dan DPR tak melulu disalahkan sebagai penyebab belum rampungnya revisi.

"Saya mendorong kepada pansus untuk dilakukan rapat terbuka agar publik melihat siapa yang bermain dalam UU terorisme ini karena saya agak galau juga karena pihak DPR yang dijadikan kambing hitam. Karena tidak selesainya UU antiterorisme ini," kata Bamsoet sapaan akrabnya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/5).

Dari rapat yang terbuka publik dapat mencermati fraksi mana yang tak setuju dengan revisi undang-undang antiterorisme tersebut. Bamsoet berharap revisi ini cepat selesai agar keamanan masyarakat lebih terjaga.

Orang lain juga bertanya?

"Saya berharap dengan rapat Pansus yang terbuka maka publik akan melihat apakah masih ada pertentangan. Apakah masih ada fraksi atau partai yang tidak setuju dengan UU antiterorisme itu. Bagi saya kami tidak punya waktu mengorbankan lebih banyak nyawa masyarakat dan mendorong UU ini cepat selesai," tuturnya.

Bamsoet menyebut bahwa DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk satu suara. Sebagai pimpinan DPR, Bamsoet mengapresiasi dan menyambut baik sikap pemerintah yang telah satu suara dengan DPR tersebut. RUU ini sendiri ditargetkan rampung pada Mei ini.

"Dengan demikian maka pembahasan undang-undang sudah tidak ada lagi yang krusial dan tinggal rapat timsus, panja, lalu kemudian pansus dan mendorongnya ke pengambilan keputusan di paripurna," ujar Politikus Golkar ini.

(mdk/rzk)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

Baca Selengkapnya
Bambang Pacul Soal RUU Polri: Jangan Terlalu Curiga Lah
Bambang Pacul Soal RUU Polri: Jangan Terlalu Curiga Lah

"Enggak ada pembahasan tertutup. Jadi jangan terlalu bercuriga lah, ya,” kata Bambang

Baca Selengkapnya
Puan Balas Jokowi soal RUU Perampasan Aset: Apakah Dipercepat akan Lebih Baik?
Puan Balas Jokowi soal RUU Perampasan Aset: Apakah Dipercepat akan Lebih Baik?

Puan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.

Baca Selengkapnya
Paripurna Setujui Revisi Tatib, DPR Segera Bisa Evaluasi Pejabat Negara
Paripurna Setujui Revisi Tatib, DPR Segera Bisa Evaluasi Pejabat Negara

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2).

Baca Selengkapnya
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1

DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Gelar Rapat Revisi UU Pilkada, Begini Reaksi Hakim MK
Baleg DPR Gelar Rapat Revisi UU Pilkada, Begini Reaksi Hakim MK

Rapat yang digelar ini diketahui hanya beda sehari pascaputusan MK terkait Pilkada.

Baca Selengkapnya
Tiba-Tiba Revisi Tatib, DPR Kini Bisa Evaluasi Pejabat Negara Ditetapkan Lewat Rapat Paripurna
Tiba-Tiba Revisi Tatib, DPR Kini Bisa Evaluasi Pejabat Negara Ditetapkan Lewat Rapat Paripurna

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusulkan adanya perubahan atas peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.

Baca Selengkapnya
Meski Ditolak PDIP, Baleg DPR Tetap Sepakat Sahkan RUU Pilkada
Meski Ditolak PDIP, Baleg DPR Tetap Sepakat Sahkan RUU Pilkada

Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja dengan pemerintah di Ruang Baleg, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8)

Baca Selengkapnya
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.

Baca Selengkapnya
Rapat Paripurna Sahkan RUU Kesehatan Digelar Besok
Rapat Paripurna Sahkan RUU Kesehatan Digelar Besok

Agenda Paripurna RUU Kesehatan akan diwarnai aksi unjuk rasa tenaga kesehatan dari lima organisasi profesi.

Baca Selengkapnya
PDIP akan Ambil Sikap Kritis Terhadap Revisi UU Polri
PDIP akan Ambil Sikap Kritis Terhadap Revisi UU Polri

Bambang mengaku, belum mengetahui apakah revisi UU Polri akan dibahas di Komisi III DPR RI atau tidak.

Baca Selengkapnya
Puan Ungkap DPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Mulai Jangan Bolos Rapat sampai Flexing
Puan Ungkap DPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Mulai Jangan Bolos Rapat sampai Flexing

DPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Puan Maharani ungkap sederet poin kritiknya.

Baca Selengkapnya